Brasil Ancam Berlakukan Tarif Balasan atas Produk AS, Jika Trump Lanjutkan Kenaikan Tarif Impor
Poin Penting
|
BRASILIA, Investortrust.id – Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengancam akan memberlakukan tarif balasan terhadap produk Amerika Serikat jika mantan Presiden AS Donald Trump merealisasikan janjinya untuk menaikkan tarif impor hingga 50% terhadap Brasil. Pernyataan tegas ini disampaikan Lula dalam wawancaranya dengan TV Record, Kamis (11/7/2025), menanggapi surat Trump yang mengecam proses hukum terhadap mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro.
“Jika tidak ada negosiasi, maka undang-undang resiprokal akan kami terapkan. Jika dia (Trump) mengenakan tarif 50 persen terhadap kami, kami juga akan mengenakan 50 persen terhadap mereka,” kata Lula dalam kutipan wawancara yang dikutip dari CBS News. “Rasa hormat itu penting. Saya memberikannya, dan saya juga ingin menerimanya.”
Ancaman tarif balasan ini menandai potensi perang dagang terbuka antara Brasil dan AS, yang bisa meniru tensi yang terjadi antara Washington dan Beijing di masa lalu. Trump telah berulang kali menggunakan tarif sebagai alat politik dan negosiasi global, termasuk dalam isu fentanyl, pajak layanan digital, dan kini terhadap proses hukum Bolsonaro di Brasil terhadap rezim Lula.
Trump mengeklaim kenaikan tarif ini sebagai respons terhadap apa yang ia sebut “perburuan penyihir” (witch hunt) alias persekusi tanpa dasar terhadap Bolsonaro, sekutunya yang tengah menghadapi tuduhan upaya menggulingkan hasil pemilu 2022. Bolsonaro sendiri menuduh Mahkamah Agung Brasil melakukan penganiayaan politik terhadapnya. Namun, para analis menilai bahwa kasus terhadap Bolsonaro merupakan proses hukum, bukan politik. “Tidak ada yang bisa dilakukan Lula atau Brasil soal pengadilan Bolsonaro. Jika mereka mengubahnya, itu berarti menyerah,” kata Carlos Melo, profesor ilmu politik dari Universitas Insper, São Paulo.
Sebagai tanggapan terhadap surat Trump yang menyerang institusi hukum Brasil dan mengancam tarif baru per 1 Agustus, Lula bahkan memerintahkan agar surat tersebut dikembalikan jika sampai ke istana kepresidenan di Brasília.
Baca Juga
Ketua Senat Brasil, Davi Alcolumbre, dan Ketua DPR Hugo Motta juga menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Lula dan menyebut bahwa hukum resiprokal memberikan “cara yang sah untuk melindungi kedaulatan nasional.”
Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut: “Kami akan siap bertindak dengan keseimbangan dan ketegasan demi membela ekonomi, sektor produksi, dan lapangan kerja rakyat Brasil.”
Sikap keras Trump yang mencampuri urusan internal Brasil menuai kecaman luas. Surat terbuka tersebut dianggap sebagai cara langsung untuk mempengaruhi jalannya proses hukum di negara lain dengan tekanan ekonomi. Menteri Hubungan Kelembagaan Brasil, Gleisi Hoffmann, bahkan menyatakan bahwa langkah Trump lebih merupakan respons terhadap peran geopolitik Brasil yang semakin besar, terutama melalui kolaborasi di BRICS dan usulan penggunaan mata uang alternatif terhadap dolar AS.
“Trump tak pernah peduli dengan demokrasi di mana pun, apalagi dengan nasib Bolsonaro,” tegas Hoffmann.
Surat kabar konservatif O Estado de S. Paulo, yang kerap mengkritik Presiden Lula, bahkan menyebut langkah Trump sebagai “tindakan mafia” dan memuji respons Lula sebagai tepat dan proporsional.
Sejumlah analis politik juga melihat bahwa tindakan Trump bisa menjadi bumerang bagi Bolsonaro sendiri. Di tengah proses pengadilan yang semakin serius, campur tangan asing justru menimbulkan simpati terhadap lembaga hukum Brasil dan menguatkan posisi Lula yang selama ini menghadapi tekanan elektabilitas.
Baca Juga
Wamenlu: BRICS Tidak untuk Melawan Suatu Kelompok atau Negara
“Ini seperti hadiah politik untuk Lula,” kata Andre Pagliarini, profesor sejarah dan studi internasional dari Louisiana State University, seperti dikutip CBS News. “Trump memberikan Lula narasi kuat. Bolsonaro sekarang tampak sebagai penyebab masalah ekonomi Brasil.”
Konsultan politik independen dan mantan menteri Brasil, Thomas Traumann, menyebut langkah Trump sebagai "game changer" dalam peta politik Brasil menjelang pemilu berikutnya. “Trump telah memasukkan Lula kembali ke permainan politik,” ujarnya. “Ini memberi Lula alat narasi, sementara Bolsonaro justru menjadi pihak yang disalahkan jika ekonomi terguncang.”
Dampak langsung kebijakan tarif Trump juga tengah dikaji ulang oleh pengadilan di AS. Pada Mei lalu, Pengadilan Perdagangan Internasional AS menyatakan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dalam menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional 1977 (IEEPA) untuk menerapkan tarif tanpa persetujuan Kongres. Keputusan ini tengah dalam proses banding, dan surat Trump ke Brasil disebut-sebut akan digunakan sebagai bukti tambahan oleh pihak oposisi untuk menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Brasil menyatakan bahwa proses negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung sejak Trump memberlakukan tarif awal pada April kini menjadi tidak menentu.
Di sisi lain, isu ini memunculkan kekhawatiran bahwa Bolsonaro akan mencoba meninggalkan Brasil jika ia dinyatakan bersalah. Putranya, Eduardo Bolsonaro, telah pindah ke AS sejak Maret lalu, dan pada Rabu malam, ia meminta para pendukungnya melalui X (dulu Twitter) untuk mengucapkan “terima kasih kepada Presiden Donald Trump.”
Dalam wawancara terbarunya, Lula mengatakan bahwa Bolsonaro seharusnya bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan dengan AS. “Anaknya pergi ke sana untuk memengaruhi Trump, lalu dia menulis surat tentang kasus yang sedang ditangani Mahkamah Agung. Ini bukan pengadilan politik. Yang sedang diperiksa adalah bukti-buktinya,” tegas Lula.
Sekadar informasi, Bolsonaro sedang diselidiki atas dugaan keterlibatan dalam rencana untuk menggulingkan hasil Pemilu 2022, yang dimenangkan oleh Luiz Inácio Lula da Silva. Penyelidikan ini mencakup pertemuan-pertemuan rahasia, dokumen rencana darurat militer, dan dugaan upaya untuk memanipulasi institusi hukum dan militer agar membatalkan kemenangan Lula. Pada 8 Februari 2024, polisi federal Brasil melakukan penggerebekan terhadap Bolsonaro dan sekutunya, serta menyita paspor dan dokumen elektronik.