Konservatif Deklarasikan Kemenangan dalam Pemilu Jerman, Friedrich Merz Diprediksi Jadi Kanselir

BERLIN, investortrust.id - Kemenangan aliansi Kristen menandai berakhirnya periode ketidakpastian di ekonomi terbesar Eropa, meskipun pembentukan pemerintahan koalisi kemungkinan akan memakan waktu beberapa minggu karena negosiasi politik yang intens.

Hasil yang paling mungkin adalah CDU-CSU (Persatuan Demokratik Kristen-Persatuan Sosial Kristen) membentuk koalisi dua partai dengan SPD (Partai Sosial Demokratik), formula yang telah terbukti di Jerman. Namun, koalisi tiga partai yang terdiri dari CDU-CSU, SPD, dan Partai Hijau juga merupakan kemungkinan lain.

Baca Juga

Exit Poll Pemilu Jerman: Konservatif Menang, Olaf Scholz Tersingkir

Friedrich Merz sebelumnya telah menolak membentuk aliansi pemerintahan dengan AfD, partai populis anti-imigrasi yang mencetak hasil pemilu terbaiknya pada hari Minggu.

“Merz jelas memiliki mandat untuk membentuk pemerintahan baru,” kata David McAllister, politisi CDU dan anggota Parlemen Eropa, kepada CNBC pada Senin (24/02/2025).

“Dia akan menjadi kanselir yang sangat baik karena saya telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Kita bisa sepenuhnya mempercayai orang ini, dan semoga dia bisa mengembalikan kepercayaan pada Jerman. Itu adalah tugas utamanya, dan saya berharap yang terbaik untuknya.”

Tantangan Besar

Pasar Eropa tak banyak bergolak menyikapi hasil pemilu. Indeks saham DAX Jerman dibuka naik sekitar 0,4% pada Senin.

Namun, pemerintahan baru Jerman akan menghadapi berbagai tantangan besar.

Ketidakstabilan politik di Berlin telah dianggap sebagai gangguan yang tidak diinginkan oleh investor, yang memperingatkan bahwa Jerman harus mengatasi sejumlah masalah serius.

Di antaranya adalah melemahnya ekonomi Jerman dalam beberapa tahun terakhir, dengan industri otomotif dan ekspor yang semakin rentan, serta perdebatan tajam mengenai imigrasi dan integrasi, yang telah meningkatkan popularitas AfD.

Peran Jerman dalam geopolitik Eropa juga menjadi sorotan, terutama dengan perang yang terus berlanjut di Ukraina, serta ancaman tarif perdagangan dari Presiden AS Donald Trump, yang bisa menjadi hambatan tambahan.

Baca Juga

Langkah Mengejutkan Trump Soal Rusia-Ukraina dan NATO Bikin Uni Eropa Ketar-ketir  

Ekonom kini tengah mempertimbangkan bagaimana pemerintahan yang dipimpin CDU-CSU akan memengaruhi ekonomi Jerman dan reformasi fiskal, terutama terkait perdebatan panjang tentang “rem utang” (debt brake)—kebijakan fiskal dalam konstitusi Jerman yang membatasi jumlah utang yang dapat diambil pemerintah.

Analis Deutsche Bank mencatat bahwa meskipun hasil pemilu “dapat mengurangi risiko negosiasi koalisi yang sangat sengit,” tren anti-establishment tetap terlihat di Jerman dan Eropa secara keseluruhan.

“Hasil ini menandai persentase suara terendah yang pernah diraih dua partai utama, meskipun tingkat partisipasi pemilih (82,5%) adalah yang tertinggi sejak 1990. Partai-partai sentris kini kekurangan mayoritas dua pertiga di parlemen, dengan CDU/CSU, SPD, dan Partai Hijau hanya memperoleh kurang dari 66% kursi.”

“Ini berarti setiap reformasi ‘rem utang’, termasuk untuk belanja pertahanan, memerlukan dukungan dari salah satu partai minoritas. Ini mungkin bukan hal yang mustahil, tetapi akan membutuhkan kompromi politik yang signifikan.”

Kebijakan fiskal ini telah menjadi perdebatan sengit di Berlin, dengan argumen bahwa rem utang memastikan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, tetapi di sisi lain membatasi pertumbuhan dan investasi.

Namun, semua perdebatan ini bisa menjadi tidak relevan bagi ekonomi yang telah berkali-kali berada di ambang resesi.

“Jerman akan mendapatkan pemerintahan baru yang dapat mengakhiri periode panjang ketidakpastian politik yang melemahkan setelah agenda disepakati,” kata Holger Schmieding, kepala ekonom di Berenberg Bank, dalam sebuah catatan.

Ia memperkirakan koalisi dua partai antara CDU/CSU dan SPD akan menerapkan beberapa reformasi pro-pertumbuhan, mengurangi beban regulasi dan pajak pada bisnis, serta mengadopsi kebijakan imigrasi yang lebih rasional serta kebijakan energi yang lebih efisien dan hemat biaya.

Namun, ia juga mempertanyakan sejauh mana partai populis seperti AfD dan Die Linke (The Left) dapat bekerja sama untuk memblokir perubahan konstitusi, seperti pelonggaran aturan rem utang.

Beberapa ekonom mencatat bahwa Die Linke sebenarnya mendukung reformasi rem utang, sehingga kemungkinan besar mereka tidak akan menghalangi perubahan tersebut.

“Meskipun AfD dan Die Linke bersama-sama memiliki cukup kursi untuk membentuk minoritas pemblokir bagi amandemen konstitusi, kami mencatat bahwa Die Linke mendukung reformasi aturan rem utang,” tulis ekonom dari Barclays Cross-Asset Research dalam sebuah catatan pada Senin.

Oleh karena itu, menurut dia, meskipun masih ada risiko, lebih besar kemungkinan bahwa pemerintahan koalisi baru akan mereformasi aturan itu dan sedikit melonggarkan kebijakan fiskal.