Menyongsong Indonesia Emas 2045, Ini Tantangan Kesejahteraan Anak
JAKARTA, investortrust.id - Kesejahteraan anak selalu menjadi sorotan utama dalam setiap perhelatan kampanye pemilihan presiden (pilpres), terutama dalam persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), satu dari delapan anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, sebuah fakta yang menjadi panggilan untuk isu ini menjadi salah satu prioritas kebijakan bagi calon Presiden RI periode 2024-2029.
Menurut Statistik PBB 2020, lebih dari 149 juta balita di seluruh dunia mengalami stunting, dan 6,3 juta di antaranya adalah balita Indonesia, mencerminkan sejumlah tantangan terkait gizi dan pertumbuhan pada usia dini. Menurut UNICEF, stunting dapat dipicu oleh kurangnya gizi anak dalam dua tahun pertama kehidupannya, kurangnya nutrisi pada ibu saat hamil, dan kondisi sanitasi yang buruk.
Baca Juga
40% Anak Perempuan dan 30% Anak Laki-Laki Alami Kekerasan Fisik/Seksual
Namun, Kementerian Kesehatan RI telah mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Meskipun demikian, pemerintah tetap membidik penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia hingga mencapai 14% pada 2024 sebagai targetnya.
Menurut Berly Martawardaya, Direktur Riset INDEF, saat ini Human Capital Index Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 173 negara. Dalam diskusi publik secara virtual yang diadakan oleh INDEF dengan tema 'Mencari Presiden RI 2024-2029 yang Sayang Anak' pada Kamis, 23 November 2023, Berly menggarisbawahi fakta bahwa 79 juta populasi Indonesia adalah anak-anak. Ini menyoroti urgensi kebijakan kesejahteraan anak sebagai salah satu isu penting yang harus dihadirkan oleh calon presiden.
Dari hasil pemantauan INDEF, terdapat tujuh rekomendasi kebijakan yang harus menjadi fokus utama bagi calon Presiden RI. Ini termasuk penguatan Posyandu sebagai garda terdepan dalam layanan anak, pembukaan klinik remaja di Puskemas, pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk semua anak, upaya memastikan setiap perempuan menyelesaikan pendidikan menengah atas, serta peningkatan fasilitas toilet yang layak di semua sekolah.
" Selain itu, dari sisi perlindungan sosial, perlu adanya perlindungan sosial bagi seluruh anak Indonesia, dan terakhir memandang anak sebagai salah satu aktor kunci dalam upaya mengatasi perubahan iklim," tambah Berly.
Berly juga mencatat penurunan drastis fasilitas toilet yang memadai di lingkungan sekolah. Data dari Kemendikbud tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 47.936 sekolah atau sekitar 22% dari total sekolah di Indonesia tidak memiliki sanitasi yang memadai, sementara hanya 16% yang memiliki fasilitas air, sanitasi, dan kebersihan yang lengkap.
Menanggapi hal tersebut, Wahyu Utomo, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) dari Badan Kebijakan Fiskal, menegaskan adanya enam pos anggaran prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang difokuskan pada transformasi ekonomi. Salah satunya adalah alokasi anggaran untuk pendidikan anak.
Sejumlah besar anggaran pendidikan, mencapai Rp 665 triliun, disasar untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan anak. Dana ini juga diprioritaskan untuk sertifikasi tenaga pendidik serta pemberian beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Selain itu, terdapat juga alokasi anggaran yang ditujukan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Baca Juga
Ciptakan Daya Saing, Pendidikan Berkualitas dan Inklusif Dibutuhkan
Selain itu, BKF juga menjabarkan tentang tiga pilar utama yang akan dijalankan dalam upaya pengembangan SDM. Ini mencakup dukungan untuk transformasi sistem kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan percepatan reformasi dalam perlindungan sosial. "Investasi di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial akan menghasilkan SDM yang produktif, cerdas, inovatif, dan sejahtera untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang," kata Wahyu.
Aviliani, ekonom senior INDEF menambahkan perlunya kebijakan jangka panjang untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul di Indonesia. Aviliani menekankan pentingnya agar calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 tidak hanya fokus pada isu pengentasan stunting semata sebagai kebijakan populis.
Baca Juga
Kolaborasi dan Partisipasi Swasta Dinilai Penting Tekan Angka Stunting
"Ketika berdiskusi dengan para calon presiden, mayoritas membahas isu stunting dan kemiskinan. Namun, perbincangan belum mencapai fokus yang memadai. Karena itu, saya menyarankan agar para calon presiden tidak hanya menjadikan dua isu tersebut sebagai pemain utama kebijakan yang populer. Sebaliknya, perlu untuk merencanakan ke depan, bahkan dalam jangka lima, sepuluh, atau bahkan dua puluh lima tahun, dengan memperhatikan bagaimana struktur sumber daya manusia di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan," ujarnya.