Yang Terbentang dan Menantang Perekonomian 2026

JAKARTA, investortrust.id - Tiga hari setelah ulang tahunnya, Prabowo Subianto merayakan setahun pengangkatannya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Di tahun pertamanya ini, Prabowo mempersiapkan arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tanpa ada campur tangan pendahulunya.

Dalam pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026, Prabowo telah memberi sinyal mengenai arah pendapatan dan belanja pemerintah di tahun mendatang. Arsitektur tersebut menjadi implementasi dari visi dan misinya membawa Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

Untuk mewujudkan itu, delapan agenda utama menjadi fondasi digagas Sang Presiden ke-8 RI. Delapan agenda tersebut di antaranya, ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global, kesehatan berkualitas yang adil dan merata, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

“APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” kata Prabowo, di hadapan anggota parlemen, 15 Agustus 2025.

Untuk mendukung berbagai agenda besarnya, pemerintah mendesain belanja APBN 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.153,6 triliun, dengan defisit 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika dilihat secara detail delapan program prioritas itu ‘hanya’ menelan 62,54% dari total belanja negara 2026 atau sebesar Rp 2.403,4 triliun. Angka ini digunakan untuk membiayai program ketahanan pangan sebesar Rp 164,7 triliun, membiayai ketahanan energi sebesar Rp 402,2 triliun, program MBG senilai Rp 335 triliun, dana pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun, dan program kesehatan senilai Rp 244 triliun, serta anggaran perlindungan sosial senilai Rp 508,2 triliun.

Dengan berbagai pembiayaan ini, APBN 2026 diharapkan dapat menjaring pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dan menjaga inflasi terkendali di level 2,5%.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis dapat melampaui target pertumbuhan ekonomi itu. Dengan sinergi pemerintah dan swasta, dia mengeklaim pertumbuhan ekonomi tahun depan dapat melesat ke 6%.

Guyuran Dana Rp200 Triliun buat Himbara

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke angka 6% tersebut dilakukan dengan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia (BI). Purbaya memindahkan dana tersebut ke lima bank milik negara, yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, BSI, dan BTN. Belakangan, bank milik daerah (BPD) juga ingin mendapatkan dana segar tersebut.

Purbaya mengeklaim pengelolaan kas ini dapat menghidupkan dua mesin ekonomi sekaligus. Mesin yang bersumber dari belanja negara dan mesin swasta, yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga sebesar 125 basis poin (bps) selama 2025. Meski demikian, agresivitas BI dalam menurunkan BI Rate ini tak diikuti dengan transmisi yang sama cepatnya oleh perbankan umum dalam menurunkan suku bunga kredit dan depositonya.

Ekonom Bahana TCW Investment Management, Emil Muhammad menjelaskan, proses penurunan suku bunga bank umum ini memang butuh waktu setidaknya 6 hingga 9 bulan. Di sisi yang lain, ada tantangan klasik buat perbankan, yakni undisbursed loan yang tinggi sehingga sejumlah sektor di swasta masih menahan diri untuk mengambil kredit baru.

Baca Juga

Realisasi Penempatan Rp 200 T di Himbara di Atas 50%, Bank Mandiri Paling Tinggi 74%

“Makanya tugasnya berpindah lagi ke pemerintah. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri?” ujar Emil, saat taklimat media di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Emil melihat kehadiran Purbaya sebagai menteri keuangan menggantikan sosok Sri Mulyani Indrawati belum cukup membawa rasa percaya diri para pelaku usaha. ‘Market confidence’ terhadap sosok Purbaya menurut Emil akan terasa jika pendapatan para pekerja meningkat, diiringi terkendalinya harga-harga kebutuhan pokok, dan perekonomian yang membaik.

Salah satu yang menjadi perhatian Emil yaitu upaya pemerintah dalam memastikan harga bahan bakar minyak seperti Pertalite. Kenaikan harga bahan bakar akan berdampak terhadap kenaikan komoditas lain.

Meski demikian, Emil melihat inflasi akibat bahan bakar minyak umumnya dapat diredam melalui skema subsidi. “Kalau tidak ada kebijakan subsidi yang berubah, harusnya belum akan naik karena harga minyak mentah kita US$ 80 per barel, sedangkan harga minyak mentah dunia US$ 65,” ujar dia.

Sementara itu, ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintahan Prabowo dalam asumsi makro cukup menantang. Perlu eksekusi kebijakan yang tepat dengan tanpa celah.

Baca Juga

Setahun Prabowo-Gibran, Persoalan Produktivitas dan Daya Beli Kelas Menengah Masih Jadi Sorotan

“Tantangannya ada tiga simpul, daya beli, investasi, dan ekspor,” kata Karimi, kepada investortrust.id.

Karimi menjelaskan daya beli bisa melemah jika inflasi pangan dan pelemahan rupiah menggerus pendapatan riil. Investasi tersendat ketika proyek belum siap lelang, perizinan lambat, pembebasan lahan tersangkut, serta bank menahan risiko akibat non performing loan (NPL) yang naik. 

“Ekspor non-komoditas belum pulih dan belum cukup kuat karena permintaan global yang rapuh dan biaya logistik yang masih tinggi,” kata dia.

Di dalam negeri, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) menipiskan daya dongkrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD)  pada proyek kecil–menengah di daerah, yang sejatinya punya dampak multiplier yang lebih cepat. Dengan kontrak yang terkunci sejak awal tahun, maka likuiditas perbankan kehilangan tempat mendarat. 

Dalam hitungan Karimi, pemangkasan TKD dapat menekan PDB nasional. Belanja modal daerah biasanya menggandakan output sekitar 1,4 hingga 1,8 kali dalam 6-12 bulan. Sementara itu, belanja barang atau jasa sekitar 0,8-1,2x, belanja pegawai sekitar 0,3-0,6x.

Artinya dengan perhitungan Karimi, jika TKD berkurang Rp 51 triliun, dan komposisinya kira-kira 35% capex, 35% barang atau jasa, 30% pegawai, maka kontraksi output jangka pendek bisa mendekati Rp 45– Rp60 triliun atau sekitar 0,2–0,3 poin persentase terhadap pertumbuhan, karena proyek skala menengah tertunda, omzet UMKM pemasok turun, dan arus kas lokal melambat.

Dampaknya bisa saja mengecil bila pemerintah pusat segera mengganti dengan belanja berkandungan lokal tinggi yang tersebar ke daerah serta kredit benar-benar cair ke proyek padat karya. “Singkatnya, memotong TKD tanpa eksekusi cepat di sisi belanja pusat dan kredit akan melemahkan permintaan agregat nasional lebih dari angka nominal pemotongannya,” ujar dia.

Pemangkasan TKD Bukan Masalah, Namun Eksekusi Pemda

Dalam kesempatan berbeda, Ekonom Bank Permata Josua Pardede memandang pemangkasan TKD bukanlah kendala mutlak yang bakal menggagalkan target pertumbuhan ekonomi. Dia menjabarkan faktor lainnya yang amat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yakni eksekusi pemerintah daerah.

“Strategi mitigasinya adalah memastikan program pusat yang padat karya dan bernilai pengganda tinggi tetap mengalir ke daerah, mempercepat tender, dan penyerapan belanja fisik, serta mengunci efek sebar melalui klaster pangan dan perumahan,” kata Josua.

Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin melihat upaya menyelesaikan perputaran ekonomi di daerah dengan penempatan dana di bank pembangunan daerah (BPD) juga tak akan terlalu berpengaruh. Sebab, dana yang ditempatkan tidak dalam nominal besar.

“Masalah utama kita sesungguhnya adalah dunia usaha yang belum mempunyai appetite untuk ekspansif akibat prospek ekonomi yang dipandang belum kondusif,” kata Wijayanto.

Pendorong dan pengganjal

Target pertumbuhan ekonomi hingga 6% pada 2026 memang ambisius. Meski demikian, optimisme perlu dijaga mengingat tiga mesin utama ekonomi nasional belum segendang seirama.

Josua melihat inflasi yang berada dalam kisaran 2,5%, aktivitas ekonomi yang masih terpantau ekspansif, dan neraca perdagangan yang tetap surplus, didukung pula oleh cadangan devisa yang tebal, dipastikan bakal menurunkan hambatan dari sisi permintaan dan penawaran untuk 2026.

Josua menyebut terdapat tiga hal yang dapat menjadi pendorong lompatan pertumbuhan. Pendorong pertama adalah percepatan investasi bernilai tambah. Pemerintah menempatkan Danantara sebagai pengungkit investasi bersama sektor swasta, dengan jalur yang jelas, pertumbuhan investasi ditopang pipeline hilirisasi, manufaktur bernilai tambah, infrastruktur digital, energi terbarukan, serta ketahanan pangan; porsi swasta ditargetkan dominan dan efisiensi modal membaik. 

Mekanisme ini relevan karena untuk membawa PDB ke 6%, kontribusi pembentukan modal tetap bruto harus meningkat dan lebih produktif, bukan sekadar besar secara nominal.  

Pendorong kedua datang dari sisi konsumsi rumah tangga melalui injeksi daya beli yang terarah. Skala program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat yang terus diperluas menciptakan talang konsumsi yang tersebar di daerah sekaligus menyambungkan permintaan ke rantai pasok petani, nelayan, peternak, dan UMKM. 

Program perumahan rakyat (FLPP dan PPN DTP perumahan) menjaga penjualan sektor terkait dan memicu efek pengganda ke bahan bangunan dan jasa konstruksi. 

Di sisi lain, paket 8+4+5 menambah bantalan konsumsi dan pasar kerja, sementara inflasi yang rendah memperbesar efek riil dari setiap rupiah bantuan. 

“Dengan kombinasi ini, laju konsumsi bisa ditopang tanpa menimbulkan tekanan harga yang berlebihan,” kata dia.  

Pendorong ketiga berada pada kanal pembiayaan. Penempatan uang negara Rp 200 triliun di bank Himbara dengan bunga rendah dan ketentuan KMK 276/2025 menurunkan biaya dana, melicinkan transmisi pelonggaran suku bunga BI, serta memperluas ruang bank untuk menyalurkan kredit produktif. Data OJK menunjukkan kredit sudah tumbuh sehat, dana pihak ketiga bertambah, dan kualitas aset terjaga; ini menandakan perbankan siap menjadi mesin intermediasi yang lebih kuat untuk menopang investasi dan konsumsi pada 2026.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi pemerintah tak mudah. Sebab investor masih bersikap wait and see.  “Terutama akibat dinamika global dan ketidakpastian iklim investasi di Indonesia,” kata Wijayanto.

Tak jauh beda, mesin lain perekonomian yaitu konsumsi juga sulit diandalkan karena daya beli masyarakat yang masih terseok-seok. “APBN juga sulit untuk diharapkan sebagai motor, mengingat penerimaan negara pada 2026 diperkirakan tetap terkendala dengan kapasitas berutang yang sudah mentok,” ucap dia.