Setahun Prabowo: Program Prioritas dengan Kepedulian Sosial Tinggi

INVESTORTRUST.ID – Menyadari bahwa tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan masih relatif tinggi di Tanah Air, pemerintahan Prabowo-Gibran langsung mendesain program-program yang menyentuh akar persoalan. Program ini sekaligus sebagai upaya mengejar secara simultan sebuah pertumbuhan ekonomi yang tidak saja tinggi, tapi juga harus inklusif. Semua itu dibingkai dalam cita-cita besar mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Beberapa program yang diharapkan segera memberikan dampak nyata adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), pembangunan tiga juta rumah, pembangunan sekolah rakyat, pemberdayaan pekerja migran, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Salah satu program besar-besaran yang diharapkan mampu menyiapkan generasi emas adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program ini diharapkan mengatasi stunting, menaikkan kualitas gizi, menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus mendongkrak gerak perekonomian lokal. MBG juga menjadi ikon sosial tahun pertama pemerintah.

Badan Gizi Nasional (BGN), institusi yang bertanggung jawab dalam MBG mencatat bahwa per 26 September 2025, Sejak diluncurkan 6 Januari 2025, pemerintah mencatat 1,1 miliar porsi MBG telah dimasak dan dibagikan ke sekolah-sekolah dan posyandu di seluruh Indonesia. Rinciannya, 28.282.763 anak sekolah, 920.591 balita, 153.499 ibu hamil dan 313.769 ibu menyusui menerima manfaat MBG. Sudah 9.406 dapur (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi /SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi di Indonesia dan menyerap 337.060 tenaga kerja.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat bisa mencapai 82,9 juta orang dengan dukungan 25.000 SPPG hingga akhir tahun. Dalam laporan terbaru yang disampaikan Presiden Prabowo di Forbes Global CEO Conference (15/10/2025), program MBG telah menjangkau 35,4 juta orang yang dilayani oleh 11.900 SPPG.

Untuk pembiayaan, hingga 3 Oktober 2025, realisasi penyaluran anggaran baru 23% dari pagu bujet sebesar Rp 71 triliun tahun ini. Selain anggaran ini, pemerintah juga menyediakan standby anggaran sebesar Rp 100 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana menyakan bahwa anggaran MBG telah terserap Rp 99 triliun sehingga pihaknya mengembalikan bujet Rp 70 triliun kepada pemerintah.

Tahun 2026, BGN akan memperoleh anggaran sebesar Rp 268 triliun sehingga BGN menjadi lembaga dengan porsi anggaran terbesar.

Program kedua prioritas pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan yang diluncurkan Presiden Prabowo pada awal Oktober. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, KUR perumahan diperuntukkan bagi kontraktor, developer, pemilik toko bangunan, serta pemilik homestay dan UMKM yang bergerak di sektor kuliner dan busana.

Efek Berantai

Pemerintah mengalokasikan KUR perumahan sebesar Rp 130 triliun dengan target 350.000 rumah tahun ini. Jumlah tersebut terdiri atas Rp 117 triliun untuk sisi supply seperti kontraktor, developer, dan toko bangunan serta Rp 13 triliun untuk sisi demand seperti UMKM dan homestay. Untuk sisi supply, plafon pinjaman bisa mencapai Rp 5 miliar dan dapat di-revolving hingga Rp 20 miliar. Adapun plafon untuk sisi demand, yakni UMKM perorangan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah untuk usaha, mencapai Rp 500 juta dengan bunga bersubsidi 6%.

Program KUR perumahan merupakan bagian dari program 3 juta rumah pemerintah. Penyaluran KUR perumahan dilakukan melalui bank Himbara. CEO Danantara, Rosan Roslani menyebut bahwa jika seluruh plafon KUR perumahan terserap habis, Danantara bakal menaikkan plafon menjadi Rp 250 triliun.

Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan optimistis bahwa program 3 juta rumah mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. “Ini bisa menambah laju ekonomi nasional sampai 1,5%-2,5% per tahun,” kata dia. Adik Prabowo Subianto itu menyebut bahwa di lima tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, akan dibangun 15 juta hunian, meliputi satu juta rumah hunian di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, program 3 juta rumah merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan dan keberpihakan kepada rakyat kecil, dengan efek berantai terhadap ekonomi daerah.

Program yang mendapat sorotan adalah Koperasi Merah Putih (KMP). Sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian desa, pemerintah mencanangkan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP). Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, KMP dibentuk untuk memangkas masalah yang ada di desa, mulai dari persoalan rantai pasok, masalah rentenir, pinjaman online, dan sulitnya lapangan pekerjaan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pihaknya terus mendorong percepatan tahap operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan menyelesaikan relaksasi regulasi, menggelar sosialisasi, menyediakan dukungan pendanaan, hingga pelatihan atau pendampingan untuk pengurus dan anggota.

Dari target 80.000 koperasi yang dicanangkan, sebanyak 75.000 merupakan koperasi desa, sisanya sekitar 5.000 merupakan koperasi kelurahan.

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Bambang Hariyadi berjanji akan memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di seluruh Nusantara. Selain itu, pihaknya berkomitmen membantu pengembangan KMP di setiap daerah.

Program sosial menarik lain adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Diluncurkan sejak 10 Februari 2025, program CKG menunjukkan perkembangan signifikan. Program yang menyasar 100 juta orang dengan anggaran Rp 4,7 triliun tersebut, hingga medio September 2025, jumlah pendaftarnya telah mencapai 32,3 juta orang. Dari jumlah itu, 29,8 juta orang telah diperiksa di 10.226 puskesmas.

Khusus untuk peserta CKG sekolah yang dimulai sejak 4 Agustus 2025 telah diikuti oleh 5,9 juta peserta didik. Jumlah tersebut setara dengan 12,63% siswa di seluruh Indonesia. Perluasan jangkauan CKG kepada anak sekolah membuat laju rata-rata penerima manfaat mencapai 600.000 orang per hari.

Sementara itu, keterbatasan lapangan kerja di negeri sendiri membuat pemerintah mengoptimalkan pemberdayaan pekerja migran. Pemerintah berupaya menargetkan sekitar 400.000 pekerja migran ke luar negeri dengan estimasi devisa sebesar Rp 439 triliun per tahun. 

Berdasarkan Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2024, sebanyak 297.434 pekerja migran telah memberikan kontribusi devisa sebesar Rp 253,3 triliun. Negara di kawasan Asia masih mendominasi penempatan pekerja migran Indonesia periode 2022-2024. Pada tahun 2024, penempatan pekerja migran Indonesia terkonsentrasi di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Negara dengan penempatan pekerja migran terbesar adalah Hong Kong, yakni sebanyak 99.773 orang pada 2024.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) meminta kolaborasi dan komitmen banyak pihak untuk menaikkan jumlah pekerja migran, khususnya dalam meningkatkan keterampilan. Itulah sebabnya, langkah Kadin Indonesia memperluas jaringan dan titik-titik pelatihan untuk membekali keterampilan calon pekerja migran sangat diapresiasi. Kadin yang tersebar di seluruh wilayah bisa menjadi pintu masuk untuk menyerap lebih banyak calon pekerja migran.

Untuk program Sekolah Rakyat, Pemerintahan Prabowo-Gibran terus menggencarkan pembangunan dan pengoperasian. Tahun ini, 165 sekolah rakyat ditargetkan bisa beroperasi. Sebanyak 100 sekolah sudah beroperasi mulai September lalu. “Tahun depan kita akan tambah 100 lagi dan setiap tahun juga 200. Target kita adalah 500 Sekolah Rakyat di daerah-daerah kantong masyarakat yang paling terbawah,” kata Prabowo.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai bahwa Sekolah Rakyat merupakan miniatur pengentasan kemiskinan terpadu, karena memadukan program pendidikan, gizi, dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Pembenahan

Berbagai program yang diharapkan menyentuh rakyat bawah tersebut mendapat sorotan sejak masih berada dalam tataran ide hingga awal-awal implementasinya. Terlebih lagi, pada awal-awal pelaksanaan muncul sejumlah kasus, karena kurangnya persiapan. Contoh paling gamblang adalah keracunan makanan yang melanda anak sekolah dalam program MBG. Demikian pula masalah pembentukan KMP karena kurangnya SDM berkompeten di sejumlah daerah.

Meski demikian, pemerintah terus berupaya membenahi dan memperbaiki di titik-titik lemah yang terendus. Upaya itu patut diapresiasi, agar program ini benar-benar mencapai sasaran, terutama dalam menolong masyarakat bawah, membuka lapangan pekerjaan, dan menggairahkan perekonomian di daerah.

Yang terpenting, akuntabilitas dan tata kelola program-program ini terjamin, programnya benar-benar menolong rakyat, serta terhindar dari tangan-tangan manipulasi-korupsi dan kepentingan segelintir orang atau kelompok yang ingin meraup bisnis secara tidak terpuji. ***