Trump Teken Perintah Ganti Nama Pentagon Jadi Departemen Perang
Poin Penting
|
WASHINGTON DC, Investortrust.id - Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengganti nama Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Department of Defense) menjadi Departemen Perang (Department of War). Trump menyebut perubahan nama setelah Perang Dunia II sebagai langkah “woke” dan menilai pengembalian nama lama ini sebagai pesan kekuatan dan kemenangan.
Meski perubahan penuh membutuhkan persetujuan Kongres, situs resmi departemen sudah berganti menjadi war.gov, termasuk akun media sosialnya. Pintu kantor Pete Hegseth juga kini terpasang papan nama baru bertuliskan “Secretary of War.”
Hegseth mengatakan langkah ini bukanlah tindakan “politik yang benar” (politically correct), melainkan simbol tekad Amerika untuk lebih ofensif. “Kami akan membesarkan para pejuang, bukan sekadar pembela,” ujarnya dikutip Sky.com, Sabtu (6/9/2025)
Baca Juga
Trump juga menyebut Amerika selalu menang dalam perang, mulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, hingga konflik sebelumnya. Menurutnya, penggantian nama kembali ke Departemen Perang tidak bertentangan dengan upaya perdamaian yang ia klaim sudah “mengakhiri tujuh perang.”
Dalam dokumen resmi, alasan penggantian nama dijelaskan sebagai “bukti kesiapan dan kemampuan untuk berperang dan menang atas nama bangsa kapan pun dibutuhkan, tidak hanya untuk bertahan.” Trump juga memerintahkan Hegseth mengajukan rancangan undang-undang dalam 60 hari agar perubahan ini menjadi permanen.
Departemen Pertahanan sendiri awalnya bernama Departemen Perang sejak 1789 hingga 1949. Pergantian nama dilakukan pasca-Perang Dunia II untuk menunjukkan tekad Amerika mencegah konflik. Namun, keputusan Trump mengembalikan nama lama diperkirakan akan menelan biaya puluhan juta dolar, karena semua papan nama, dokumen, hingga tanda di markas militer di seluruh dunia harus diperbarui.
Langkah ini mengikuti kebijakan kontroversial Trump sebelumnya, termasuk mengganti nama Gulf of Mexico menjadi “Gulf of America” dan mengembalikan nama Denali di Alaska menjadi Mount McKinley. Kedua kebijakan tersebut menuai penolakan, termasuk dari pemerintah Meksiko dan senator Republik asal Alaska.