Digitalisasi, Kunci Akselerasi Ekonomi di Tanah Air
JAKARTA, investortrust.id – Dalam misi Asta Cita, pemerintah menekankan visi digitalisasi sebagai pilar utama guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional. Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi digitalisasi di berbagai sektor dengan tujuan memperluas akses teknologi digital bagi masyarakat, mendorong ekonomi digital, serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan kompetitif di tingkat nasional dan global.
Tak hanya itu, keseriusan Presiden Prabowo juga ditunjukkan dengan menugaskan Luhut Binsar Pandjaitan di pemerintahannya sebagai Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid mengatakan, terdapat beberapa isu yang akan menjadi fokus Kementerian Komdigi di bawah komandonya. Adapun isu pertama mengenai digitalisasi berbagai urusan pemerintahan, yang akan difokuskan bersamaan dengan pemerataan akses internet terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kedua, soal keamanan digital yang mencakup pengamanan data pribadi.
“Selama membidangi komunikasi dan informatika, pertahanan, luar negeri dan intelijen di Komisi I DPR RI, soal keamanan digital ini menjadi salah satu isu yang dititipkan secara serius,” ungkapnya.
Sejalan dengan upaya pemerataan akses, Meutya juga memastikan akan memperhatikan internet agar lebih ramah anak. Dalam konteks ini, ia memiliki perhatian khusus pada perlindungan dari kejahatan human trafficking, pornografi, hingga kekerasan terhadap anak. “Itu juga akan menjadi fokus kami dalam pembenahan digital,” tegasnya.
Dengan sejumlah isu utama tersebut, mantan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi optimistis Kementerian Komdigi dapat menindaklanjutinya dengan baik. Terutama karena Meutya memiliki kompetensi dan pengalaman membidangi komunikasi dan informatika.
“Saya titipkan tugas-tugas kepada Menteri Meutya yang kompeten dengan pengalamannya sebagai anggota Komisi I DPR RI pada periode sebelumnya,” ujar pria yang kini dipercaya sebagai menteri koperasi tersebut.
Baca Juga
Sang Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Nezar Patria menambahkan, keseriusan pemerintahan Prabowo juga tertuang dalam pergantian nama kementerian, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Perubahan nama ini mengisyaratkan ada political will yang cukup besar dari Kabinet Merah Putih untuk mempercepat transformasi digital. Sehingga, digital menjadi tema yang penting di dalam kementerian ini. Nezar mengatakan, fokus digitalisasi ini membuat Komdigi lebih fokus ke beberapa area, apalagi tantangan zaman kian besar. Salah satunya terkait keamanan siber.
"Nah yang kedua tentu saja pembangunan infrastruktur digital yang menjadi fokus kita juga, agar kita bisa membuat konektivitas yang sudah terbangun ini menjadi meaningful connectivity yang bisa bermanfaat. Sekaligus pesan Pak Prabowo bagaimana kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen itu," ucapnya.
Penunjang Program Kabinet
Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Yusuf Rendy Manilet berpendapat, membumikan teknologi digital kepada sektor yang saat ini menjadi andalan dan dibutuhkan terutama untuk menunjang misi pemerintahan baru. Misalnya pemerintah ingin Indonesia mewujudkan swasembada pangan. “Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital di sektor pertanian perlu ditingkatkan apalagi dalam konteks bagaimana memastikan bahwa teknologi digital ini dapat diakses dan digunakan oleh petani ataupun mereka yang bekerja di sektor ini,“ kata Yusuf.
Selain itu teknologi digital juga bisa difungsikan sebagai alat untuk menyalurkan bantuan pemerintah untuk menopang dalam hal ini misalnya sektor pertanian. “Misalnya, pemerintah menyalurkan subsidi pupuk di saat yang bersamaan teknologi digital bisa digunakan untuk memastikan penyaluran subsidi pupuk oleh pemerintah itu tepat sasaran dengan tentu mempertimbangkan kriteria-kriteria yang akan dibangun oleh pemerintah nantinya,” tuturnya.
Penggunaan teknologi digital dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan di era Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Dihubungi terpisah, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, menilai digitalisasi bisa membantu mengkoordinasikan kabinet besar Prabowo yang terdiri dari 48 kementerian.
"Cara-cara digital dan sistem harus dioptimalkan, supaya tidak hanya sekadar menjadi proyek. Optimalisasi penggunaan sistem digital bisa mengurangi pemborosan anggaran dan mempermudah koordinasi," katanya.
Ia menyatakan bahwa digitalisasi penting untuk memastikan efisiensi anggaran birokrasi yang besar.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Fadhilah Mathar mengatakan, digitalisasi perlu ditingkatkan dan diprioritaskan di tiga sektor untuk pemerintahan selanjutnya agar visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.
Wanita yang akrab disapa Indah itu mengatakan, tiga sektor yang perlu diprioritaskan itu ialah sektor bisnis, warganegara, dan pemerintahan.
"Pertama, digitalisasi di sektor bisnis perlu ditingkatkan. Caranya dengan mendorong produktivitas melalui adopsi teknologi termasuk di dalamnya juga ada pelaku-pelaku UMKM," kata Indah.
Dalam selang waktu menuju Indonesia Emas 2045, Indah mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) agar Indonesia bisa mencapai potensinya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi di 2038 dan salah satu yang difokuskan ialah lewat digitalisasi bisnis.
Apabila dunia bisnis tidak didorong untuk mengadopsi teknologi dari periode saat ini termasuk pada periode pemerintahan yang baru yakni 2024-2029, Indah mengatakan potensi besar Indonesia untuk menjadi negara maju dapat sirna.
"Saat ini saja kalau kita lihat di 2023 PDB Indonesia per kapita itu sekitar 4.700 dolar AS, tentu kita mengharapkan jumlah yang lebih dari itu di 2038," ujar ia.
"Maka mau tidak mau business as usual harus ditingkatkan dengan menambahkan satu faktor lagi yaitu digitalisasi sehingga akan ada peningkatan hingga tiga kali lipat untuk PDB per kapita di 2038. Kalau tidak dilakukan ya Indonesia akan tetap menjadi negara dengan ekonomi berpenghasilan menengah," kata Indah.
Indah menilai, digitalisasi perlu ditingkatkan dari sektor warga negara. Dalam hal ini, digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan adopsi infrastruktur yang telah dibangun selama ini.
Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan infrastruktur digital yang digiatkan sejak 2014 hingga 2024 yaitu untuk menciptakan nilai tambah dan produktivitas masyarakat.
"Kita harapkan apa yang sudah dibangun pemerintah itu bisa sama-sama kita keroyok, kita manfaatkan, sehingga tujuan pembangunan infrastruktur itu untuk produktivitas, untuk penciptaan nilai tambah, untuk perbaikan ekonomi itu benar-benar bisa kita realisasikan," kata Indah.
Ekonomi digital
Pembangunan infrastruktur internet yang terjadi dalam satu dekade Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berdampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi digital. Tak hanya itu, infrastruktur konektivitas digital telah menjangkau wilayah yang lebih luas dan merata. Begitu pula dengan penetrasi pengguna internet yang meningkat.
Keberhasilannya akan menjadi estafet di pemerintahan selanjutnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo memang serius dalam hal digitalisasi.
Nezar Patria mengungkapkan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Pertumbuhan angka pengguna internet itu juga telah menjadi daya ungkit bertumbuhnya ekonomi digital di Indonesia. Pada 2030, diproyeksikan ekonomi digital Indonesia bertumbuh sampai US$ 366 miliar atau setara Rp 5.644 triliun (kurs Rp 15.421 per dolar AS).
Nezar menyebut bahwa pada 2030 mendatang, Indonesia bisa berkontribusi hampir 40 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Angka kontribusi ini menandakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang menarik. Artinya Indonesia merupakan negara berkembang atau emerging market yang bertumbuh dengan cukup bergairah.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut bahwa pada 2030 mendatang Indonesia akan memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Sebab, kelas menengah Indonesia yang sebanyak 145 juta akan terus tumbuh, di mana sebagian besar merupakan usia produktif
Indonesia untuk itu harus menangkap momentum ini sebagai peluang yang dapat meningkatkan perekonomian di masa depan. Sehingga, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 mendatang dapat terwujud.
Pertumbuhan digitalisasi didorong oleh ekspansi pesat dalam sektor E-Commerce, financial technology (fintech), dan startup digital yang terus berkembang.
Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company pada tahun 2021, ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai nilai US$ 133 miliar atau setara Rp 2.050 triliun (kurs Rp 15.416 per dolar AS) pada tahun 2025, meningkat dari sekitar US$ 44 miliar atau setara Rp 678 triliun (kurs Rp 15.416 per dolar AS) pada tahun 2020.
Pertumbuhan ini mencerminkan tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu atau compound annual growth rate (CAGR) sekitar 38% selama periode tersebut.
Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menandakan bahwa ekonomi digital menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Omzet ekonomi digital Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dalam 10 tahun terakhir dan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Didukung oleh peningkatan penetrasi internet, adopsi teknologi, infrastruktur yang semakin baik, dan dukungan kebijakan pemerintah, sektor-sektor seperti E-Commerce, fintech, layanan streaming, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terus berkontribusi signifikan terhadap omzet ekonomi digital.
Digitalisasi UMKM
Sementara itu, sebagian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah ikut dalam gerbong transformasi digital. Digitalisasi UMKM bukan hanya mampu menaikkan omzet dan memperluas pasar, namun juga dapat menaikkan efisiensi operasional. Banyak dari mereka pun akhirnya naik kelas.
Menurut data terbaru dari Kementerian Koperasi, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 65 juta unit. UMKM ini tersebar di berbagai sektor, termasuk kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital.
Transformasi digital pada UMKM harus inklusif dan berkeadilan, sehingga masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, hingga UMKM bisa mendapatkan akses, kesempatan, dan perlindungan yang sama.
Sejak menjabat sebagai presiden, Jokowi memiliki perhatian lebih pada sektor UMKM. Hal tersebut memang beralasan. Sektor UMKM selalu punya kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kontribusi UMKM terhadap produksi domestik bruto (PDB) nasional selalu lebih besar dari usaha besar sejak 2015 hingga 2023, yakni berkisar 57,75- 61,07 persen.
Serapan tenaga kerja di sektor itu juga lebih tinggi dari usaha besar, yakni 96,9 persen berbanding 3,08 persen. Akan tetapi, kontribusi UMKM terhadap kinerja ekspor nasional terpaut sangat jauh, yakni 15,65 persen berbanding 84,35 persen. Perbedaan signifikan tersebut disebabkan oleh daya saing masih rendah dan belum banyak UMKM berorientasi ekspor.
Ditambah, masih banyak UMKM belum terdigitalisasi. Atas dasar itu, pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM sudah terdigitalisasi pada akhir 2024. Digitalisasi diyakini menjadi kendaraan yang efektif bagi UMKM untuk naik kelas.
Kementerian percaya bahwa dengan adopsi teknologi digital serta dukungan yang tepat dari berbagai pemangku kepentingan, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Para pelaku UMKM juga dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, serta mengoptimalkan proses bisnis mereka.
Baca Juga
Digitalisasi Infrastruktur bagi BPR Jadi Solusi Tingkatkan Layanan
Inklusi Finansial
Digitalisasi juga maju pesat di sektor keuangan sehingga berhasil mendorong percepatan inklusi keuangan melalui pengembangan mobile dan digital banking di Indonesia. Transformasi sektor keuangan ini menjadi salah satu tonggak penting bagi pemerintah dalam meningkatkan akses keuangan bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional.
Kemajuan teknologi digital yang pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone telah membuka peluang besar bagi sektor perbankan untuk berinovasi dalam memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi para nasabahnya.
Kilas balik, pada tahun 2014, ketika Jokowi pertama kali menjabat, akses layanan perbankan di Indonesia masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil. Banyak masyarakat yang belum memiliki rekening bank alias unbanked dan layanan perbankan masih sangat bergantung pada kantor cabang fisik.
Namun, seiring dengan berkembangnya infrastruktur telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Indonesia, bank-bank mulai dari bank pelat merah, swasta nasional hingga bank perekonomian daerah beralih ke platform digital dan mobile banking untuk memperluas jangkauan layanan mereka.
Perkembangan mobile dan digital banking kemudian mengalami percepatan yang signifikan, terutama setelah pandemi Covid-19 melanda pada Maret tahun 2020. Pandemi ini memaksa masyarakat untuk semakin bergantung pada layanan perbankan digital karena pembatasan aktivitas fisik. Dalam situasi ini, bank-bank mempercepat adopsi teknologi digital untuk memastikan bahwa nasabah tetap dapat melakukan transaksi secara aman dan efisien dari rumah.
Aplikasi perbankan digital memungkinkan nasabah untuk membuka rekening, melakukan transfer, membayar tagihan, dan mengakses berbagai produk keuangan lainnya tanpa harus datang ke kantor cabang fisik. Hal ini secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan, terutama di kalangan masyarakat unbanked dan underserved.
Sementara itu, seiring dengan kemajuan teknologi, metode pembayaran digital semakin populer dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Salah satu metode pembayaran digital yang telah mengubah cara transaksi keuangan adalah QRIS. QRIS adalah sistem pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi melalui kode QR.
QRIS merupakan standar QR Code nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019 agar proses transaksi pembayaran secara domestik menggunakan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Di mana per 1 Januari 2020, seluruh merchant diwajibkan menggunakan QR Code dengan standar QRIS.
Sejak peluncurannya QRIS telah menjadi salah satu inovasi penting yang mendorong transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia. Dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi, QRIS menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan digitalisasi ekonomi dan inklusi keuangan yang lebih luas.
Kebijakan QRIS sejalan dengan visi Jokowi untuk mempercepat adopsi teknologi di sektor keuangan, memperluas akses bagi masyarakat ke layanan keuangan formal, dan menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien dan transparan.
Peluncuran QRIS bertujuan untuk menyatukan standar kode QR di seluruh platform pembayaran di Indonesia, sehingga satu kode QR dapat digunakan oleh semua penyedia layanan pembayaran. Standarisasi ini tentu memudahkan pelaku usaha, terutama UMKM, untuk menerima pembayaran digital, sekaligus memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam melakukan transaksi.
Sejak diluncurkan, penggunaan QRIS mengalami pertumbuhan yang pesat. Per tanggal 28 Mei 2024, sudah terdapat 119 penyelenggara QRIS yang terdaftar secara resmi. Rinciannya, sebanyak 72 penyelenggara merupakan bank, 43 penyelenggara merupakan fintech, dan sisanya adalah penyelenggara switching.
Pertumbuhan ini didorong oleh kampanye pemerintah untuk memperluas digitalisasi pembayaran, terutama di kalangan UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Selain itu, volume transaksi QRIS juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, transaksi menggunakan QRIS tercatat sekitar Rp 4,6 triliun, dan terus meningkat hingga lebih dari Rp 100 triliun pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan adopsi yang cepat dari berbagai lapisan masyarakat, baik di kota besar maupun di daerah terpencil.
Data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menunjukkan bahwa pada Maret 2024, jumlah nominal uang yang berputar dalam semua transaksi berbasis QRIS mencapai Rp 42 triliun. Angka ini menjadi rekor tertinggi sejak QRIS diluncurkan.
Total pengguna QRIS di Indonesia sendiri mencapai 48 juta pengguna per Maret 2024. Angka ini meningkat 1 juta dibanding bulan sebelumnya dan naik 16 juta dibanding Maret tahun sebelumnya.
Bonus Demografi
Ekonomi digital telah menjadi salah satu sektor paling dinamis dan cepat berkembang di Indonesia. Dengan pertumbuhan teknologi yang pesat dan adopsi digital yang semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat, omzet ekonomi digital Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa, didorong oleh berbagai faktor seperti peningkatan penetrasi internet, adopsi teknologi oleh bisnis dan konsumen, serta dukungan kebijakan pemerintah.
Kemajuan pesat digitalisasi, salah satunya didukung oleh bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030 dengan 68% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif, termasuk generasi Y, Z, dan Alpha. Saat ini, jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta, melebihi jumlah penduduk yang sekitar 280 juta jiwa.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tetap sangat menjanjikan dengan prospek yang cerah di masa depan. Dengan terus mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang yang ada, ekonomi digital Indonesia siap menjadi salah satu kekuatan utama di kancah ekonomi global.***