Langkah Politik: Tidak Ada Lagi Teori Ekonomi
Oleh Didik J Rachbini,
Guru Besar Ilmu Ekonomi, Rektor Universitas Paramadina
INVESTORTRUST.ID - Sejatinya 80% atau lebih dari ekonomi adalah politik. Sebaliknya, dua pertiga atau lebih dari politik adalah ekonomi.Karena itu, analisa teori ekonomi dari pendirinya Adam Smith adalah analisa ekonomi politik, yakni bagaimana kekayaan diciptakan, disistribusikan dan dipengaruhi secara politik dan ekonomiantara pelaku ekonomi individu, pasar dan pemerintah.
Sekarang, dalam situasi terguncang-guncang dan gonjang ganjing karena ulah satu orang yang berkuasa –-Presiden Donald Trump-- (langkah politik), yang berlaku bukan lagi teori ekonomi, tetapi politik.Menurut Adam Smith, kesejahteraan bisa terwujud karena interaksi pelaku individu, pasar, dan pemerintah.
Sistem Merkantilisme yang mengutamakan proteksi dan intervensi negara tidak akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Alhasil, perdagangan antarnegara juga semestinya berlaku atas asas keuntungan komparatif dan kompetittf masing-masing negara sehingga keduanya dapat saling mengambil keuntungan secara sendiri atau masing-masing maupun secara bersama-sama.
Baca Juga
Namun demikian, teori ini tidak berlaku lagi pada masa sekarang, di mana politik adalah panglima yang menentukan kebijakan ekonomi, meskipun menabrak asas hukum ekonomi yang seharusnya berlaku.
Jadi, betul Menteri Keuangan ketika berbicara di hadapan para ekonom, anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan asosiasi pengusaha bahwa asas, hukum, dan teori ekonomi tidak bisa dipakai lagi.
Kebijakan ekonomi tidak lagi memadai, atau bahkan tak bisa lagi diandalkan untuk menghadapi langkah politik Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Baca Juga
Didik Rachbini: Kampus Menyuarakan Demokrasi dari Hati Nurani
Lalu, untuk apa kita membuat kebijakan ekonomi terhadap masalah ekonomi yang akarnya adalah politik dan terjadi dalam sistem serta proses politik? Respons kebijakan kita adalah menukik ke akar masalahnya, yakni politik. Karena itu, mari kita beranjak masuk ke siklus kebijakan politik untuk merepons masalah-masalah ekonomi yang terjadi akibat praktik kebijakan politik yang tidak berbasis asas dan hukum ekonomi.
Pertama adalah antisipasi politik dan kebijakan pada level kesadaran (cognitive) kita dan para pengambil keputusan, dunia usaha, serta masyarakan luas.
Kita harus menyadari dan menerima kenyataan pahit dan rasa campur aduk bahwa proses politik dan demokrasi bisa mendadak menghasilkan orang aneh, seperti Donald Trump.
Baca Juga
Tarif Impor AS Mencekik, Ekonom Paramadina: Rakyat Akan Tunggu Respons Presiden Prabowo
Produk turunannya adalah politik juga, yang tiba-tiba membuat kebijakan yang tidak masuk nalar teori dan asas hukum ekonomi. Seluruh tatanan ekonomi dan perdagangan dunia yang didasarkan pada asas dan hukum ekonomi sudah dengan sendirinya roboh, ambruk, karena politik, dan secara politik sah di negara demokrasi seperti Amerika.
Setelah menyadari masalah ini, pemerintah dalam hal ini presiden, harus mengambil jalan politik juga karena akar masalahnya adalah politik. Akibat dan dampak tarif Trump sudah pasti terjadi.
Ekspor Indonesia ke AS sekitar 11-13% dari total ekspor ke seluruh dunia, bagian ini yang akan terkena dampak langsung. Andaikan ke depan ekspor ke AS ini terkena dampak penurunan sekitar 30% maka dampaknya terhadap total ekspor Indonesia berkisar 3-4%.
Porsi inilah yang harus segera digantikan oleh pasar baru dan kesepakatan baru dengan negara-negara lain, yang juga terkena dampaknya.
Karena itu, Indonesia sebagai negara besar perlu melakukan konsolidasi politik membuat poros ketiga bersama: 1) ASEAN, 2) Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, Taiwan), 4) India, 5) Amerika Latin (Brazil, Meksiko). Sejatinya dan secara “politik kesintingan” Trump, ini adalah head to head dengan China. Kita tidak perlu masuk ke dalam kutub tersebut.
Posisi politik seperti ini mengingatkan kita pada presiden Soekarno dalam Semangat Bandung yang gegap gempita. Itu berpengaruh luar biasa besar secara politik.
Presiden Prabowo memiliki postur, karakter, dan semangat yang menyerupai semangat Soekarno. Penampilan dan langkah politik, diplomasi, diplomasi ekonomi dalam situasi ekonomi terguncang seperti ini perlu dilakukan, mengingat akar masalah tarif Trump yang muncul di hadapan kita tidak lain adalah langkah politik murni.
Jadi, sangat naif jika kita hanya merespons dengan kebijakan ekonomi, di mana menurut Mentgeri Keuangan, asas hukum dan teori ekonomi sudah tidak berlaku lagi.
Politik luar negeri ini juga mutlak harus ditumpangi politik perdagangan, yang berorientasi di luar AS, di mana ada 88% ekspor kita.
Baca Juga
Ekonom Paramadina Sebut Ketidakpastian Ancam Perekonomian Dunia di 2025
Diplomasi politik ke kawasan-kawasan ASEAN, Asia Timur, India, dan Amerika Latin adalah peluang baru dalam era baru ketika AS sudah kalah bersaing dengan China. Kepanikan Trump hanyalah krisis transisi sejarah di mana kekuatan ekonomi telah bergeser dari Atlantik ke Pasifik.
Baca Juga
Sivitas Akademika Universitas Paramadina Serukan DPR dan Pemerintah Laksanakan Putusan MK
Meskipun demikian, untuk kita sendiri di dalam negeri harus menata kebijakan ekonomi dengan menjaga ketenangan makro ekonomi, menjaga tingkat inflasi agar kesejahteraan rakyat tidak tergerus, menjaga nilai tukar yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (BI) agar tidak merosot. Rencana industrialisasi dan hilirisasi harus tetap dijalankan sesuai rencana untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. ***