Dorong Pemulihan Ekonomi, Jepang Luncurkan Stimulus Senilai Lebih dari Rp 2.200 T

Poin Penting

• Kabinet Jepang menyetujui paket stimulus 21,3 triliun yen (US$135,5 miliar) untuk menopang ekonomi dan membantu rumah tangga yang terdampak inflasi.
• Paket mencakup subsidi listrik dan gas, penghapusan pajak bensin, serta perluasan dana hibah pemerintah daerah.
• Jepang akan membentuk dana 10 tahun guna memperkuat industri galangan kapal dan menaikkan belanja pertahanan menjadi 2% PDB pada 2027.
• Pemerintah akan segera menyusun anggaran tambahan dan menargetkan pengesahan sebelum akhir tahun, meski LDP belum memiliki mayoritas di parlemen.

TOKYO, investortrust.id - Kabinet Jepang mengumumkan paket stimulus senilai 21,3 triliun yen (US$135,5 miliar) atau setara Rp 2.264 triliun, dengan kurs Rp 106,22 per yen. Perdana Menteri Sanae Takaichi berupaya mendorong ekonomi yang melambat dan memberikan dukungan bagi konsumen yang tertekan oleh inflasi.

Baca Juga

Inflasi Inti Jepang Oktober Melonjak ke Level Tertinggi 3 Bulan, Dorong Kenaikan Suku Bunga BOJ

Penyiar publik NHK, Jumat (21/11/2025), melaporkan bahwa paket tersebut memiliki tiga pilar utama, yaitu mengatasi kenaikan harga, mencapai ekonomi yang kuat, serta memperkuat kemampuan pertahanan dan diplomasi.

Pemerintah juga akan memperluas hibah untuk pemerintah daerah, serta memberikan subsidi tagihan listrik dan gas. Subsidi ini akan dimulai Januari, dengan nilai sekitar 7.000 yen untuk satu rumah tangga standar selama periode tiga bulan.

Baca Juga

Inflasi Jepang Naik Pertama Kali Sejak Mei, Ujian Awal bagi PM Baru Takaichi

Pajak bensin juga akan dihapuskan, menurut laporan tersebut, dikutip dari CNBC.

Jepang berencana membentuk dana 10 tahun untuk meningkatkan kemampuan industri galangan kapal, dan memberlakukan langkah untuk menaikkan belanja pertahanan menjadi 2% dari PDB pada tahun fiskal 2027.

Pemerintah mengatakan akan “segera menyusun” rancangan anggaran tambahan untuk mendanai langkah-langkah ini, dan menargetkan pengesahannya sebelum akhir tahun dengan dukungan dari partai oposisi.

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa saat ini merupakan pemerintahan minoritas, namun berkoalisi dengan Japan Innovation Party. Bersama-sama, mereka memiliki 231 kursi di DPR Jepang yang berjumlah 465 kursi — hanya dua kursi di bawah mayoritas.