Kontroversi Data PDB Kuartal II dan Prospek ke Depan

JAKARTA, investortrust.id – Mengejutkan, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12% (yoy), melampaui prediksi analis dan ekonom yang mayoritas menyebut angka di bawah 5%. Pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi sejak kuartal III-2023.

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 5.947 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar (ADHK) sebesar Rp 3.396,3 triliun.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh. Edy Mahmud menjelaskan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal II-2025 ditopang oleh seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi adalah jasa lainnya, sebesar 11,31%.

“Hal ini didorong peningkatakan jumlah pengunjung tempat rekreasi seiring dengan adanya hari besar keagamaan nasional, cuti bersama, dan libur sekolah, serta peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara,” ujar Edy Mahmud dalam jumpa pers di Jakarta (5/8/2025).

Kemudian disusul jasa perusahaan dan transportasi dan pergudangan yang tumbuh 9,31% serta transportasi dan pergudangan tumbuh 8,52%.

Dari struktur PDB, tercatat industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan memberikan kontribusi 63,59%. Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu 1,13%. 

Adapun PDB berdasarkan pengeluaran, struktur PDB Indonesia tidak menunjukkan perubahan signifikan. Seluruh komponen tumbuh kecuali konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,97% secara tahunan, yang mengindikasikan masih kuatnya permintaan domestik. Komponen ini memberikan sumbangan 54,25% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan kuartal II-2024 sebesar 54,53%.

Pembentuk modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 6,99% dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 27,83%. Konsumsi rumah tangga dan PMTB memberi kontribusi 82,08% dalam PDB kuartal II-2025.

Komponen lainnya adalah konsumsi pemerintah yang terkontraksi -0,33% dengan kontribusi 6,93% PDB, ekspor tumbuh 10,67% (kontribusi 21,28%), impor naik 11,85% (kontribusi 20,66%), serta Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) meningkat 7,82% yoy, dengan kontribusi 1,35% PDB.  

Pertumbuhan ekspor didorong kenaikan ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Sementara, pertumbuhan impor didorong kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong, baik secara nilai maupun volume.

Dari sisi spasial, Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap PDB nasional terbesar, mencapai 56,94%, disusul Sumatera 22,2%, Kalimantan 8,09%, Sulawesi 7,21%, Bali dan Nusa Tenggara 2,83%, sedangkan Maluku dan Papua menyumbang 2,73%.

Jika dilihat dari pertumbuhannya, Pulau Sulawesi tercepat di level 5,83%, Pulau Jawa 5,24%, Sumatera tumbuh 4,96%, Kalimantan 4,96%.

Sumber pertumbuhan utama di wilayah Sulawesi adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Di Jawa, pertumbuhan didorong oleh industri pengolahan, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Sumatera ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Adapun pendorong utama Kalimantan adalah sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan.

Yang agak mengkhawatirkan adalah wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) yang mengalami perlambatan menjadi 3,73%, lebih rendah dibandingkan kuartal II-2024 sebesar 6,81%. Di wilayah ini, sektor akomodasi dan makanan, industri pengolahan, serta perdagangan menjadi penyokong utama.

Maluku dan Papua juga hanya tumbuh 3,33%, turun tajam dari 8,45% pada Q2-2024. Pertumbuhan ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. 

Untuk investasi (PMTB), pertumbuhan di kuartal II-2025 didorong oleh proyek infrastruktur pemerintah dan belanja barang modal. Beberapa proyek strategis nasional yang menjadi pendorong utama di antaranya adalah pembangunan jalan tol Kutepat (Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat) seksi IV di Sumatera Utara, Tol Japek 2A Selatan di Jawa Barat, MRT fase 2A Jakarta, MRT Bali, tanggul laut fase C Jakarta, serta terowongan di Samarinda, Kalimantan Timur.

Selain proyek infrastruktur, barang modal jenis mesin dan perlengkapan turut berkontribusi signifikan, dengan pertumbuhan mencapai 25,3%. Hal ini tercermin pada kenaikan nilai impor barang modal, khususnya mesin, yang berasal dari luar negeri.

Berdasarkan data neraca perdagangan Januari–Juni 2025, impor bahan baku atau penolong mencapai US$ 82,75 miliar (tumbuh 2,56%), barang modal US$ 23 miliar (tumbuh 20,9%), dan barang konsumsi sebesar US$ 10,18 miliar (terkontraksi -2,47%).

Komoditas mesin/peralatan mekanis menyumbang 17,09% dari total impor, dengan volume yang meningkat meskipun harga per unitnya menurun. Sedangkan mesin/perlengkapan elektrik memiliki porsi 14,52%, mengalami kenaikan baik dalam volume maupun harga per unit.

Stimulus

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu satunya adalah menggelontorkan stimulus. Menkeu menyebut terdapat anggaran Rp 10,8 triliun yang bisa digunakan untuk stimulus perekonomian pada kuartal III-2025.

“Stimulus kita harapkan akan memberikan momentum pada bulan Juli dan nanti Agustus ini,” kata Sri Mulyani, saat paparan kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Sri Mulyani meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 tetap terjaga. Selain stimulus, pemerintah juga mulai mengakselerasi belanja.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, APBN akan mengucurkan counter cyclical pada semester II-2025 senilai Rp 287,8 triliun, termasuk stimulus di sekitar liburan Nataru.

Sri Mulyani juga sedang menyiapkan penempatan dana di bank milik pemerintah untuk mendukung Koperasi Merah Putih sebagai bagian mendukung pertumbuhan ekonomi di semester II-2025. Ke depan, pemerintah akan menanamkan investasi di kawasan ekonomi khusus.

Beberapa program pemerintah yang akan diakselerasi pada kuartal III-2025 yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, rehabilitasi sekolah, dan percepatan serapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditargetkan mencapai 220.000 unit pada kuartal III-2025.

Pemerintah juga memberikan dukungan untuk stabilisasi harga pangan. Salah satu langkah adalah menginjeksi Bulog sebesar Rp 16,6 triliun untuk stabilisasi beras dan Rp 5 triliun untuk stabilisasi harga jagung. Pemerintah juga terus memantau pelaksanaan deregulasi di sektor pertanian terutama ketersediaan pupuk subsidi.

“Kita juga menjaga iklim investasi agar tetap sehat dan kompetitif. Menteri perdagangan dan menteri perindustrian akan melakukan perlindungan industri dalam negeri dengan biaya masuk tindakan pengaman (BMTP) apabila dibutuhkan,” ujar dia.

Selain itu, pemerintah akan menyederhanakan administrasi perpajakan untuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tanpa menambah tarif pajak baru.

Manipulasi?

Sementara itu, kalangan ekonom meragukan validitas data pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025. Mereka berpendapat bahwa data tersebut terdapat kejanggalan karena tidak sesuai dengan realita ekonomi di lapangan.

Bahkan lembaga kajian Celios sampai mengirim surat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar mengaudit data BPS tentang kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025.

Direktur Celios, Nailul Huda menilai aneh angka pertumbuhan ekonomi kuartal II yang lebih tinggi dari kuartal I. Soalnya, periode kuartal I-2025 terdapat libur Lebaran yang biasanya pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. “Kuartal I-2025 saja hanya tumbuh 4,87%, jadi cukup janggal ketika pertumbuhan kuartal II mencapai 5,12%,” kata dia.

Kejanggalan lain adalah pertumbuhan industri pengolahan yang mencapai 5,68%, tidak sejalan dengan PMI Manufaktur Indonesia yang terus menurun dalam beberapa bulan terakhir dan berada dalam fase kontraktif. Bahkan jumlah PHK meningkat 32% selama periode Januari-Juni 2025.

Atas keraguan para ekonom dan tudingan manipulasi data, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah keras. “Mana ada (manipulasi)?” kata Airlangga menjawab pertanyaan media di kantornya, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Airlangga menegaskan, pemerintah terus berkomitmen menjaga ketahanan dan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya tantangan berupa ketidakpastian global.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati pun menegaskan bahwa pemerintah tetap mempercayai data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS. “BPS adalah sumber data resmi yang selama ini digunakan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi nasional,” tuturnya.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan bahwa kinerja positif sektor manufaktur ditopang oleh peningkatan permintaan, baik dari dalam negeri maupun dari pasar ekspor. Beberapa subsektor bahkan menunjukkan pertumbuhan yang mencolok. “Industri logam dasar tumbuh sebesar 14,91%, didorong oleh meningkatnya permintaan luar negeri, terutama untuk produk besi dan baja,” kata Agus.

Di samping itu, subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional juga mengalami pertumbuhan solid sebesar 9,39%, seiring naiknya permintaan domestik atas produk kesehatan serta ekspor bahan kimia dan barang turunannya.

Sementara itu, industri makanan dan minuman—sektor andalan dalam struktur manufaktur nasional—mencatatkan pertumbuhan 6,15%. Pertumbuhan ini didukung oleh tingginya permintaan terhadap produk seperti minyak kelapa sawit (CPO), minyak goreng, minuman, serta makanan olahan di pasar domestik maupun internasional.

Secara terpisah, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan, pertumbuhan PDB kuartal II-2025 ditopang oleh kenaikan realisasi investasi di sejumlah wilayah, seperti pulau Jawa dan Sulawesi.

Menurut Rosan, fokus utama pemerintahan kali ini adalah memberikan kemudahan perizinan serta kepastian hukum untuk meningkatkan iklim investasi di dalam negeri.

Salah satu capaian penting untuk mendukung hal itu adalah rampungnya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Beleid itu akan membuat mekanisme perizinan investasi di Indonesia akan lebih cepat ke depannya.

“Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan misalnya waktu 10 hari belum ada kabar dari kementerian terkait lainnya, kami otomatis bisa mengeluarkan izinnya,” tegas Rosan.