Puan Bicara Soal Perdamaian Palestina dan Sudan di Forum Parlemen Negara Middle Power
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id -- Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal isu perdamaian dunia termasuk untuk Palestina dan Sudan. Hal itu disampaikan Puan saat menghadiri forum MIKTA Speakers' Consultation ke-11 tahun 2025 di Seoul, Korea Selatan.
Pada sesi pertama, MIKTA Speakers' Consultation ke-11 membahas tentang Kerjasama Antar-Parlemen dalam Pembinaan Perdamaian dan Bantuan Kemanusiaan. Pembahasan tersebut mengacu tema sesi pertama yakni Inter-Parliamentary Cooperation on Peacebuilding and Humanitarian Assistance.
"Di sekitar kita, persaingan antarnegara adidaya semakin meningkat, penggunaan kekuatan menjadi hal yang normal, dan ruang untuk menahan diri semakin rapuh," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).
Puan lantas menyinggung masalah kemanusiaan yang berlangsung lama di Palestina, hingga konflik Sudan yang baru-baru ini terjadi.
"Dalam situasi ini, konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman, dan di belahan dunia lainnya bukanlah berita yang jauh dari topik utama, tetapi menuntut kita untuk segera mengambil langkah nyata dan menyelesaikannya," ucapnya.
Puan menuturkan, parlemen bukanlah pengamat dalam pembangunan perdamaian. Menurut Puan, parlemen mengubah komitmen menjadi undang-undang, anggaran, dan pengawasan yang membuat perdamaian langgeng.
"Peran kita adalah memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh," ungkapnya.
Selain itu, Puan menilai rancangan pendanaan juga penting termasuk penganggaran jangka panjang dan inklusif sebagai investasi dalam ketahanan, yang memungkinkan lembaga-lembaga untuk menahan guncangan. Menurutnya upaya-upaya tersebut harus berlabuh pada keutamaan sistem multilateral dan penghormatan terhadap hukum internasional.
"PBB tetap menjadi pusat arsitektur pembangunan perdamaian global, dan parlemen kita harus memperkuat perannya melalui undang-undang dan kontribusi berkelanjutan terhadap sistem ini," tutur Puan.
Puan pun mengingatkan, bantuan kemanusiaan harus menghormati netralitas, imparsialitas, dan tetap bebas dari agenda politik, ekonomi, atau militer. Menurut Puan, bantuan juga harus dipandu oleh penilaian yang independen dan berbasis kebutuhan serta disetujui oleh negara yang terdampak, dengan sepenuhnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.
"Terakhir, parlemen MIKTA harus bertindak bersama. Kita harus mengadvokasi akses tanpa hambatan dan pengiriman yang tidak selektif, sambil menolak persenjataan bantuan," ucap mantan Menko PMK tersebut.