Israel: Tak ada Hamas dan Israel di Gaza Pascaperang
JAKARTA, Investortrust.id – Pemerintah Israel mengungkapkan rencana untuk Gaza, yang diklaim tak akan ada unsur pejuang militan Hamas maupun unsur Israel yang akan memerintah enklaf tersebut setelah perang.
Disampaikan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant Israel punya rencana untuk pemerintah pasca perang di Gaza, begitu konflik di Gaza selesai, baik Hamas maupun Israel tidak akan memerintah wilayah Palestina tersebut, demikian dilansir trtworld.com.
Gallant mengungkapkan rencananyaKamis (4/1/2024) kepada pers sebelum menyampaikannya kepada kabinet perang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang dalam beberapa pekan terakhir telah terpecah suaranya soal masa depan Gaza setelah penggulingan Hamas. Seperti diketahui Hamas telah memerintah wilayah tersebut sejak tahun 2007.
Baca Juga
Ikut Piala Asia Saat Perang Berlangsung di Gaza, Palestina Usung Misi Khusus
Menurut Gallant, dalam rencana iniperang Israel di wilayah itu akan terus berlanjut hingga mencapai pembebasan tawanan yang dibawa Hamas pada 7 Oktober, menghancurkan "kemampuan militer dan pemerintahan" Hamas, dan menghilangkan ancaman militer yang tersisa.
Setelah itu, dalam rencana pemerintah Israel dinyatakan bahwa akan dimulai fase baru di mana "Hamas tidak akan mengendalikan Gaza dan tidak akan menjadi ancaman keamanan bagi warga Israel." Ia juga menyebut akan ada badan Palestina yang tidak ia sebutkan namanya, yang akan mengambil alih pemerintahan di wilayah Gaza.
Dalam rencana tersebut juga dinyatakan bahwa Israel akan tetap mempertahankan haknya untuk beroperasi di dalam wilayah itu, tetapi tidak akan ada "kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza setelah tujuan perang tercapai."
Menteri Keamanan Nasional Palestina, Itamar Ben-Gvir, telah meminta agar para pemukim Israel kembali ke wilayah tersebut setelah perang, dan sebagai "solusi yang mendorong emigrasi" dari penduduk Palestina Gaza. Ia mengulangi komentar serupa yang pernah disampaikan Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich.
Seruan tersebut telah menimbulkan kecaman dari negara-negara Arab, termasuk dari sekutu utama Israel, Amerika Serikat.
"Penduduk Gaza adalah orang Palestina, oleh karena itu badan Palestina yang akan bertanggung jawab, dengan syarat tidak ada tindakan atau ancaman yang bersifat musuh terhadap Negara Israel," demikian isi rencana Gallant, tanpa merinci badan apa yang dimaksud.
Washington telah menyarankan agar Gaza diperintah oleh Otoritas Palestina yang "direvitalisasi," yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Pengungkapan rencana Gallant ini datang menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang melakuakn perjalanan ke Timur Tengah untuk mendorong bantuan kemanusiaan lebih lanjut bagi Gaza, dan mencegah eskalasi konflik di wilayah tersebut.