Ketahanan Energi RI Diuji di Tengah Gejolak Global, Aman atau Sekadar Ilusi?

JAKARTA, Investortrust.id - Seperti peribahasa “air tenang menghanyutkan”, ketenangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri sering kali menyembunyikan arus risiko yang lebih dalam dari gejolak global. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Indonesia memang terlihat aman di permukaan, tetapi menghadapi tekanan struktural yang tidak bisa diabaikan.

Pemerintah memastikan cadangan BBM nasional dalam kondisi aman pada periode Idulfitri 2026, bahkan ketika konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) mengguncang sistem energi global. Namun, pertanyaan krusial muncul, seberapa kuat ketahanan energi Indonesia saat harga minyak melonjak dan pasokan global terancam, serta apa dampaknya bagi APBN kita?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (19/3/2026) menyatakan cadangan BBM nasional berada di kisaran 27–28 hari, melampaui batas minimum operasional. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan kondisi tersebut cukup untuk menjamin kelancaran distribusi selama periode mudik Lebaran. “Cadangan minimal sudah terlewati. Masyarakat bisa dengan aman menikmati mudik Lebaran 2026,” ujarnya.

Cadangan tersebut mencakup bensin RON 90 sekitar 24 hari, RON 92 sekitar 28 hari, dan RON 98 mencapai 31 hari. Pemerintah juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM serta pasokan listrik tetap stabil. Secara operasional, kondisi ini memberi rasa aman jangka pendek bagi masyarakat.

Namun di balik itu, kapasitas penyimpanan energi nasional masih terbatas, hanya sekitar 25–26 hari konsumsi. Angka ini jauh di bawah rekomendasi International Energy Agency (IEA) yang menyarankan cadangan strategis minimal 90 hari.

Data IEA terakhir pada November 2025 menunjukkan besaran cadangan minyak antarnegara anggota sangat beragam. Jepang tercatat memiliki cadangan setara 206 hari, Korea Selatan 214 hari, Prancis 122 hari, Jerman 130 hari, Inggris 120 hari, bahkan Belanda mencapai 413 hari. Hal ini menunjukkan kesenjangan signifikan dalam kesiapan menghadapi krisis.

.

Ketergantungan Impor Tinggi

Struktur energi Indonesia menunjukkan ketergantungan besar terhadap impor. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,5–1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya berada di kisaran 600.000–770.000 barel per har (bph). Artinya, defisit hampir 1 juta barel per hari harus ditutup melalui impor.

Indonesia mengimpor minyak mentah sekitar 350.000–400.000 barel per hari dan BBM jadi sekitar 400.000–500.000 barel per hari. Dari kombinasi ini, Indonesia menghasilkan sekitar 1 juta barel per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dengan harga minyak global yang mendekati US$ 120 per barel, kebutuhan devisa untuk impor energi dapat mencapai US$ 100–120 juta per hari atau puluhan miliar dolar AS per tahun.

Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai price taker yang rentan terhadap gejolak eksternal.

.

Seorang ekonom energi asal Turki yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam kebijakan energi global, Fatih Birol menilai negara pengimpor energi sangat sensitif terhadap lonjakan harga global karena tidak memiliki kendali atas pembentukan harga, sehingga gejolak pasar internasional cepat berdampak pada inflasi dan tekanan fiskal domestik. Dalam konteks Indonesia, pernyataan ini menjadi semakin relevan.

Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), komposisi impor minyak mentah Indonesia pada 2025 berasal dari berbagai negara mitra sehingga sumbernya terdiversifikasi, yakni Nigeria sebesar 34,07 juta barel atau sekitar 25%, Angola sebesar 28,5 juta barel atau 21%, Arab Saudi sebesar 25,36 juta barel atau sekitar 19%, Brasil 9%, Australia 8%, serta sejumlah negara lainnya seperti Gabon, Amerika Serikat (AS), dan Malaysia.

Untuk impor BBM, berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2025 Indonesia tercatat mengimpor BBM paling banyak dari Singapura dan Malaysia. Terdapat negara lainnya yang turut menjadi sumber impor BBM RI, antara lain China, Korea Selatan, Oman, Uni Emirat Arab (UEA), India, Mesir, Jepang, dan Taiwan.

.

Perang Energi dan Risiko Global

Konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat yang dimulai Jumat (28/2/2026) telah berkembang menjadi perang energi. Serangan terhadap fasilitas energi meningkatkan risiko gangguan pasokan global.

Baca Juga

Konflik Timur Tengah Berlanjut, Minyak Sentuh Level Tertinggi sejak 2022

Ketegangan juga memusat di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Gangguan di jalur ini memicu lonjakan harga dan gangguan distribusi global.

Iran bahkan mulai mengenakan biaya transit hingga US$ 2 juta (Rp 34 miliar) kepada kapal tertentu yang melintasi selat tersebut. Kebijakan ini meningkatkan biaya logistik dan premi asuransi, yang pada akhirnya mendorong harga minyak global semakin tinggi.

Anggota parlemen Iran Alaeddin Boroujerdi dalam pernyataannya belum lama ini menilai pengenaan tarif tersebut sebagai bagian dari pendekatan baru terhadap kedaulatan maritim negara.

Boroujerdi yang merupakan anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran telah menetapkan “konsep kedaulatan baru” atas Selat Hormuz setelah 47 tahun dan mulai mengenakan biaya transit kepada kapal-kapal tertentu yang melintas.

Baca Juga

Harga Minyak 'Spot' Lebih Mahal dari 'Futures' Akibat Perang, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

“Pengumpulan US$ 2 juta sebagai biaya transit dari beberapa kapal yang melintasi selat tersebut mencerminkan kekuatan Iran,” ujarnya dalam program televisi yang dikutip Anadoulu Agency, Senin (30/3/2026).

ReforMiner Institute dalam kajian terbarunya menjelaskan konflik di Timur Tengah telah berdampak pada distribusi minyak dunia, khususnya yang melalui Selat Hormuz. Jalur ini merupakan rute utama perdagangan energi global yang sangat strategis.

.

.

Sebagian besar minyak yang diperdagangkan melalui Selat Hormuz berasal dari kawasan Timur Tengah. Sekitar 98% pasokan di jalur tersebut diproduksi oleh negara-negara, seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Iran, Kuwait, dan Qatar. Sementara itu, sekitar 75% perdagangan minyak yang melewati selat tersebut diserap oleh negara-negara konsumen utama seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Baca Juga

Pasar Teluk Terbelah Dampak Perang Iran, Harga Minyak dan Geopolitik Jadi Penentu Arah Investasi

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, kondisi ini menjadikan Selat Hormuz sebagai salah satu titik krusial dalam rantai pasok energi global. “Gangguan di jalur tersebut berpotensi memicu efek domino terhadap harga minyak, biaya logistik, serta stabilitas ekonomi global,” kata Komaidi dalam riset yang diterima Investortrust.id.

Meski demikian, dia menilai ketergantungan langsung Indonesia terhadap jalur ini relatif terbatas. Data menunjukkan hanya sekitar 18,13% impor minyak mentah dan 14,23% impor BBM yang melalui Selat Hormuz. Artinya, risiko langsung masih dapat dikelola, meski dampak harga tetap tak terhindarkan.

Tekanan Harga Energi dan APBN

Komaidi mengatakan, lonjakan harga minyak global membawa konsekuensi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Setiap kenaikan harga minyak Indonesia sebesar US$ 1 per barel berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp 6,80 triliun,” kata Komaidi dalam risetnya.

Dengan asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sebesar US$ 70 per barel, kenaikan ke kisaran US$ 90–100 dapat mendorong tambahan defisit hingga Rp 136 triliun–Rp 204 triliun. “Tekanan ini muncul karena kenaikan belanja energi lebih besar dibanding tambahan penerimaan negara,” kata dia.

Di sisi lain, peningkatan produksi domestik menjadi solusi strategis. Setiap kenaikan produksi minyak sebesar 10.000 barel per hari dapat menambah penerimaan negara sekitar Rp 1,80 triliun per tahun. Sementara, setiap peningkatan lifting gas bumi sebesar 10.000 barrels of oil equivalent per day (BOEPD) selama satu tahun anggaran akan meningkatkan penerimaan negara dari usaha hulu gas bumi sebesar Rp 1,30 triliun. Namun, untuk mengimbangi lonjakan harga, dibutuhkan peningkatan produksi dalam skala jauh lebih besar.

.

Kajian Reforminer menyatakan, dampak fiskal defisit APBN 2026 akibat kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel akan terkompensasi jika produksi minyak nasional dapat ditingkatkan sekitar 38.000 barel per hari selama 1 tahun anggaran atau jika produksi gas bumi nasional dapat ditingkatkan sebesar 53.000 BOEPD selama satu tahun anggaran.

Jika sampai dengan akhir 2026 rata-rata harga minyak (ICP) diasumsikan berada pada kisaran US$ 90 per barel dan US$ 100 per barel, potensi defisit APBN 2026 akan dapat terkompensasi jika terdapat tambahan produksi minyak nasional masing-masing sebesar 756.000 barel per hari selama satu tahun anggaran dan gas 1.134.000 BOEPD selama satu tahun anggaran

.

Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR) Raditya Yudha Wiranegara menilai ketergantungan Indonesia pada energi fosil akan sangat ditentukan oleh kemampuan fiskal negara dan kecepatan transisi menuju energi rendah karbon di tengah tekanan geopolitik global.

“Tekanan fiskal dapat memaksa pemerintah meningkatkan utang, yang berisiko mendorong defisit anggaran melampaui batas 3%,” kata Raditya saat dihubungi Investortrust.

Selain faktor fiskal, Raditya menilai masa depan ketergantungan energi fosil juga dipengaruhi kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar global yang semakin menuntut standar rendah karbon. Kebijakan pembatasan berbasis emisi seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa menjadi sinyal kuat bagi industri nasional untuk segera bertransisi.

Ia menilai kondisi tersebut dapat menjadi peluang sekaligus tekanan bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi bersih agar tetap kompetitif di pasar global.

Multiplier Effect

Industri hulu migas dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai dampak berganda dari aktivitas operasionalnya, mulai penerimaan negara hingga penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina Rinto Pudyantoro dalam acara media education yang diselenggarakan oleh Indonesian Petroleum Association atau IPA pada Rabu (1/4/2026) menjelaskan bahwa kontribusi industri hulu migas terhadap daerah tercermin dari dana bagi hasil (DBH), penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor migas, serta participating interest sebesar 10% yang melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD).

Rinto mengatakan, pada 2023 Provinsi Riau menerima DBH migas sebesar Rp 3,6 triliun dan PBB migas sebesar Rp 3,9 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aliran dana dari sektor migas ke daerah.

Ia menambahkan bahwa aktivitas operasional wilayah kerja migas juga telah mendorong perputaran ekonomi lokal melalui belanja barang dan jasa, serta keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok industri.

Dampak berganda sektor ini juga tercermin dari kontribusinya terhadap pengembangan industri turunan, penyediaan energi untuk kebutuhan domestik, seperti pembangkit listrik, serta pembangunan fasilitas umum di sekitar wilayah operasi. Program tanggung jawab sosial perusahaan dan pengembangan masyarakat turut memperkuat dampak sosial ekonomi tersebut.

.

“Multiplier effect industri hulu migas tidak hanya berhenti pada penerimaan negara, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor, termasuk tenaga kerja lokal, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi daerah secara keseluruhan,” kata Rinto.

Kontribusi sektor migas terhadap penerimaan negara juga terlihat dari PBB. Berdasarkan data, total penerimaan PBB nasional mencapai Rp 24,01 triliun pada 2022, dengan kontribusi sektor migas sebesar Rp 13,711 triliun atau lebih dari 50%.

Baca Juga

Perkuat Kerja Sama, PHE Gandeng Inpex Jajaki Proyek Migas di Indonesia dan ASEAN

Meski demikian, Rinto menilai tantangan utama terletak pada pengelolaan dana oleh pemerintah daerah. Ia mengatakan bahwa besarnya penerimaan dari DBH dan pajak tidak otomatis berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat jika tidak dikelola dengan tepat.

Menurut dia, pemanfaatan anggaran yang efektif untuk pembangunan akan menentukan sejauh mana manfaat ekonomi dari sektor migas dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat daerah.

Ketahanan Energi Aman, tapi Rentan

Secara jangka pendek, ketahanan energi Indonesia masih relatif aman. Stok BBM cukup, distribusi berjalan, dan sumber impor cukup terdiversifikasi. Namun secara struktural, ketergantungan impor tetap menjadi titik lemah utama.

Baca Juga

Minyak Brent Melonjak 55% Sepanjang Maret, Rekor Kenaikan Bulanan Terbesar sejak 1988

Cadangan minyak terbukti Indonesia sekitar 2,41 miliar barel atau menempati peringkat ke-29 dunia hanya cukup untuk 4 tahun konsumsi tanpa impor. Sementara kapasitas kilang nasional sekitar 1,18 juta barel per hari belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik.

Pengolahan minyak itu diproses di enam kilang Pertamina, yakni Kilang Balikpapan berkapasitas 360.000 barel per hari (bph), Kilang Cilacap 345.000 - 348.000 bph, Kilang Dumai 170.000 bph, Kilang Balongan 150.000 bph, Kilang Plaju 126.000 bph, serta Kilang Kasim 10.000 bph.

.

Dalam situasi ini, ancaman utama bukan sekadar ketersediaan fisik BBM, tetapi tekanan harga dan ketergantungan terhadap pasar global. Selama konflik geopolitik berlanjut, volatilitas harga energi akan tetap tinggi dan berdampak langsung pada ekonomi nasional.

Sebagaimana peribahasa “sedia payung sebelum hujan”, ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari stok hari ini, tetapi dari kemampuan mengurangi ketergantungan di masa depan. Indonesia mungkin aman untuk saat ini, tetapi belum sepenuhnya siap menghadapi era baru, perang energi global.