BP Berencana Jual Ladang Minyak dan Gas di Laut Utara Inggris

JAKARTA, Investortrust.id -- Perusahaan energi multinasional BP berencana menjual aset ladang minyak dan gas miliknya di Laut Utara Inggris. Langkah ini diambil seiring langkah Chief Executive Officer baru, Meg O'Neill, yang mempercepat perombakan portofolio secara menyeluruh demi meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Di saat yang sama, BP terus meningkatkan upayanya untuk mengurangi utang dan berfokus kembali pada bisnis minyak dan gas setelah memangkas investasinya di sektor energi terbarukan.

Sebagaimana diberitakan Reuters, Jumat (31/6/2026), sejak O'Neill memegang kepemimpinan pada April lalu, BP telah merestrukturisasi organisasinya dari tiga segmen bisnis menjadi dua segmen, yaitu upstream dan downstream, yang mulai berlaku bulan ini.

Sebuah email internal yang dilihat oleh Reuters juga mengungkapkan adanya rencana BP untuk memangkas jumlah tenaga kerjanya sebanyak 700 karyawan.

"Laut Utara tetap menjadi bagian integral dari sistem energi Inggris. Namun, seiring fokus kami pada portofolio dan mengarahkan modal ke peluang bernilai tertinggi, kami percaya bisnis Laut Utara kami akan berada pada posisi yang lebih baik (jika menjadi) bagian dari perusahaan lain," ujar Meg O'Neill dalam sebuah pernyataan resmi.

Dari total 14.000 karyawan yang bekerja untuk BP di Britania Raya, sebanyak 1.100 pekerja di antaranya tercatat bekerja pada segmen bisnis Laut Utara tersebut.

BP, yang sebelumnya dikenal sebagai British Petroleum, telah beroperasi di Laut Utara selama lebih dari enam dekade dan mengelola lima hub produksi utama di wilayah tersebut, termasuk ladang minyak Clair yang merupakan ladang terbesar di landas kontinental Inggris.

Baca Juga

Bahlil Ungkap Rusia Komitmen Bangun Kilang Minyak dan Storage BBM di Indonesia

Tahun lalu, BP menghasilkan sekitar 5% dari total output minyak dan gasnya dari Laut Utara Inggris, atau sekitar 117.000 barel dari total produksi sebesar 2,3 juta barel setara minyak per hari (boed).

BP, yang kini tengah berekspansi ke wilayah lain seperti Amerika Serikat dan Brasil, juga telah sepakat untuk menjual sahamnya di ladang Culzean yang berpotensi mengurangi output-nya di Inggris sebesar kurang lebih 25.000 boed. Kendati demikian, perusahaan menegaskan akan tetap mempertahankan bisnis distribusi bahan bakar penerbangan, jaringan lokasi ritel, unit perdagangan besar (trading desk), serta kantor pusatnya di London.

Keputusan BP ini menambah daftar panjang raksasa migas dunia yang keluar dari kawasan tersebut. Perusahaan energi global seperti ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell, TotalEnergies, dan Eni sebelumnya telah menjual, menggabungkan, memisahkan, atau mengurangi aktivitas operasional mereka di cekungan tua tersebut, seiring penurunan produksi dan adanya proyek-proyek di lokasi lain yang menawarkan keuntungan lebih tinggi.

Secara keseluruhan, total output minyak dan gas di cekungan Laut Utara memang mengalami penurunan tajam, dari sekitar 4,5 juta boed pada awal milenium menjadi hanya sekitar 1 juta boed pada tahun lalu.

Di sisi lain, tidak seperti rezim perpajakan industri minyak dan gas di Norwegia yang relatif stabil, rezim pajak di Inggris dalam beberapa tahun terakhir ditandai oleh perubahan beruntun yang dikritik oleh berbagai perusahaan migas karena dinilai menghambat investasi.

"Keputusan ini merupakan pengingat tegas lainnya bahwa kepercayaan terhadap Landas Kontinental Inggris telah guncang parah setelah bertahun-tahun diliputi ketidakpastian kebijakan, perpajakan yang menghukum, dan pesan yang simpang siur mengenai masa depan industri ini," ungkap Russell Borthwick, pimpinan Aberdeen & Grampian Chamber of Commerce yang menaungi banyak produsen migas Inggris.

Perkembangan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham awal pekan ini menyampaikan rencananya untuk mengambil pendekatan "pragmatis" dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya minyak dan gas di Laut Utara, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa cekungan tersebut akan dibuka kembali.

Partai Buruh yang memimpin pemerintahan di bawah Burnham juga telah melunakkan janji kampanye pemilihannya yang semula ingin menghentikan penerbitan lisensi minyak dan gas baru. Sementara itu, Menteri Energi Miatta Fahnbulleh mengonfirmasi bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi erat dengan manajemen BP terkait rencana penjualan aset tersebut.