Inggris Berikan Sanksi Permukiman Israel di Tepi Barat, AS Ancam Balasan Ekonomi

LONDON, Investortrust— Pemerintah Inggris tetap memberlakukan sanksi menyeluruh terhadap permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, meskipun sejumlah pejabat dan anggota parlemen Amerika Serikat memperingatkan kebijakan tersebut dapat memicu pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan Inggris. Sanksi mencakup larangan impor barang dari permukiman Israel, pembatasan layanan bisnis yang menopang perluasan permukiman, serta penghentian ekspor senjata yang dinilai berkontribusi langsung terhadap pendudukan.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan kebijakan tersebut di hadapan parlemen pada Selasa (08/09/2026). “Pandangan resmi pemerintah Inggris adalah bahwa pendudukan Tepi Barat melanggar hukum,” ujar Miliband, sebagaimana dilaporkan CNBC (8/9/2026). Menurut dia, status hukum pendudukan harus tercermin dalam hubungan ekonomi Inggris dengan wilayah yang diduduki.

Larangan impor diperkirakan mulai berlaku dalam enam hingga sembilan bulan. Pemerintah Inggris juga akan melarang iklan properti di permukiman serta menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan dan individu yang menyediakan pembiayaan, konstruksi, infrastruktur, atau layanan lain bagi ekspansi permukiman. “Kepada mereka yang membiayai atau memfasilitasi permukiman ilegal, Anda akan menghadapi kekuatan penuh sanksi Inggris,” kata Miliband.

Kebijakan itu tidak berarti Inggris menghentikan seluruh hubungan dagang dengan Israel. London menegaskan perdagangan dengan Israel tetap berjalan karena Inggris mendukung solusi dua negara yang menjamin keamanan dan kemakmuran bagi Israel sekaligus mewujudkan negara Palestina yang berdaulat. Dengan demikian, sanksi diarahkan secara khusus kepada kegiatan ekonomi di permukiman yang dibangun di wilayah Palestina, bukan kepada seluruh produk dan perusahaan Israel.

Inggris juga memperluas pembatasan ekspor senjata. Seluruh permohonan lisensi untuk ekspor senjata, barang, atau jasa yang dinilai memberikan kontribusi material terhadap pendudukan akan ditolak. Miliband menyebut kebijakan itu sebagai “penguncian ganda” setelah Inggris sebelumnya menangguhkan lebih dari 30 lisensi ekspor senjata yang berpotensi digunakan Pasukan Pertahanan Israel dalam operasi di Gaza. Pembatasan terbaru akan berlaku selama pendudukan masih berlangsung.

Miliband menyampaikan salah satu alasan utama kebijakan tersebut adalah meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Pemerintah Inggris, katanya, menilai telah terjadi pembersihan etnis terhadap warga Palestina di sejumlah bagian Tepi Barat oleh kelompok yang ia sebut “teroris pemukim”. London juga menuduh Pemerintah Israel terlalu sering membiarkan kekerasan tersebut, sementara sebagian pejabatnya justru mengeluarkan pernyataan atau mengambil tindakan yang mendukung pengusiran warga Palestina.

Ketegangan meningkat setelah Israel menerbitkan tender pembangunan di kawasan E1, wilayah strategis di antara Jerusalem Timur dan permukiman Ma’ale Adumim. Miliband sebelumnya menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran “garis merah” karena pembangunan E1 berpotensi memutus kesinambungan wilayah Palestina dan membuat pembentukan negara Palestina yang layak semakin sulit diwujudkan. Reuters dalam laporan 1 September 2026⁠ mencatat London telah memperingatkan akan menyiapkan respons komprehensif jika ekspansi tersebut dilanjutkan.

Sebagian besar negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang permukiman Israel di wilayah yang diduduki sejak Perang 1967 sebagai pelanggaran hukum internasional. Israel menolak pandangan tersebut dan menyebut Tepi Barat sebagai wilayah yang disengketakan, dengan merujuk pada hubungan historis dan keagamaan bangsa Yahudi terhadap kawasan itu.

Baca Juga

Trump Ancam Naikkan Tarif Otomotif Kanada Jadi 50% Usai Perundingan Dagang Gagal

Langkah Inggris langsung memancing ancaman balasan dari Amerika Serikat. Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee mengatakan Washington “tanpa keraguan” akan merespons jika London menjalankan sanksi tersebut. Dalam wawancara dengan BBC pada Selasa, ia memperingatkan perusahaan Inggris dapat dilarang berbisnis dengan pemerintah negara bagian tertentu di AS sehingga kebijakan London berpotensi membawa dampak ekonomi besar.

Anggota DPR AS dari Florida, Randy Fine, juga mengingatkan bahwa undang-undang di negara bagian itu melarang pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal berkontrak atau berinvestasi pada perusahaan yang memboikot Israel. Dengan demikian, perusahaan Inggris yang diwajibkan mematuhi kebijakan London berpotensi kehilangan akses ke kontrak publik di Florida. Sejumlah negara bagian lain, termasuk Texas, New Jersey, dan Alabama, memiliki aturan anti-Boycott, Divestment and Sanctions atau anti-BDS.

Ancaman tersebut bukan tanpa preseden. Pada 2019, Florida memasukkan Airbnb ke dalam daftar perusahaan yang diawasi setelah platform itu berencana menghapus sekitar 200 properti sewaan di Tepi Barat. Airbnb kemudian membatalkan kebijakan tersebut dan dikeluarkan dari daftar. Namun, kemungkinan sanksi kali ini masih bergantung pada interpretasi dan penerapan aturan masing-masing negara bagian—bukan otomatis merupakan larangan nasional oleh Pemerintah Federal AS.

Israel kemudian mengumumkan tindakan balasan. Reuters dalam laporan yang diterbitkan 8 September 2026⁠ menyebut Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar memutuskan menutup Konsulat Inggris di Jerusalem Timur, membatasi masuknya sejumlah pejabat Inggris, menghentikan pelatihan Inggris bagi pasukan Otoritas Palestina, serta mengeluarkan Inggris dari misi koordinasi Gaza yang dipimpin AS. Saar menuduh London mencampuri urusan Israel dan menolak keras tudingan Miliband.

Kebijakan Inggris memperlihatkan pergeseran tekanan Barat terhadap Israel: dari kecaman diplomatik menuju pembatasan ekonomi yang lebih konkret. Associated Press, dalam laporan 8 September 2026⁠, menilai dampak langsung larangan tersebut terhadap perekonomian Israel kemungkinan terbatas karena nilai ekspor dari permukiman relatif kecil. Namun, bobot politiknya jauh lebih besar karena memisahkan secara tegas kegiatan ekonomi Israel di wilayahnya sendiri dari aktivitas ekonomi di tanah Palestina yang diduduki.

Langkah London pun membuka babak baru ketegangan diplomatik dan bisnis lintas Atlantik. Inggris bersikukuh bahwa hubungan ekonomi tidak boleh menjadi penopang pendudukan, sementara para pendukung Israel di AS berupaya menjadikan aturan anti-BDS sebagai senjata balasan. Taruhannya kini bukan hanya perdagangan produk permukiman, melainkan juga masa depan solusi dua negara dan hubungan Inggris dengan dua mitra dekatnya—Israel dan Amerika Serikat.