China Peringatkan Uni Eropa Soal Penyelidikan EV Asal Negara Tirai Bambu
JAKARTA, Investortrust.id - China telah memperingatkan Komisi Uni Eropa bahwa penyelidikan terhadap kendaraan listrik asal China dapat merusak hubungan bisnis dan meningkatkan harga bagi pembeli mobil Eropa.
China juga telah memperingatkan bahwa inisiatif penyelidikan anti-subsidi terhadap kendaraan listrik asal China oleh Komisi Uni Eropa dapat merusak perdagangan bilateral dan meningkatkan harga sejumlah produk bagi konsumen Eropa.
Seperti diberitakan, langkah penyelidikan ini diumumkan oleh Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, dalam pidato Kenegaraan Uni Eropa di hadapan parlemen pada Rabu (13/9/2023) yang dikutip Euronews.
Ursula juga mengatakan bahwa Brussels akan melakukan penyelidikan terhadap apa yang disebutnya sebagai "subsidi negara yang sangat besar" yang memungkinkan China membanjiri pasar Eropa dengan mobil listrik murah. Kondisi ini menurutnya membuka front baru dalam pertempuran untuk memimpin ekonomi hijau baru. Dalam kesempatan tersebut Uni Eropa berjanji bahwa transisi energi hijau Eropa akan berlaku "adil dan adil" bagi petani dan bisnis.
Sebagai responsnya, utusan China di Kamar Dagang Uni Eropa mendesak Brussels untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Dalam pernyataannya, China mendesak Komisi untuk tidak menggunakan apa yang mereka sebut sebagai "alat perdagangan unilateral untuk menghalangi kendaraan listrik China di UE dan meningkatkan biayanya."
Pertumbuhan ekspor kendaraan listrik (EV) China meningkat empat kali lipat tahun lalu. BYD Auto mencetak penjualan terbesar di antara produsen EV China yang bersaing ketat dengan brand global di pasar dalam negeri, kini sedang meningkatkan jumlah kendaraan listrik yang diekspor ke Jepang dan Jerman, dua negara dengan industri otomotif yang kuat.
Pada pertemuan G20 di New Delhi pekan lalu, Perdana Menteri China, Li Qiang, bertemu dengan Von der Leyen dan Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak. Li mengatakan bahwa China dan Eropa seharusnya lebih "bersatu dan berkerja sama," demikian diberitakan CCTV.
"Upaya pencegahan risiko tidak berarti menghalangi kerja sama, dan ketergantungan juga tidak boleh dianggap sebagai ketidakamanan," kata Li.

