Malaysia Terapkan WFH Tiga Kali Sepekan bagi ASN Mulai 15 April

KUALA LUMPUR, Investortrust.id Malaysia menghadapi dilema keseimbangan ketika sebagian pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN) setempat bersiap untuk bekerja dari rumah (WFH) tiga kali sepekan mulai Rabu 15 April 2026.

Para ahli menilai kebijakan ini kemungkinan tidak akan berdampak signifikan pada penghematan bahan bakar jika tidak diterapkan hal yang sama di sektor swasta.

Sayangnya Federasi Pengusaha Malaysia menyatakan tidak mendukung kebijakan WFH yang wajib dan seragam untuk sektor swasta. Kalangan pengusaha juga memperingatkan bahwa penerapan WFH secara luas dapat menurunkan belanja konsumen dan berdampak negatif pada perekonomian.

Sementara itu, ASN yang tidak termasuk dalam kebijakan tersebut mengatakan kepada CNAnews, seperti dillansir Minggu (12/4/2026), bahwa mereka tidak merasa kecewa, tetapi mempertanyakan potensi kebijakan ini bisa dibuat lebih fleksibel agar mencakup lebih banyak pegawai dan memaksimalkan penghematan bahan bakar.

Mereka yang memenuhi syarat menyambut baik kebijakan ini, namun mengingatkan bahwa beberapa pekerjaan berisiko memakan waktu lebih lama, dan ada kemungkinan sebagian individu mencari celah untuk bermalas-malasan.

Kebijakan WFH ini diumumkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim pekan lalu sebagai langkah untuk mengatasi gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah.

Kebijakan ini berlaku untuk kementerian, lembaga, badan berkanun, serta perusahaan terkait pemerintah (GLC). Namun umumnya tidak mencakup sektor keamanan, kesehatan, dan pendidikan demi menjaga kelangsungan layanan penting.

Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8 km dari kantor dan bekerja di Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, serta ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat untuk menjalani WFH.

Baca Juga

Pemerintah Tetapkan WFH bagi ASN dan Swasta pada Hari Jumat, Ini Alasannya

Pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi berbasis geolokasi untuk mencatat kehadiran selama jam kerja. Dengan penggunaan aplikasi Secure Personnel Online Tracking (SPOT-Me) memungkinkan pegawai mencatat waktu masuk dan keluar, baik saat bekerja di kantor maupun dari jarak jauh, serta mengirimkan hasil pekerjaan untuk verifikasi.

“Pegawai yang diizinkan WFH juga diwajibkan masuk ke sistem pemantauan online setiap jam untuk mencatat kehadiran menggunakan fungsi geolokasi di perangkat mereka,” kata Direktur Jenderal Layanan Publik Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dikutip CNAnews.

Selain Malaysia, Indonesia juga menerapkan kebijakan WFH setiap hari Jumat bagi pegawai sektor publik sebagai respons terhadap krisis energi.

Pandangan Pegawai Negeri

Sejumlah pegawai negeri Malaysia menyambut kebijakan ini, tetapi masih ragu terhadap dampak dan tujuannya.

“WFH membantu menghemat waktu, uang, dan listrik, tetapi beberapa pekerjaan akan memakan waktu lebih lama,” kata seorang pegawai di Departemen Perdana Menteri yang hanya ingin disebut sebagai Ida.

Ia menjelaskan bahwa rekan kerja yang bekerja dari rumah bisa kesulitan mengakses informasi dan dokumen tertentu.

Ida (45) juga mendukung penggunaan aplikasi SPOT-Me karena ada kemungkinan sebagian pegawai menjadikan WFH sebagai alasan untuk tidak bekerja.

“Aplikasi ini memberikan akuntabilitas, meskipun tidak 100 persen sempurna,” ujarnya.

Seorang pegawai muda berusia 34 tahun yang terlibat dalam perencanaan kebijakan di sebuah kementerian federal tanpa bersedia disebut identitasnya menyebut kebijakan ini sebagai langkah yang “tepat waktu”.

Ia bahkan mengaku terkejut dengan cepatnya pemerintah kembali menerapkan WFH, mengingat sebelumnya beberapa pejabat senior menolak karena budaya kerja yang lebih tradisional dan keterbatasan keterampilan digital.

Ia juga mencatat bahwa perusahaan terkait pemerintah (GLC) dan perusahaan investasi terkait pemerintah (GLIC) akan ikut serta dalam kebijakan ini agar penghematan bahan bakar tidak hanya terbatas pada sebagian kecil pegawai negeri.

Selain WFH, pemerintah juga menerapkan langkah penghematan energi lainnya, seperti menetapkan suhu minimum pendingin ruangan di semua gedung pemerintah pada 24°C.

“Saya merasa langkah-langkah seperti ini pasti akan berdampak dalam mengurangi konsumsi bahan bakar,” ujarnya.