Demi Indonesia Emas, Presiden Terpilih Wajib Kebut Aspek Ini
JAKARTA, investortrust.id – Calon presiden (capres) terpilih harus mengebut berbagai aspek untuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas US$ 32.000 pada 2045 (Indonesia Emas 2045) dengan memanfaatkan bonus demografi.
Ekonom Senior Bank DBS, Radhika Rao menilai keunggulan capres Prabowo dapat dikatakan sebagai cerminan publik, khususnya pelaku pasar yang menginginkan keberlanjutan program pembangunan.
"Pasar mengharapkan kesinambungan yang luas, termasuk fokus besar pada infrastruktur, bergerak ke atas rantai nilai komoditas, kemajuan dalam hal-hal permodalan baru, dan kelanjutan bantuan program sosial," tutur Radhika di Jakarta, Jumat (16/02/2024).
Capres Prabowo Subianto di ambang kemenangan satu putaran setelah hasil hitung suara lapangan (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasil hitung cepat (quick count) hampir seluruh lembaga survei independen menempatkan dirinya unggul dengan perolehan lebih dari 50% suara.
Radhika Rao menjelaskan, keberhasilan pasangan Prabowo-Gibran mengunci kemenangan dalam satu putaran juga akan berdampak positif terhadap pasar serta upaya-upaya strategis Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga
Ilham Habibie Harap Pemimpin Baru Antar Indonesia Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
"Terakhir kali pemilu membuahkan hasil yang konklusif pada Juli 2009 ketika Presiden petahana, SBY, kembali dengan membawa amanah yang kuat lebih dari 60%. Mandat yang jelas menurunkan ketidakpastian politik dan menjadi pertanda baik kesinambungan kebijakan," papar Radhika.
Menurut Radhika, pemerintah harus segera menghadirkan kepastian agar dapat menjaga stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri. Presiden terpilih akan dihadapkan pada tantangan mengoptimalkan potensi bonus demografi agar mampu mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Setidaknya, menurut Radhika, terdapat tiga aspek yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, yakni perluasan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan negara.
Memperluas Investasi
Berdasarkan rilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi langsung mencapai Rp 1.418,9 triliun pada 2023 dan merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pelaku pasar menanti keberlanjutan agenda hilirisasi yang akan dijalankan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Radhika Rao menjelaskan, bola telah siap bergulir pada komoditas yang menjadi unggulan agenda hilirisasi. Perekonomian sudah terpenuhi keberhasilan yang signifikan dalam pengolahan nikel, terutama pada baja tahan karat dengan nilai tambah lebih rendah produksi.
“Ini kemungkinan besar akan diikuti lebih banyak logam, seperti bauksit, serta sektor-sektor baru, termasuk produksi baterai kendaraan listrik," ujar dia.
Namun, Randhika memiliki catatan tersendiri, seperti rasio industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) secara umum cenderung stagnan pada 21-22% dalam dekade terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya presiden terpilih untuk melakukan perluasan investasi di luar sektor berbasis sumber daya mineral.
Yang menarik, Randhika juga menyoroti tantangan lain, yakni menyeimbangkan hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Terlebih apabila melihat data yang diterbitkan BKPM bahwa penanaman modal asing (PMA) dari Tiongkok meningkat tajam setidaknya dalam lima tahun terakhir.
Baca Juga
Buka Dialog Capres Bersama Kadin, Anindya Bakrie Singgung Indonesia Emas 2045
Penciptaan Lapangan Kerja
Dilansir dari berbagai sumber, Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030 dengan jumlah angkatan kerja mencapai 65-68% dari total populasi. Atas potensi tersebut, Radhika menyebut penciptaan lapangan kerja harusnya menjadi prioritas utama presiden terpilih ke depan.
Berdasarkan survei pada kuartal III-2023, menurut Radhika Rao, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran adalah masalah kedua yang paling mendesak masyarakat.
Dia menjelaskan, sektor pertanian selaku pemberi kerja terbesar (dengan pangsa 28%) dan menyumbang dua pertiga dari tenaga kerja kekuatan di sektor informal, perlu dilakukan perubahan pada tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan kehidupan standar dan PDB per kapita secara keseluruhan.
Ia menambahkan, sektor manufaktur setidaknya mampu menyerap 13-14% angkatan kerja. Selain itu, pemerintah perlu berpikir ulang perihal program jangka pendek yang berkaitan dengan kesejahteraan Masyarakat, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta penduduk miskin.
"Anggaran tahun ini telah mengalokasikan Rp 496 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp 109 triliun untuk peningkatan pangan ketersediaan, stabilisasi harga dan memperkuat cadangan pangan nasional," tandas dia.
Baca Juga
Meningkatkan Pendapatan
Prabowo-Gibran dibebani janji politik program-program strategis seperti makan siang gratis serta berbagai bantuan sosial lain yang ditujukan langsung kepada masyarakat. Radhika mengingatkan agar ke depan pemerintah terpilih harus berupaya ekstra dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.
"Perbaikan materi di rasio pendapatan terhadap PDB (dari saat ini 9-10% PDB) akan memberikan ruang untuk mengakomodasi pengeluaran yang lebih produktif dan mengatasi hambatan utama untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian," jelas dia.
Selain itu, alih-alih meningkatkan tarif pajak penghasilan (PPh), Radhika menyarankan agar pemerintah memperluas basis pajak itu sendiri. Lonjakan harga komoditas pada 2022-2023 juga turut meningkatkan penerimaan pajak langsung dan tidak langsung (royalti, bea masuk, dan lain-lain). Hal itu telah membantu konsolidasi APBN jauh lebih cepat dari yang dianggarkan.