Menyongsong Indonesia Emas 2045, Menagih Komitmen Capres Membenahi Pendidikan

JAKARTA, investortrust.id - Indonesia sedang dalam euforia menyongsong era Indonesia Emas 2045. Era ketika Indonesia  diharapkan sudah masuk jajaran negara maju dan berdaulat pada tahun 2045. Era ketika Indonesia mulai mengkapitalisasi keuntungan berlipat dari bonus demografi. Visi ini serentak ingin dicapai di bidang ekonomi, teknologi, infrastruktur, kesehatan, lingkungan, politik, dan tentu saja bidang pendidikan. 

Namun bukan pekerjaan mudah mencapai misi Indonesia Emas tanpa membenahi kualitas pendidikan.  Badan Pusat Statistik pernah memaparkan, hanya satu dari 10 angkatan kerja Indonesia sudah lulus perguruan tinggi. Rasio yang rendah itu terjadi karena hanya 10,15% angkatan kerja Indonesia berpendidikan sarjana.

Mayoritas angkatan kerja Indonesia, persisnya 30,22%, terdata lulus SMA dan sederajat. Sedangkan lulusan SD dan sederajat menempati posisi kedua dengan porsi 24,62%, dan lulusan SMP dan sederajat sebanyak 22,74%. Porsi tenaga kerja yang tidak punya ijazah mencapai 12,26%. Artinya porsi tenaga kerja  tidak berijazah lebih besar ketimbang tenaga kerja berijazah sarjana yang sebesar 10,15%.

Sementara itu, berdasarkan data worldtop20.org, peringkat pendidikan Indonesia  tahun 2023 berada pada urutan ke-67 dari total 209 negara di  dunia. Posisi Indonesia diapit Albania yang menempati posisi ke-66, dan Serbia yang berada pada posisi ke-68. Peringkat Indonesia tahun 2023 ini pun tidak berubah dibanding data tahun 2022.

Pemeringkatan ini memperhitungkan level pendidikan, dengan penilaian pada lima tingkat pendidikan. Worldtop mencatat, tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini di Indonesia sebanyak 68%, tingkat penyelesaian sekolah dasar (SD) 100%, tingkat penyelesaian sekolah menengah 91,19%, tingkat kelulusan SMA 78%, dan tingkat kelulusan perguruan tinggi hanya 19%.

Fakta ini mengindikasikan, upaya untuk mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia belum berjalan optimal. Kondisi ini dirasakan juga para pengusaha ketika membahas soal produktivitas tenaga kerja Indonesia. 

Wakil Ketua Umum Kadin, Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan, rendahnya produktivitas pekerja disebabkan kualitas pendidikan dan keterampilan yang belum optimal. Saat ini, sekitar 90% tenaga kerja di Indonesia merupakan buruh dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah.

Hal ini, kata Sarman, menjadi alasan mengapa pekerja Indonesia belum cukup kompetitif di industri berbasis teknologi. “Artinya dari latar belakang pendidikan tersebut bisa dikatakan bahwa mereka itu hanya bisa ditampung di industri padat karya atau mungkin sebagian di industri-industri hiburan,” ungkap Sarman kepada Investortrust.id, Jumat (02/02/2024).

Ia pun berharap, para calon presiden punya program menggenjot kompetensi sumber daya manusia dengan memperkuat program vokasi. Kadin juga melihat perlu ada evaluasi atas kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini diperlukan agar pekerja dapat memiliki skill dan kompetensi yang mumpuni. 

Baca Juga

Serba-serbi Debat Kelima Pilpres 2024 Malam Ini: Ada Tambahan Waktu dan Link Live Streaming

“Jadi, mungkin kurikulumnya perlu diubah. Bagaimana supaya siswa SMK itu lebih banyak praktik dibanding teori. Jadi setahun saja dia (diberikan) teori, sisanya mereka diwajibkan magang di perusahaan-perusahaan besar,” harap Sarman.

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas mengatakan, ada banyak hal perlu dievaluasi para calon presiden untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.  Faktor pertama yang perlu diperhatikan soal  krisis guru serta dosen yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

“Kenapa guru PNS yang saya tekankan, karena hanya status PNS-lah yang akan menarik minat anak-anak yang pintar mau menjadi guru atau dosen,” ucapnya kepada Investortrust, Sabtu (3/2/2024).

Ia juga mengkritisi kurikulum merdeka yang digagas  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim. “Pakailah kurikulum 2013 yang sudah ada. Kurikulum Merdeka ditinggalkan saja karena  disusun tanpa naskah akademik yang mendukungnya,” ungkapnya.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, tingkat literasi dan numerasi pada dunia pendidikan di Tanah Air  masih dalam kondisi kurang baik. Mengutip data Programme for International Student Assessment (PISA) 2023, perkembangan literasi Indonesia tergolong tidak memuaskan.  Bahkan berada di bawah negara-negara ASEAN.

Ubaid menegaskan, peringkat literasi Indonesia masih berada di bawah negara seperti Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, bahkan Brunei Darussalam. “Posisi kita masih terseok-seok. Dari 80 negara yang di-assessment, kita termasuk nomor 11. Artinya  kita ketinggalan jauh dengan negara-negara ASEAN,” tutur Ubaid kepada Investortrust, Sabtu (3/2/2024).

Langkah Pembenahan

Kondisi faktual ini menjadi tantangan serius bagi para capres bila kelak memimpin Indonesia. Di pundak mereka, Masyarakat Indonesia menitipkan perjuangan menuju cita-cita mulia Indonesia Emas 2045 . 

Sejak Era Indonesia Emas 2045 dicanangkan, pemerintah mulai berpacu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Sasarannya menghasilkan SDM berkualitas yang siap bersaing di kancah global. Ini termasuk peningkatan aksesibilitas pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan penyediaan pelatihan keterampilan bagi pekerja.

Namun tekad mulia ini tidak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh banyak prasyarat untuk mencapai itu. Catatan ini kiranya menjadi usulan bagi pemerintahan baru untuk memastikan Era Indonesia Emas tidak cuma sebatas indah rumusan tekad.

Baca Juga

Tema Inklusi di Debat Capres, Inklusivitas di Indonesia Masih Rendah

Orbit Future Academy pernah menggelar focus group discussion (FGD) di Perpustakaan Habibie-Ainun, di Patra, Kuningan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Diskusi yang menghadirkan beberapa guru besar dan wakil dari sejumlah perguruan tinggi itu membahas soal pembenahan dunia pendidikan, menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan menjadi negara maju. Masih ada waktu sekitar 22 tahun untuk mewujudkan itu. Sekarang saatnya mempersiapkan para mahasiswa kita menjadi pemimpin di perusahaan maupun pemerintah pada 2045,” ujar Chairman Orbit Future Academy, Dr.  Ing. H. Ilham A. Habibie, saat membuka acara FGD.

Para peserta FGD sepakat dunia pendidikan Indonesia mencatat beberapa kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ada juga banyak persoalan yang menghambat. Salah satunya soal kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok, serta antara sekolah negeri dan swasta. Hal ini menciptakan disparitas dalam hal aksesibilitas dan kesetaraan kesempatan pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

Merespons kondisi faktual dunia pendidikan ini, para peserta FGD setidaknya menyoroti sejumlah langkah perbaikan yang diperlukan republik ini. Pertama, soal anggaran Pendidikan. Meski porsi anggaran  pendidikan sejauh sudah relatif besar, pemerintah diharapkan  terus meningkatkan alokasi investasi untuk dunia pendidikan Indonesia. 

Beberapa aspek penting yang perlu dibiayai seperti  infrastruktur pendidikan, pelatihan guru  berkelanjutan. Kurikulum pendidikan Indonesia diharapkan untuk dirumuskan  secara relevan dengan kebutuhan dunia pada era digital.

Baca Juga

Menuju Indonesia Emas 2045, Kualitas SDM masih Jadi Tantangan?

Peningkatan kualitas pendidik  pun menjadi kebutuhan mutlak, jika Indonesia ingin maju di bidang pendidikan. Bagaimana pun guru punya peran penting bagi keberhasilan satu sistem pendidikan. Untuk itu pemerintah direkomendasikan untuk  fokus pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan yang berkesinambungan, penghargaan yang adil, serta pengembangan kesejahteraan guru.

Bagi para capres, aksesibilitas dan kesetaraan di bidang pendidikan termasuk isu yang perlu mendapat perhatian.  Inklusi di bidang pendidikan berkaitan dengan hak atas akses pendidikan berkualitas, tanpa  memandang latar belakang sosial maupun geografis. Kesetaraan kesempatan juga perlu dipastikan pada program beasiswa,  terutama bagi keluarga kurang mampu  maupun penyandang disabilitas.

Persoalan kurikulum dan metode pembelajaran yang tepat untuk Indonesia, ternyata masih menjadi sorotan. Keluhan para pengusaha lewat Kadin tentang kualitas lulusan sekolah kejuruan bisa menjadi catatan penting buat para capres.

Umumnya para pengajar di dunia tinggi  menyuarakan pentingnya penyelarasan antara  kebutuhan  dunia kerja abad ke-21 dengan metode pembelajaran. Banyak aspirasi kaum pendidik tentang pentingnya pembelajaran kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Metode pebelajaran seperti ini perlu diintegrasikan dengan teknologi, selaras dengan kebutuhan dunia kerja era digital.

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Muchammad Naseer mengatakan,  kemampuan analitis sangat dibutuhkan dunia kerja era digital. Hanya dengan itu para lulusan bisa beradaptasi dengan perkembangan industri era modern.  “Seiring perkembangan teknologi yang cepat, ketrampilan yang dimiliki saat ini bisa ketinggalan zaman dalam 2-3 tahun ke depan. Oleh karena itu, kemampuan untuk beradaptasi dan menganalisa sangat diperlukan,” tutur  Muchammad Naseer.

Urusan pendidikan tentu saja bukan cuma urusan pemerintah. Sejauh ini  swasta telah terlibat aktif memajukan dunia pendidikan Indonesia. Pada titik ini, kolaborasi antara pemerintah dengan swasta, bahkan dengan penyelenggara pendidikan di internasional perlu terus dioptimalkan.

Rektor Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia Malang, Dr. Eva Handriyantini, S.Kom., M.MT mengatakan, kolaborasi  diperlukan untuk  meminimalkan kesenjangan kualitas baik pada level siswa maupun  level pengajar. Manfaat seperti ini, kata Eva, sudah dirasakan ketika pihaknya menjalin kolaborasi dengan salah satu kampus di luar negeri. “Kami menemukan ada kesenjangan kualitas dan keterampilan antara dosen junior dan senior, terutama dalam bidang pemrograman,” ujar Eva.

Para pemerhati pendidikan berpendapat, kemitraan antara  swasta, pemerintah, dan lembaga internasional bisa menghadirkan sumber daya tambahan maupun keahlian. Hal ini diperlukan untuk mempercepat reformasi pendidikan. Lewat terobosan ini, para capres dapat memastikan bahwa sistem pendidikan di negeri ini siap untuk  menjawab tantangan  sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

Baca Juga

Jelang Debat Capres, Pengusaha Ungkap Persoalan Rendahnya Produktivitas Pekerja