Purbaya Buka Wacana Pungutan Kapal di Selat Malaka

JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan gagasan untuk mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Malaka seiring upaya pemerintah mengoptimalkan posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi global serta mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pernyataan tersebut mencerminkan dorongan pemerintah untuk memanfaatkan keunggulan geografis Indonesia yang berada di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Baca Juga

Selat Hormuz Membara di Tengah Tersumbatnya Jalan Damai AS–Iran

Purbaya menyampaikan ide tersebut saat menjadi pembicara kunci dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI di Jakarta, pada Rabu (22/4/2026). Ia menilai Indonesia tidak seharusnya hanya menjadi negara yang dilalui tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang optimal. “Seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” kata Purbaya.

Ia menjelaskan saat ini kapal-kapal internasional yang melintasi Selat Malaka belum dikenakan biaya oleh Indonesia, meskipun sebagian wilayah perairan tersebut berada dalam yurisdiksi nasional. “Namun, kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge ya. Enggak tahu betul atau salah,” ujar dia.

Purbaya menyinggung praktik di kawasan lain sebagai perbandingan, seperti rencana Iran yang akan mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Menurut dia, jika Indonesia ingin menerapkan kebijakan serupa, maka diperlukan koordinasi dengan negara tetangga.

Ia menyebut kerja sama dengan Malaysia dan Singapura menjadi faktor kunci mengingat Selat Malaka merupakan jalur internasional yang berbatasan dengan ketiga negara tersebut.

“Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan. Punya kita jalurnya paling besar dan panjang, Singapura kecil. Malaysia bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu,” kata Purbaya.

Baca Juga

KKP Tangkap Kapal Ikan Asing Malaysia yang Tercatat Telah Dimusnahkan di Selat Malaka

Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan bersikap defensif dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi yang dimiliki. Ia menyebut strategi ke depan akan lebih proaktif dengan tetap menjaga stabilitas fiskal. “Jadi, kita akan ciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita,” ujar dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja negara. Pemerintah juga berupaya memastikan sektor riil berkembang melalui dukungan terhadap likuiditas sistem keuangan. “Sebenarnya ini tugasnya bank sentral, tugasnya BI, kita nyolong-nyolong dikit lah. Yang penting ekonominya tumbuh lebih cepat ke depan,” kata Purbaya.