Kerja Sama Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk Perbaiki Fasilitas Kesehatan
JAKARTA, investortrust.id - BPJS dan Kementerian Kesehatan RI memiliki andil penting dalam menyikapi permasalahan kesehatan di Indonesia. Perlu diakui, dari sudut demand, berkat BPJS, problem kesehatan menjadi terkendali. Artinya, saat ini, setiap orang yang memiliki kartu BPJS bisa mengakses layanan kesehatan dan dijamin pembayarannya oleh pemerintah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan BPJS, pemerintah dapat mengontrol biaya secara baik, khususnya dengan sejumlah rumah sakit yang bekerja sama.
Dalam podcast BPJS Kesehatan, pada Rabu (15/11/2023), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, fasilitas kesehatan yang bagus sebaiknya memenuhi tiga unsur: aksesnya mudah, berkualitas bagus, dan biaya murah. Dengan BPJS, secara aspek demand, dua faktor akses mudah dan biaya murah sudah terakomodasi, tetapi aspek supply peralatan kesehatan masih tergolong di bawah rata-rata.
Baca Juga
Tahun depan Indonesia Menjadi Locus Clinical Trial 3 Vaksin TBC
“Katakanlah kita butuh mamografi untuk kasus breast cancer yang kita ketahui sebagai penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia. Namun, dari 3.200 rumah sakit, hanya ada 400 alat mamografi. Contoh lain, untuk serangan jantung dan stroke yang paling dibutuhkan adalah standar primary PCI untuk pasang ring, tapi dari 514 kabupaten kota, cuma ada 44 alat. Artinya, dari demand yang terhitung bisa masuk BPJS, tidak dapat terlayani secara optimal karena tidak cukupnya peralatan. Itu yang harus kita bereskan,” tegas Budi Gunadi.
Kemenkes mendapatkan pinjaman dari World Bank senilai US$ 4 miliar atau Rp 60 triliun untuk membereskan masalah supply peralatan. Namun, setelah problem alat selesai, muncul masalah lain terkait kurangnya jumlah dokter. Indonesia tercatat masih memiliki gap besar dalam hal kuantitas dokter spesialis, sehingga perlu membuat hospital base untuk mengatasinya. Jika tidak, kondisi gap jumlah dokter spesialis antarkota di Indonesia baru bisa terkejar 15-20 tahun ke depan.
Masalah mutu kesehatan juga membuka kecenderungan customer berobat ke luar negeri yang mereka nilai memiliki kemudahan akses tanpa perlu antre panjang. Kecenderungan ini bahkan berkembang tidak hanya di kalangan mampu, tapi juga kaum menengah, di antaranya dari wilayah Sumatra dan Kalimantan. Alasan mereka, selain berakses mudah, di luar negeri kualitas rumah sakit lebih bagus dengan harga bersaing.
Baca Juga
Melihat kondisi tersebut, sejauh ini BPJS relatif sudah membereskan faktor kemudahan akses dan berbiaya murah, tapi tampaknya, faktor mutu masih menjadi tantangan bagi Kemenkes dan BPJS sebagai regulator di bidang kesehatan. Soal mutu pun harus transparan, termasuk informasi tentang dokter-dokter berintegritas sebagai bentuk peningkatan pelayanan. Jangan sampai semakin banyak publik memiliki persepsi seluruh pelayanan kesehatan di Indonesia buruk.