RUU Anggaran Belanja Sementara AS Disetujui Dewan, Hindari Potensi 'Shutdown'

JAKARTA, Investortrust.id - Badan Legislatif Amerika Serikat  (DPR AS) telah menyetujui rancangan undang-undang Anggaran Belanja Sementara yang akan menghindari potensi penutupan atau shutdown pemerintah. Persetujuan ini mendapat dukungan luas dari anggota parlemen dari Republiken maupun Demokrat.

Undang-undang tersebut akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga pertengahan Januari. Berikutnya RUU tersebut disampaikan ke Senat, yang sejatinya telah mendapatkan dukungan dari pemimpin Demokrat dan Republik di Senat.

Untuk mencegah shutdown, Senat dan Dewan Legislatif yang dikuasai  Partai Republik harus mengesahkan rancangan undang-undang yang nantinya ditandatangani Presiden Joe Biden sebelum pendanaan untuk lembaga pemerintah federal berakhir pada Jumat tengah malam (17/11/2023) waktu setempat.

Baca Juga

Amerika Serikat Jual Hampir Separuh Cadangan Minyak, Sebuah Persiapan Krisis?

Pemungutan suara 336-95 merupakan kemenangan bagi Ketua DPR Mike Johnson dalam pemungutan suara penting pertama selama masa jabatannya. Ia sebelumnya  menghadapi perlawanan dari beberapa rekan separtainya.

Johnson terpilih sebagai ketua dewan kurang dari tiga pekan  lalu, setelah beberapa pekan ruang sidang tanpa dihadiri pimpinan legislatif.  

Sementara itu Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer dari Demokrat  mengatakan Selasa (14/11/2023) pascapemungutan suara,   ia senang rancangan undang-undang Anggaran Belanja Sementara tersebut disetujui "dengan suara bipartisan yang kuat." Ia pun menyebut  bahwa ia akan bekerja dengan rekan Republikannya di Senat, Mitch McConnell, untuk mengesahkan undang-undang tersebut "secepat mungkin."

Baca Juga

Utang Menumpuk, Bunga Utang AS Lebih Besar dari Anggaran Pertahanan

Rancangan undang-undang Anggaran Belanja Sementara akan memperpanjang pendanaan pemerintah di level saat ini hingga tahun 2024. RUU ini juga akan memberikan para legislator lebih banyak waktu untuk merancang rincian undang-undang Anggaran Belanja  yang mencakup segala hal mulai dari belanja militer hingga penelitian ilmiah. Sementara itu beberapa anggota Partai Republik  sayap kanan mengaku  frustrasi karena RUU tersebut tidak memasukkan  pemotongan signifikan pengeluaran, serta  langkah pengamanan perbatasan yang mereka kehendaki.

RUU Anggaran Belanja Sementara disetujui  209 suara dari Demokrat dan 127 suara dari Republik, sementara 93 anggota Republik dan dua anggota Demokrat menentang.

Ketua badan legislatif sebelumnya,  Kevin McCarthy, digulingkan  sejumlah anggota partai Republik setelah pemungutan suara serupa pada bulan September. McCarthy  mengandalkan suara Demokrat untuk menghindari shutdown pemerintah.

Sedangkan kaum konservatif garis keras menyatakan mereka tidak melawan Johnson.  “Kami mendukung dia," kata Bob Good.

Anggota legislatif dari partai Republik lainnya mengatakan persetujuan RUU lebih baik ketimbang opsi lainnya. "Ini tidak ideal," kata  Mike Garcia. "Tapi penutupan pemerintah  jauh lebih buruk untuk dihadapi," demikian dilaporkan Reuters.