Berjibaku Menggapai Swasembada Pangan

JAKARTA, investortrust.id -- Ketika berbicara di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, pada 20 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebanggaannya atas lonjakan produksi pangan nasional yang berhasil ditorehkan dalam tujuh bulan masa pemerintahannya. 

“Saya bangga berdiri di sini di hadapan Anda semua. Dalam tujuh bulan pemerintahan saya, kami telah mencapai peningkatan produksi beras dan jagung sekitar 50 persen. Dan ini adalah peningkatan produksi agregat terbesar dalam sejarah Republik Indonesia,” ujar Presiden di hadapan para pemimpin dunia, tokoh ekonomi, dan pelaku bisnis internasional. 

Presiden Prabowo juga menyebut bahwa cadangan beras nasional saat ini menembus angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, sebanyak 4,4 juta ton beras. Prestasi itu diraih tidak terlepas dari langkah-langkah efisiensi, pemberantasan korupsi, dan deregulasi yang telah dilakukan sejak awal masa jabatannya.

Impor Pangan

Pencapaian tersebut jelas melegakan mengingat tahun lalu Indonesia mengimpor beras dalam jumlah tertinggi sepanjang sejarah, sebanyak 4,52 juta ton, atau meroket 48% dibanding 2023. Di tengah konsumsi yang terus meningkat, produksi beras nasional justru berada dalam tren menurun di periode enam tahun terakhir. Pada 2018, produksi beras nasional tercatat sebesar 33,9 juta ton, tapi pada 2023 turun ke level 30,9 juta ton.

Bukan hanya beras yang diimpor, tapi juga komoditas pangan strategis lain, karena gap yang terus melebar antara konsumsi dan produksi. Sebagai ilustrasi, pada 2023 Indonesia mengimpor kedelai 2 juta ton, impor gula 5 juta ton, impor jagung 1,24 juta ton, impor gandum dan meslin 10,58 juta ton, bawang putih sebanyak 564 ribu ton, serta daging sapi sekitar 238,4 ribu ton. Total nilai impor komoditas pangan melonjak dari US$ 12,36 miliar pada 2014 menjadi US$ 20,63 miliar pada 2024.

Derasnya laju impor pangan tentu membuat kita miris. Kita jadi teringat pesan founding father Indonesia, Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tahun 1952 yang mengingatkan bahwa "pangan adalah hidup-matinya suatu bangsa". Ketika itu, Bung Karno mengajak rakyat Indonesia untuk membangun kemandirian pangan. 

Karena itu, ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan menjadi tantangan serius ke depan. Maka tepat jika swasembada pangan menjadi salah satu dari 8 misi Asta Cita pasangan Prabowo-Gibran, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO/Food and Agriculture Organization)  mendefinisikan swasembada pangan jika sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri. Ada pula pengertian lain, bahwa negara dengan eksportir pangan neto berarti merupakan negara yang telah mencapai swasembada pangan. 

Segala daya upaya pun ditempuh. Dari sisi anggaran, kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dibutuhkan Rp 139,4 triliun untuk mencapai swasembada atau ketahanan pangan, yang ditargetkan bisa digapai pada 2028 atau 2029. 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Kementerian Pertanian telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan. Tahun 2024, Kementerian Pertanian melakukan refocusing anggaran senilai Rp 1,7 triliun dan berhasil mendongkrak produksi beras di Agustus-Oktober 2024. 

Selain itu, untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, program pompanisasi di daerah sentra pangan, serta optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektare. 

Di sisi lain, ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian ditempuh dengan menargetkan pencetakan sawah baru seluas 3 juta hektare (ha) di sejumlah daerah, antara lain Merauke dengan target 1 juta ha, Kalimantan Tengah 500 ribu ha, Kalimantan Selatan 300 ribu ha, serta Sumatera Selatan 200 ribu ha.

Swasembada pangan sejatinya pernah berhasil diraih negeri ini, yang diklaim terjadi pada 2017, 2019, 2020, dan 2021. Atas pencapaian itu, FAO menganugerahkan penghargaan Agricola Medal, penghargaan tertinggi FAO di bidang pangan dan pertanian global, yang diberikan sejak 1977.

Pencapaian itulah yang mendorong terjadinya peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP), seperti disebutkan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dari 26,13 juta pada 2013 menjadi 28,41 juta rumah tangga pada 2023. 

Upaya mewujudkan kemandirian pangan juga ditempuh pemerintahan Joko Widodo antara lain melalui pembangunan infrastruktur pertanian secara masif, program food estate, peningkatan produksi komoditas pangan utama, diversifikasi pangan, dan stabilisasi harga pangan.

Ketidakseimbangan

Dunia kini memang menghadapi masalah besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan di tengah peningkatan jumlah populasi dan perubahan iklim yang ekstrem. Tantangannya makin kompleks dengan adanya eskalasi geopolitik di berbagai wilayah yang mengganggu rantai pasokan dan distribusi.

Tak bisa dimungkiri, krisis pangan sudah menjadi ancaman global saat ini. Banyak negara merasakan dampaknya. Harga pangan global melonjak, yang kemudian berimbas pada inflasi tinggi dan defisit ekonomi.

FAO  berulang kali memperingatkan bahwa kenaikan harga pangan dapat mengancam ketahanan pangan global. Terutama,  di negara-negara miskin. Saat terjadi konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina tahun lalu, harga pangan melonjak. Belum lagi, ancaman krisis iklim yang membuat pasokan pangan berkurang di tengah permintaan yang cenderung meningkat.

Tak mudah untuk mencapai kemandirian pangan. Apalagi di tengah berbagai ketidakpastian di dunia saat ini.  Ketegangan geopolitik terus berlanjut. Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi membuat harga pangan bisa bergerak liar. 

FAO mencatat, harga pangan sempat menggila pada 2022, yang membuat negara-negara di dunia kalang kabut. Lonjakan harga didorong oleh harga energi dan pupuk yang lebih tinggi akibat konflik Rusia-Ukraina. Harga pangan global tercatat naik 14,3% pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dwi Andreas Santosa, Kepala Biotech Center IPB University, menilai upaya mencapai target swasembada pangan yang digariskan pemerintahan sebelumnya sejatinya belum membuahkan hasil seperti yang dicita-citakan. Sebab, impor komoditas pangan justru kian membengkak. Data-data menunjukkan, gandum masih 100% impor, kedelai 97%, susu 82%, gula 70%, daging sapi/kerbau 50%, jagung 10 persen%, dan 10-13% beras harus diimpor.

Tapi yang jelas, kata Andreas, upaya swasembada pangan harus diiringi dengan kesejahteraan petani. Untungnya, harga gabah kering panen (GKP) saat panen raya belakangan meningkat. Pada 2023 mencapai Rp 5.302 per kg dan tahun 2024 sebesar Rp 6.444 per kg. Hal itu turut mengatrol kenaikan nilai tukar petani tanaman pangan dari 98.5 (rata-rata 2021-2022) ke 107,6 (2023) dan 110,8 (Januari-September 2024).

Indonesia harus berjibaku menuju kemandirian dan swasembada pangan, karena jalannya masih terjal dan berliku. Di satu sisi, permintaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi. Di sisi lain, tingkat produksi justru menyusut, diperburuk oleh pengaruh iklim dan faktor eksternal.

Atas dasar itu, Indonesia perlu mendesain strategi yang tepat dan efektif untuk mengatasi persoalan struktural di bidang pangan. Diversifikasi pangan dengan memanfaatkan 945 potensi keanekaragaman hayati pangan yang kita miliki harus dioptimalkan. Semua itu penting demi menggapai impian swasembada pangan, sekaligus mendorong stabilitas harga pangan agar terjangkau masyarakat luas. ***

Video: Courtesy of Sekretariat Presiden Youtube Channel