Negara yang Nyaris Tenggelam Nauru Ubah Nama Jadi Republik Naoero, Apa Bedanya?

WELLINGTON, Investortrust.id -- Negara kepulauan Pasifik yang sebelumnya dikenal sebagai Nauru telah secara resmi mengubah nama negaranya menjadi Republik Naoero.

Presiden David Adeang menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan ejaan dan pengucapan nama negara dengan bahasa nasional setempat. Seiring dengan perubahan nama tersebut, kode internasional negara akan berubah dari NRU menjadi NRO.

Selain itu, sebutan bagi rakyatnya juga secara resmi berganti dari Nauruan menjadi dei-Naoero. Nama Nauru yang selama ini dikenal secara luas di luar negeri dengan pengucapan "Now-roo" dalam ejaan Inggris (Nauru) kini diucapkan menjadi Nau-ero.

Langkah ini mengembalikan negara pulau di Pasifik Selatan tersebut ke nama tradisionalnya, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resmi yang diunggah pada Kamis, 30 Juli 2026, di akun Facebook pemerintah.

Berdasarkan pernyataan pemerintah sebelumnya, negara tersebut menjadi dikenal secara internasional sebagai Nauru hanya karena nama lokalnya dinilai sulit diucapkan oleh warga asing, sehingga penggunaan nama Nauru lebih didasari oleh faktor kemudahan daripada sebuah pilihan, demikian seperti diberitakan AsiaOne, Selasa (4/8/2026).

Presiden David Adeang menegaskan pentingnya perubahan ini saat mengajukan usulan tersebut ke Parlemen pada bulan Januari. Usulan amandemen konstitusi tersebut telah mendapat persetujuan dari para pembuat undang-undang melalui dua putaran pemungutan suara yang dipersyaratkan, meskipun belum jelas secara pasti apakah dokumen konstitusi telah diamandemen secara formal.

"Usulan perubahan ini berupaya untuk secara lebih setia menghormati warisan bangsa, bahasa, serta identitas kita," kata Adeang.

Dengan populasi sekitar 12.000 jiwa, Naoero merupakan negara terkecil ketiga di dunia berdasarkan jumlah penduduk setelah Tuvalu dan Kota Vatikan.

Atol batu kapur karang yang kecil ini sempat dikolonisasi oleh Jerman dan kemudian diadministrasikan oleh Australia sebelum akhirnya berhasil menjadi republik independen pada tahun 1968.

Dalam sejarahnya, Naoero telah melalui situasi yang penuh gejolak, di mana penambangan fosfat sempat menghasilkan kekayaan yang sangat besar pada tahun 1970-an sebelum industrinya runtuh dan membawa negara tersebut ke ambang kehancuran ekonomi pada tahun 1990-an.

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Indonesia-India Jaga Perdamaian Dunia dan Stabilitas Indo-Pasifik

Saat ini, Naoero menjadi salah satu negara paling berisiko di dunia terhadap ancaman kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencari investasi luar negeri melalui program kewarganegaraan berbayar yang bertujuan mendanai pemindahan penduduk dan infrastruktur menjauh dari perairan laut yang terus meluas.

Presiden Adeang menyampaikan dalam pengumuman terbarunya bahwa perubahan nama ini menandai dimulainya kebangkitan kebanggaan nasional. Ketika pemerintahannya melakukan pemungutan suara terkait langkah tersebut pada Mei lalu, sang presiden sempat mengumumkan rencana penyelenggaraan referendum untuk mengonfirmasinya. Namun, pemerintah menyampaikan dalam pernyataan pekan lalu bahwa setelah melalui diskusi yang mendalam, para pembuat undang-undang memutuskan bahwa pemungutan suara publik tidak lagi diperlukan.

"Meskipun referendum bertujuan untuk menentukan kehendak rakyat, nama Naoero sebenarnya tidak pernah hilang, melainkan hanya menunggu untuk dipeluk secara penuh," bunyi pernyataan resmi pemerintah.

Pemerintah menambahkan bahwa sebutan Naoero telah menjadi identitas masyarakat, tercantum pada lambang negara, diucapkan dalam kehidupan bermasyarakat, serta yang terpenting diizinkan oleh Konstitusi. Keputusan ini membuat Naoero menjadi negara terbaru yang menandai pergeseran dari masa lalu kolonial melalui perubahan nama resmi. Sebelumnya, kerajaan kecil di Afrika, Eswatini, telah kembali ke nama sejarahnya dari Swaziland pada tahun 2018. Negara lain juga melakukan perubahan sebagai bentuk penyegaran citra (rebrand), seperti yang dilakukan Ankara saat meminta PBB pada tahun 2022 untuk mulai menyebut negaranya sebagai Türkiye, nama yang sudah lama digunakan di dalam negeri.

Keputusan Naoero akan mendorong perubahan nama pada pesawat terbang dan kapal nasional milik negara tersebut. Pemerintah menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya agar negara-negara lain serta lembaga internasional mengakui perubahan ini. Situs web Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun telah mencatat negara tersebut dengan nama barunya, dengan catatan bahwa pemerintah telah mengajukan permohonan perubahan sejak Juni. Selain itu, kementerian luar negeri Australia dan Selandia Baru serta kedutaan besar AS dan China di wilayah tersebut juga telah mencantumkan nama negara tersebut sebagai Naoero di situs web resmi mereka.