Di World Water Forum 2024, Trenggono Minta Dunia Dukung Pengelolaan Perairan
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak partisipasi multi-stakeholder di tingkat global untuk mendukung program tata kelola perairan berkelanjutan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal itu disampaikan Trenggono dalam dialog G-20 Global Blended Finance Alliance yang merupakan side event World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali, Minggu (19/5/2024)
Menteri Trenggono menyebutkan, kesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs-14).
"Forum ini sangat penting khususnya sebagai salah satu solusi mengatasi kesenjangan pendanaan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan negara-negara terbelakang," kata Trenggono dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta.
Baca Juga
Presiden Jokowi Bertolak ke Bali untuk Hadiri KTT World Water Forum Ke-10
Berdasarkan penelitian United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dibutuhkan pendanaan ideal sebesar US$ 175 miliar per tahun untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan.
Namun, berdasarkan data periode 2013 hingga 2018, pendanaan untuk SDGs tujuan ke-14 hanya sebesar US$ 2,9 miliar per tahun. Untuk itu, skema Global Blended Finance Alliance (GBFA) menurutnya sangat penting untuk dijadikan jembatan kesenjangan pendanaan khususnya bagi negara-negara berkembang,
Kemudian, negara-negara kepulauan kecil dan terbelakang dalam meningkatkan aksi perubahan iklim dan pencapaian target SDGs 14. GBFA sendiri terdiri dari pemerintah, filantropi, pasar karbon, swasta, pendanaan internasional, dan investor nasional maupun internasional.
"Pertemuan ini mempunyai peran strategis bagi seluruh negara dan seluruh stakeholder dalam berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan sustainable freshwater and ocean wealth," ungkap Trenggono.
Lebih jauh Menteri Trenggono memaparkan, Indonesia sejatinya memiliki lima program ekonomi biru untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Lima program ini erat kaitannya dengan tata kelola sumber daya perairan di darat dan laut yang berkelanjutan.
Kelima program itu, yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan aksi pembersihan sampah plasitik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Baca Juga
Melalui lima program ekonomi biru, pemerintah Indonesia ingin memastikan keberlanjutan ekosistem perairan, ketersedian pangan melalui produk kelautan dan perikanan, serta mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.
"Indonesia sangat terbuka terhadap multi-stakeholder yang ingin berkolaborasi dan bersinergi baik terkait dengan kebijakan, sumber daya manusia, data dan teknologi, pendanaan, serta memperkuat jaringan pasar dan pelaku usaha,” tegasnya.