Pramono Anung Prioritaskan Normalisasi Tiga Sungai dan Sodetan, Termasuk Sodetan Taman Rasuna

JAKARTA, investortrust.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memprioritaskan normalisasi dan naturalisasi tiga sungai utama—Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama—sebagai strategi utama pengendalian banjir ibu kota pada 2026. Program ini tidak hanya menyasar sungai besar, tetapi juga mencakup penguatan jaringan drainase dan sodetan, termasuk sodetan yang melintasi kawasan Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kebijakan tersebut dijalankan melalui koordinasi intensif dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, dengan fokus pada pembebasan lahan, pengerukan sedimentasi, serta penguatan dinding sungai guna mengembalikan kapasitas tampung air. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menetapkan sedikitnya 14 lokasi (penlok) untuk mendukung percepatan proyek normalisasi.

Dalam program ini, perhatian khusus diberikan pada Kali Krukut yang dinilai mengalami penyempitan daerah aliran sungai (DAS) cukup parah dan menjadi salah satu penyebab banjir di sejumlah kawasan, termasuk Kemang. Penanganan Krukut juga dikaitkan dengan peningkatan kapasitas sodetan dan pembangunan tanggul melalui sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Namun, penting dicatat bahwa aliran air yang melintasi kawasan Taman Rasuna atau Rasuna Epicentrum bukanlah sungai utama seperti Cideng maupun batang utama Kali Krukut. Secara teknis, aliran tersebut merupakan saluran penghubung (sodetan) dari sistem Kali Krukut, yang menjadi bagian dari jaringan drainase mikro–sekunder Jakarta.

Sodetan ini berada di koridor Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, mencakup kawasan Kuningan hingga Rasuna Epicentrum, sebelum mengalir ke arah hilir menuju Karet dan Bendungan Hilir (Benhil), lalu bergabung kembali dengan sistem Kali Krukut. Saat ini, drainase tersebut tengah dilanjutkan penataannya hingga ke hilir untuk memperlancar aliran air dan mengurangi potensi genangan di kawasan bisnis tersebut.

Jakarta sendiri dilintasi oleh 13 sungai utama yang bermuara ke Teluk Jakarta, yakni Ciliwung, Cisadane, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Cideng, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, Cakung, dan Bekasi. Sungai-sungai ini menjadi tulang punggung sistem drainase ibu kota, namun juga menjadi sumber utama persoalan banjir akibat sedimentasi, penyempitan, dan tekanan urbanisasi.

Di tengah upaya normalisasi tersebut, kawasan Rasuna Epicentrum pernah menjadi contoh penataan aliran air berbasis estetika. Aliran sepanjang sekitar 300–500 meter yang dikenal publik sebagai “Sungai Epicentrum” ditata menjadi ruang terbuka hijau dengan air relatif jernih dan lanskap yang tertata. Proyek ini dikembangkan oleh pihak swasta, yakni Bakrieland, sejak pertengahan 2000-an, dengan desain yang melibatkan arsitek Ridwan Kamil.

Meski demikian, secara hidrologi aliran tersebut bukanlah sungai alami, melainkan bagian dari sistem drainase yang dikendalikan, termasuk melalui penyaringan sampah dan pengaturan aliran ke jaringan gorong-gorong di sekitarnya, sebagaimana dilaporkan Kompas.com dan detikcom pada 2015.

Dengan pendekatan kombinasi normalisasi sungai besar dan penguatan sodetan serta drainase sekunder, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat memperbaiki kapasitas sistem pengendalian banjir secara menyeluruh. Tantangan utamanya tetap pada konsistensi pembebasan lahan dan integrasi sistem dari hulu hingga hilir di tengah kepadatan urban yang terus meningkat.

Kali Cideng Atas untuk Ruang Hidup Warga

Di tengah kepadatan kawasan bisnis dan hunian vertikal, saluran Kali Cideng Atas di Taman Rasuna memegang peran penting sebagai saluran air sekaligus ruang potensial bagi warga kota. Penataan Kali Cideng Atas saat ini tidak berfokus pada fungsi teknis semata. Jakarta membutuhkan pendekatan yang lebih maju: menjadikan sungai sebagai bagian dari ruang hidup. Dengan penataan yang tepat, bantaran Kali Cideng Atas diubah menjadi jalur pejalan kaki, taman kota, hingga ruang interaksi sosial yang nyaman. Di kawasan seperti Taman Rasuna, kehadiran ruang terbuka seperti ini bukan lagi pelengkap, melainkan kebutuhan.

Selain itu, aspek lingkungan juga menjadi fokus perhatian. Penataan sungai yang disertai penghijauan dapat membantu memperbaiki kualitas air, mengurangi pencemaran, sekaligus menciptakan ekosistem kecil di tengah kota yang padat. Sungai tak lagi dipandang sebagai “halaman belakang” kota, melainkan sebagai wajah depan yang mencerminkan kualitas hidup warganya.

Proyek yang dikebut oleh Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI itu dianggarkan dana sebesar Rp 123 Miliar yang dikerjakan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. Selain pengerukan, kali Cideng Atas juga dipasang turap pada tebing sungai untuk memperkuat bantaran dan mengantisipasi potensi longsor. Pengerukan Kali Cideng segmen Kuningan Persada dilakukan sepanjang 515 meter dengan metode kombinasi menggunakan tiga unit amphibious excavator dan long arm excavator dengan kapasitas angkut mencapai 200 - 300 meter kubik lumpur perhari.

Dikutip dari Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Pemprov DKI, Gubernur Pramono Anung mengatakan, "Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera mematangkan tempat ini. Kita akan melakukan normalisasi. karena kalau tidak dilakukan, apapun yang kita buat misalnya dengan menggali, mengeruk dan sebagainya, enggak cukup,” tutur Pramono.

Sementara pemasangan turap dengan beton bertujuan memperkuat struktur sebagai bagian rencana mitigasi banjir. Penguatan infrastruktur kali Cideng Atas ini diharapkan meningkatkan ketahanan kawasan terhadap genangan dan erosi. Pemprov DKI menargetkan pekerjaan ini akan rampung pada bulan Desember 2026.

Secara konsep hidrologi perkotaan di Jakarta, Kali Cideng Atas dan Kali Krukut memang berada dalam satu sistem drainase yang saling terhubung, sehingga aliran air dari Kali Krukut dapat mempengaruhi debit di Kali Cideng, termasuk segmen Cideng Atas (Epicentrum–Setiabudi). Karena itu normalisasi segmen Cideng Atas merupakan bagian dari proyek normalisasi kali Krukut.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum menjelaskan bahwa rencana normalisasi Kali Krukut akan dimulai dari segmen Tarakanita hingga Jembatan Tendean dengan total panjang 1,3 kilometer. Dari panjang tersebut, sekitar 360 meter akan menjadi prioritas utama untuk tahap awal.

“Dari total 1,3 kilometer itu, sekitar 360 meter akan kami prioritaskan, mulai dari segmen Tarakanita hingga pertigaan sekitar lokasi ini,” ucap Ika usai peninjauan proyek Kali Krukut oleh Gubernur Pramono Anung pada November 2025.

Dari sisi ekonomi, manfaat yang akan bisa dirasakan dari proyek normalisasi Kali Cideng Atas di kawasan Taman Rasuna sangat besar. Kerugian akibat banjir di Jakarta yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun menjadi pengingat bahwa investasi pada infrastruktur sungai bukan sekadar biaya, melainkan kebutuhan. Dengan biaya proyek yang mencapai ratusan miliar rupiah untuk satu segmen seperti Cideng Atas ini, potensi penghematan dari berkurangnya banjir serta meningkatnya nilai kawasan bisa jauh lebih besar dalam jangka panjang. Dengan visi yang terintegrasi, Kali Cideng Atas akan bertransformasi dari sumber masalah menjadi aset kota.

Jakarta membutuhkan lebih banyak contoh keberhasilan seperti ini. Sungai yang tertata bukan hanya mengurangi banjir, tetapi juga menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik. Dan mungkin, di masa depan, Kali Cideng Atas bukan lagi sekadar aliran air, melainkan ruang publik yang hidup di tengah hiruk-pikuk ibu kota.

Normalisasi dan Naturalisasi dalam Aspek Ekologi

Secara ekologis, normalisasi sungai bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai saluran alami air. Hal ini dilakukan melalui pengerukan sedimentasi, pelebaran badan sungai, serta pembangunan tanggul. Dalam konteks Jakarta, normalisasi bertujuan meningkatkan kapasitas aliran air sehingga sungai mampu menampung debit tinggi saat musim hujan.

Masalahnya, daerah aliran sungai (DAS) telah berubah menjadi pemukiman atau area berniaga masyarakat. Bila terjadi peningkatan debit air sungai, baik karena curah hujan di Jakarta maupun air yang datang dari hulu sungai, permukiman yang seharusnya menjadi DAS dianggap banjir dan menimbulkan dampak sosial yang tidak sedikit.

Karena terhalang ribuan bangunan, maka air meluap ke jalan raya dan menimbulkan kemacetan luar biasa. Berdasarkan data dari BPBD, BNPB, kementerian, dan studi ekonomi yang dikutip dari Kompas, kerugian banjir Jakarta bisa mencapai Rp 2,1 triliun per tahun dan bisa meningkat drastis hingga Rp 5-10 triliun per tahun bila terjadi banjir besar.

Kerugian akibat banjir bisa dilihat secara kasat mata dan langsung (direct losses) seperti kerusakan infrastruktur publik; jembatan, tanggul sungai, pompa air, jaringan listrik, fasilitas umum lainnya hingga sekolah dan rumah sakit. Ini juga termasuk permukiman warga yang terendam dan mengakibatkan kerusakan perabotan, elektronik dan kendaraan. Belum lagi terganggunya sektor bisnis & perdagangan karena toko-toko tutup, barang rusak dan terhambatnya proses distribusi.

Sementara kerugian tidak langsung (indirect losses) berupa gangguan ekonomi & produktivitas karena karyawan tidak bisa bekerja, kantor & pabrik berhenti operasi. Kontribusi indirect losses sebesar 30-40% dari total kerugian.

Banjir di Jakarta terbaru terjadi pada bulan Maret 2026. Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, banjir melanda beberapa wilayah Jakarta pada Maret 2026 akibat curah hujan tinggi, terutama di Jakarta Timur, Selatan, dan Barat. Lokasi terdampak parah antara lain Petogogan, Kebon Pala, Ciracas, dan kawasan sekitar Kali Angke dengan ketinggian mencapai 1,5 meter pada awal Maret karena curah hujan yang tinggi. Banjir terakhir ini bukanlah banjir yang terbesar yang pernah terjadi di Jakarta. Namun demikian tetap menimbulkan kerugian.

Restorasi atau normaliasi daerah aliran sungai di Jakarta menjadi sebuah keharusan atau Jakarta harus terus menerus mengalami kerugian akibat banjir. Pengerukan endapan lumpur di sungai-sungai di pinggiran Jakarta menjadi prioritas Pemprov DKI dalam mengatasi banjir. Gubernur DKI Pramono Anung mengungkapkan kepada Tribunnews saat meninjau proses pengerukan di kali irigasi Bekasi di Cakung, Jakarta Timur, pertengahan 2025.

"Sebenarnya irigasi ini dulunya yang membuat adalah pemerintah pusat karena irigasi ini digunakan untuk mengatasi banjir dan juga sekaligus pengairan pengairan. Tetapi dalam waktu kemudian ee dalam perjalanan akhirnya irigasi ini sekarang pemerintah Jakarta yang merawat karena kami tahu ini kalau tidak dirawat salah satu sumber banjir di Jakarta. Ini panjangnya 5,3 km yang akan kita apa kita keruk, kita gali. Saya sudah memutuskan pengerukan di kali pinggir-pinggir Jakarta ini segera dilakukan karena ini menjadi prioritas utama."

Selain pengerukan, pemprov DKI juga melakukan relokasi penghuni bantaran sungai di era pemerintahan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2015. Saat itu warga Kampung Pulo yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung dipindahkan ke Rumah Susun Jatinegara Barat. Selain relokasi, Pemprov DKI juga melakukan pengerukan dan betonisasi tebing sungai.

Namun, pendekatan ini sering mendapat kritik dari perspektif sosial dan lingkungan. Betonisasi tebing sungai, misalnya, dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan menghilangkan habitat alami flora dan fauna. Sungai yang sebelumnya memiliki ekosistem alami berubah menjadi kanal buatan yang minim interaksi ekologis.

Meski demikian, pemerintah berargumen bahwa kondisi sungai Jakarta saat ini sudah sangat terdegradasi akibat pencemaran dan permukiman padat. Oleh karena itu, normalisasi dianggap sebagai langkah realistis untuk mengembalikan fungsi dasar sungai terlebih dahulu, sebelum berbicara mengenai restorasi ekologis yang lebih kompleks.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan program normalisasi menyasar dua kelurahan, yakni Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur dan Kelurahan Pangadegan, Jakarta Selatan seperti dikutip dari Antara.

"Kelurahan Cililitan ini ada 37 bidang, anggaran yang dianggarkan Rp 111 miliar. Kemudian ada di Kelurahan Pangadegan ada 54 bidang anggaran yang dialokasikan, diestimakasikan kurang lebih Rp 121 miliar, sehingga demikian dua kelurahan inilah yang akan kami lakukan untuk normalisasi Ciliwung," ujar Pramono di sela-sela acara susur Sungai Ciliwung dalam rangka Hari Bakti ke-80 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Cikoko, Jakarta Selatan, pada bulan November 2025.

Normaliasi yang dilakukan Gubernur Ahok dan Pramono Anung mendapat 'selingan' dari Gubernur Anies Baswedan. Pada kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Cagub Anies Baswedan saat itu melontarkan gagasan naturalisasi untuk menghadapi ide pesaingnya, petahana Basuki Tjahaja Purnama. Ketika akhirnya Anies menjabat, program naturalisasi itu masuk dalam dokumen perencanaan (RPJMD 2017–2022) dan dilaksanakan meski hasilnya termasuk lambat.

Insinyur hidrolik dan hidrologi Indri Mahardika menerangkan bahwa naturalisasi dan normalisasi berbeda secara pengertian meski tujuannya sama. Indri memaparkan bahwa normalisasi merupakan sebuah upaya meningkatkan kapasitas air. Menurutnya normalisasi biasanya dilakukan dengan cara membeton. Sementara naturalisasi sebuah upaya untuk mengembalikan sungai ke fungsi alamiah. Normaliasi dilakukan dengan melakukan penanaman pohon keras dan rumput di sepanjang bantaran sungai. Meski pendekatan ini dinilai lebih ramah lingkungan, namun efek yang ditimbulkan sangat lambat dan berisiko mengalami kerusakan.

"Jadi sebenarnya kita gak harus memilih antara keduanya karena tujuannya untuk mengembalikan fungsi sungainya," jelasnya.

Normalisasi bekerja baik sebagai solusi engineering (hard infrastructure) untuk mengurangi banjir jangka pendek–menengah. Bagian Sungai Ciliwung yang sudah dinormalisasi relatif lebih aman dari luapan, dibanding bagian yang belum. Dalam perspektif Indri, sungai padat dan sempit cocok untuk dinormalisasi dengan melakukan betonisasi, pembangunan tanggul dan pompa air.

Sementara sungai dengan ruang terbuka bisa dinaturalisasi dengan penanaman pohon keras atau produktif dikombinasi dengan perdu atau rumput yang bisa menahan tebing sungai dari ancaman longsor. Kombinasi kedua metode ini mencerminkan pendekatan modern: integrated river management (kombinasi teknik + ekologi) dan pengendalian banjir atau "structural flood control”.

Aspek Ekonomi: Investasi Besar dengan Dampak Luas

Dari sisi ekonomi, normalisasi sungai merupakan investasi besar dengan potensi manfaat jangka panjang. Banjir di Jakarta diketahui menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, mulai dari kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas bisnis, hingga penurunan produktivitas.

Dikutip dari situs resmi BPK Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Pramono Anung telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk program ini.

Normalisasi Sungai Ciliwung menelan biaya sekitar Rp232 miliar untuk tahap awal, sementara sekitar Rp546 miliar lagi disediakan untuk pembebasan lahan program normalisasi Ciliwung. Sedangan program normalisasi kali Cakung dianggarkan biaya sekitar Rp132 miliar dan sekitar Rp344 miliar lagi untuk normalisasi kali Krukut.

Dalam skala lebih besar, program normalisasi Ciliwung secara keseluruhan pernah mencapai anggaran hingga Rp2,85 triliun untuk panjang sekitar 17 km. Jika dilihat dari perspektif cost-benefit, investasi ini dinilai layak. Pengurangan banjir dapat menghemat kerugian ekonomi tahunan yang mencapai triliunan rupiah. Selain itu, kawasan yang bebas banjir cenderung mengalami kenaikan nilai properti dan menarik investasi baru.

Normalisasi sungai di Jakarta merupakan kebijakan yang kompleks dan multidimensi. Dari sisi ekonomi, program ini dapat dianggap sebagai investasi strategis untuk mengurangi kerugian akibat banjir dan meningkatkan nilai kawasan perkotaan. Dari sisi ekologi, normalisasi menghadapi dilema antara kebutuhan teknis dan keberlanjutan lingkungan.

Banjir Jakarta Sudah Ada Sejak Abad ke-5

Banjir di Jakarta adalah masalah klasik yang diwariskan turun temurun bahkan di masa sebelum kedatangan bangsa asing. Menurut catatan sejarah, banjir di wilayah Jakarta telah terjadi sejak masa pemerintahan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi.

Adalah prasasti Tugu, yang mengisahkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Rajadirajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya, sekitar abad ke-5 Masehi. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman, dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Wilayah yang menjadi Jakarta saat ini merupakan area yang menjadi bagian dari Kerajaan Tarumanegara.

Lokasi ditemukannya Prasasti Tugu berada di Kampung Batutumbuh, Desa Tugu, Batavia. Sekarang bernama Simpang Lima Semper, Koja Jakarta Utara, tidak jauh dari Kali Cakung. Prasasti Tugu saat ini berada di Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris D.124. Tantangan yang berbeda dan lebih kompleks kini dihadapi oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung yang resmi menjabat pada tahun 2025. Kurang lebih seribu lima ratus tahun kemudian.