Terima DPM Malaysia, Wapres Dorong Percepatan Kerja Sama Ekosistem Halal hingga Pelindungan PMI

JAKARTA, investortrust.id - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri atau Deputy Prime Minister (DPM) sekaligus Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran menegaskan Malaysia sebagai sahabat dekat dan mitra strategis Indonesia. Kedua negara juga memiliki peluang untuk memperkuat kerja sama di bidang industri halal, pembangunan perdesaan, dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

“Salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo untuk Yang Mulia. Terima kasih sekali untuk kedatangannya. Malaysia adalah kawan dekat kami, mitra strategis kami,” tutur Wapres.

Baca Juga

Wapres Gibran Yakin Kunjungan DPM Ahmad Zahid Buka Peluang Baru Kemitraan RI-Malaysia

“Saya sangat senang dengan kedatangan Yang Mulia. Saya yakin kunjungan Yang Mulia kali ini bisa lebih mempererat kerja sama dan juga membuka peluang-peluang baru yang nanti ke depan akan menguntungkan kedua negara,” katanya menambahkan.

Menanggapi hal tersebut, DPM Ahmad Zahid menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Wapres sekaligus menyampaikan salam dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

“Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sambutan yang sangat hangat setiap kali saya berada di Indonesia. Dan saya ingin menyampaikan salam dari Yang Mulia Bapak Anwar Ibrahim,” tuturnya.

Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama industri halal. Kunjungan DPM Ahmad Zahid ke Indonesia merupakan tindak lanjut undangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menghadiri The 5th Summit of Halal 20 (H20).

Ahmad Zahid menyampaikan Indonesia dan Malaysia memiliki peluang besar untuk bersama-sama memperluas pasar produk halal, baik di kedua negara maupun ke pasar global. Salah satu langkah yang dibahas adalah penguatan saling pengakuan terhadap produk halal kedua negara untuk mempermudah akses pasar produk Indonesia di Malaysia maupun produk Malaysia di Indonesia.

“Paling penting karena produk halal ini, di market, kebutuhan di dunia bernilai US$ 1,3 triliun. Besar. Dan tentunya, Indonesia dan Malaysia mempunyai market share untuk kita menawarkan produk-produk halal ke seluruh dunia,” ujarnya.

Merespons peluang tersebut, Wapres pun mendorong agar kerja sama halal Indonesia dan Malaysia segera diperluas dari kerja sama bilateral menuju penguatan ekosistem halal di tingkat ASEAN.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala BPJPH Ahmad Haikal yang menyatakan dukungan Wapres Gibran terhadap percepatan pembentukan ASEAN Halal Council sebagai langkah memperkuat kerja sama halal di kawasan.

“Mas Wapres sangat mendukung dan meminta segera dilakukan percepatan menuju ASEAN Halal Council. Karena ketika ASEAN Halal Council terwujud, ini sudah naik kelas halal,” tutur Haikal.

Menurut Haikal, sebagai langkah awal menuju penguatan kerja sama tersebut, Indonesia dan Malaysia berencana memprakarsai pembentukan Indonesia–Malaysia Halal Council pada akhir tahun ini. Inisiatif tersebut diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat saling pengakuan sertifikasi halal kedua negara sehingga produk halal Indonesia dapat lebih mudah memasuki pasar Malaysia, demikian pula sebaliknya.

“Rencananya di akhir tahun ini kita berdua memprakarsai Indonesia-Malaysia Halal Council. Sehingga barang-barang halal yang ada di Indonesia itu sudah otomatis halal di Malaysia dan barang-barang di Malaysia pun sudah di Indonesia,” jelasnya.

Lebih jauh, Wapres Gibran dan DPM Malaysia secara khusus membahas potensi kerja sama pembangunan perdesaan. Ahmad Zahid menyampaikan keinginan Malaysia untuk memperluas kolaborasi antara Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia dengan Kementerian Desa RI.

Ia melihat banyak kesamaan antara Indonesia dan Malaysia dalam pembangunan kawasan perdesaan, sehingga kedua negara dapat saling berbagi pengalaman dan perencanaan, termasuk dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

“Banyak similarity atau kesamaan antara Indonesia dan Malaysia, mungkin kita boleh berkongsi pengalaman. Boleh juga berkongsi perencanaan untuk memanjukan kawasan-kawasan perdesaan, terutamanya bagi daerah penduduk transmigrasi dari luar bandar (kota),” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Gibran menyampaikan Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Sejak 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan potensi ekonomi, hingga penanganan bencana.

Gibran meyakini pembangunan desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat perekonomian dari tingkat paling bawah. Untuk itu, Wapres mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam pembangunan perdesaan, antara lain melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik baik untuk mengembangkan kawasan perdesaan yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.

Selain kerja sama industri halal dan pembangunan kawasan perdesaan, perhatian terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) juga turut menjadi bagian penting dalam pertemuan tersebut. Wapres menekankan pentingnya memastikan PMI yang bekerja di Malaysia memperoleh proteksi dan pelindungan yang baik.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menjelaskan pesan tersebut menjadi salah satu perhatian Wapres dalam pertemuan dengan DPM Malaysia.

“Terkait dengan pelindungan pekerja migran yang ada di Malaysia. Termasuk tadi Pak Wakil Presiden juga memesankan pentingnya memberikan proteksi yang bagus, pelindungan yang baik terhadap pekerja-pekerja migran kita yang ada di Malaysia,” jelas Mukhtarudin.

Baca Juga

Terima Kunjungan DPM Malaysia, Wapres Gibran Sampaikan Salam dari Presiden Prabowo

Selain pelindungan, Indonesia dan Malaysia juga membahas peluang penambahan kuota penempatan PMI pada sektor formal. Pemerintah Indonesia mendorong penguatan akses bagi tenaga kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi, sehingga peluang kerja PMI di Malaysia tidak hanya terkonsentrasi pada sektor informal.

“Yang kedua terkait dengan sektor-sektor penambahan kuota untuk sektor formal. Karena yang ada memang masih dominan oleh informal. Jadi, kita memperkuat juga sektor formal, khususnya yang di medium dan high-skilled workers,” katanya.

Pertemuan tersebut memperkuat komitmen Indonesia dan Malaysia untuk terus memperluas kerja sama yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penguatan ekosistem halal, kolaborasi pembangunan kawasan perdesaan, serta pelindungan dan perluasan kesempatan kerja bagi PMI menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kedua negara sebagai sahabat dekat dan mitra strategis.