Menanti Terobosan Pengentasan Kemiskinan Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, investortrust.id – Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan masyarakat merupakan indikator yang umum digunakan dalam mengukur keberhasilan suatu pemerintahan. Butuh kerja besar dan terobosan baru pemerintah untuk menurunkannya, karena masalah kemiskinan telah mengakar di negeri ini.

Kerja besar harus dilakukan dengan memacu mesin pertumbuhan ekonomi, agar menciptakan banyak lapangan kerja yang pada akhirnya membawa kesejahteraan rakyat. Tidak kalah penting, dalam jangka pendek pemerintah harus punya komitmen keberpihakan yang kuat pada seluruh rakyat, dengan memberikan berbagai subsidi atau bantuan langsung.

Kita boleh berharap besar pada pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk bisa melakukan kerja besar mengentaskan kemiskinan di negeri tercinta ini.

Dalam pidato politik pertamanya usai dilantik sebagai Presiden RI di Gedung MPR-RI, Minggu (20/10/2024), Prabowo tegas menyatakan keberpihakannya pada seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin. 

Dengan nada menggebu, Presiden Prabowo menyebut banyak masyarakat yang belum merdeka karena hidup di bawah garis kemiskinan, banyak anak yang tidak sarapan sebelum berangkat sekolah, dan banyak anak Indonesia yang tidak memiliki pakaian sekolah yang layak. "Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik," kata Presiden Prabowo.

Narasi terkait kemiskinan bahkan diulang beberapa kali oleh Prabowo dengan berbagai macam istilah dalam pidato berdurasi hampir satu jam tersebut, seperti miskin, kemiskinan, wong cilik, rakyat kecil, dan sebagainya. Ini jelas menunjukkan atensi Presiden Prabowo terhadap upaya pengentasan kemiskinan di masa pemerintahannya hingga tahun 2029.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo mengusung visi besar untuk menghapus kemiskinan estrem dalam tempo dua tahun pemerintahannya, sementara angka kemiskinan ditargetkan tersisa sebesar 6% pada 2029.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat mencapai 25,22 juta atau 9,03%, dengan jumlah kemiskinan ekstrem berada pada level 0,8% dari jumlah penduduk Indonesia per Maret 2024. Bila dibagi antara perkotaan dan pedesaan, data BPS menunjukan angka kemiskinan di perkotaan mencapai 7,09% per Maret 2024, sementara angka kemiskinan perdesaan sebesar 11,79% di periode yang sama.

Sebagai catatan, seseorang dikategorikan miskin bila jumlah pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan. BPS mendefinisikan Garis Kemiskinan sebagai tingkat minimum pendapatan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara yaitu sebesar Rp 582.932/kapita/bulan per Maret 2024. Komposisinya yaitu, Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 433.906,- (74,44%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp149.026 (25,56%).

Terobosan pertama yang dilakukan Presiden Prabowo mengejar target pengentasan kemiskinan adalah membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) dengan melantik Budiman Sudjatmiko sebagai kepala badan baru tersebut pada Selasa (22/10/2024).

Baca Juga

Prabowo Perintahkan Menteri dan Pejabat Eselon I Gunakan Mobil Dinas Buatan Pindad 

Presiden Prabowo secara khusus mengungkap alasan pembentukan BPPK dalam rapat Kabinet Merah Putih perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (23/10/2024). Menurut Prabowo berdirinya badan ini bertujuan agar kesulitan yang ada dapat cepat diatasi.

“Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak! Tapi saya ingin membantu, di mana ada bottle-neck, di mana ada kesulitan segera kita atasi. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya,” kata Prabowo.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini nantinya akan mempelajari dan memonitor semua program perlindungan sosial dan bantuan supaya tepat sasaran ke golongan masyarakat yang memerlukan bantuan. “Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan,” kata Presiden.

Sebelumnya, usai dilantik Budiman menyampaikan kepada media di Istana Merdeka bahwa dirinya diberi mandat untuk melakukan upaya untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia secara maksimal selama periode 2024-2029. “Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai lima tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin,” kata Budiman, Selasa (22/10/2024).

Baca Juga

Mayoritas Masyarakat Percaya dan Optimistis Prabowo Mampu Atasi Masalah Ekonomi Global

Badan yang ia pimpin akan berkoordinasi dengan kegiatan pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, hingga Kesehatan. Dengan koordinasi itu, Budiman menilai mereka akan mendapatkan data-data yang valid dan objektif serta dinamis.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo menyampaikan, salah satu terobosan yang akan dilakukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan adalah digitalisasi. Melalui digitalisasi, pemerintah bisa menyalurkan bantuan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan mendorong digitalisasi di pemerintahan. ‘’Bila ini terwujud, data yang tersaji akan benar, orangnya by name, by address, tepat dan sesuai,’’ ujarnya kepada wartawan, di Kantor Komdigi, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan, pembangunan infrastruktur digital akan jadi salah satu fokus kementeriannya. Hal ini agar Komdigi dapat membuat konektivitas yang sudah terbangun menjadi lebih bermanfaat, agar pesan Presiden Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8% sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan dapat direalisasikan.

Perlunya terobosan baru dalam mempercepat pengentasan kemiskinan juga disampaikan Statistisi BPS, Nuri Taufiq dan Lili Retnosari. Namun mereka mengingatkan bahwa pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan harus dilakukan dengan merancang program yang berbeda.

‘’Di wilayah perkotaan, fokus kebijakan harus pada stabilitas pekerjaan dan akses terhadap perumahan yang terjangkau. Pekerjaan di sektor informal perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat besarnya populasi yang bekerja di sektor ini. Program seperti perlindungan sosial yang lebih baik, akses modal bagi usaha kecil, dan pelatihan keterampilan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan,’’ ulas Nuri dan Lili dalam artikel opini yang tayang di Antara pada, Rabu (23/10/2024).

Sementara itu, di wilayah perdesaan, pemberdayaan ekonomi harus dilakukan melalui penguatan sektor pertanian berkelanjutan, akses teknologi, dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang merata di perdesaan juga akan mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan.

Lebih lanjut dikatakan, selain kebijakan sektoral, pengentasan kemiskinan juga harus didukung oleh sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Belanja negara untuk program sosial dan infrastruktur harus diarahkan dengan tepat sasaran agar dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Peran kebijakan fiskal yang pro-poor, seperti subsidi langsung, sangat penting dalam menjaga kestabilan daya beli kelompok rentan.

‘’Di sisi lain, kebijakan moneter yang stabil juga dibutuhkan untuk mengendalikan inflasi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat miskin. Ketika harga kebutuhan pokok melambung, kelompok miskinlah yang paling terdampak. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga adalah kunci penting dalam upaya pengentasan kemiskinan,’’ katanya.

Kesinambungan dan Legasi

Upaya pengentasan kemiskinan sejatinya juga menjadi perhatian penting pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), periode tahun 2014–2019 dan periode 2019-2024. Hasilnya terlihat, di mana dalam kurun waktu tersebut pemerintahan Jokowi berhasil menekan angka kemiskinan sekaligus melakukan pemerataan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada awal Jokowi berkuasa tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,73 juta orang atau sekitar 11% dari jumlah penduduk. Sementara pada periode Maret 2024 jumlah penduduk miskin turun menjadi 25,22 juta atau 9,03% dari jumlah penduduk Indonesia.

Boleh jadi ada anggapan bahwa penurunan angka kemiskinan selama 10 tahun terakhir tidak signifikan bahkan stagnan, tapi perlu diingat, lebih dari 3 tahun pemeritah bergulat mengendalikan pandemi Covid-19, sekaligus memulihkan ekonomi nasional yang terdampak. Apalagi pada saat yang hampir bersamaan dunia dilanda perlambatan ekonomi yang disebabkan memanasnya geopolitik di Kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah.

Untuk itu, keberhasilan pemerintahan Jokowi yang mampu menekan angka kemiskinan di tengah beratnya tantangan ekonomi pada periode 2020 -2022 merupakan prestasi yang belum tentu dicapai pemerintahan negara lain.

Patut dicatat, Studi Bank Dunia (IEP, 2021) mengungkapkan bahwa pandemi berpotensi meningkatkan kemiskinan menjadi sebesar 11,8% bila tanpa tambahan program perlindungan sosial yang dilakukan Jokowi di 2020. Melalui upaya tadi, tingkat kemiskinan per September 2020 mampu ditahan pada level 10,19%, sampai mencapai level 9,03% pada akhir pemerintahan Jokowi tahun 2024.

Kerja besar pemerintahan Jokowi juga tampak nyata dalam menghilangkan kemiskinan ekstrem. Perkembangan ini disampaikan langsung Jokowi dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR-DPR di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).  Sepanjang masa pemerintahannya angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari level 7,9% ke level 0,8% di tahun 2024. Sebagai catatan, batas kemiskinan ekstrem berdasarkan standar Bank Dunia adalah US$ 1,9 per hari per keluarga atau sekitar Rp 1 juta per bulan. 

Capaian tadi sejalan dengan target pemerintahan Jokowi untuk menghapus kemiskinan ekstrem secara bertahap. Adapun tahapannya yaitu: Tahun Anggaran (TA) 2021 kemiskinan ekstrem turun menjadi sebesar 2,14%, dengan prioritas intervensi pada 35 kabupaten/kota dalam 7 provinsi.

Kemudian TA 2022 kemiskinan ekstrem turun menjadi sebesar 2,04%, dengan prioritas perluasan intervensi pada 212 kabupaten/kota, lalu TA 2023 kemiskinan ekstrem menjadi sebesar 1%-2%, dengan prioritas perluasan intervensi pada 514 kabupaten/kota, dan TA 2024 kemiskinan ekstrem menjadi sebesar 0 atau lebih rendah dari 1%. 

Penurunan kemiskinan ektrem menuju level nihil merupakan buah dari keberpihakan Jokowi dengan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal yang mujarab. Sekadar mengingatkan, penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu program strategis nasional hingga akhir masa pemerintahan di tahun 2024.

Target menghapus kemiskinan ekstrem tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang mengamanatkan 22 kementerian, enam lembaga, serta seluruh pemerintah daerah untuk mengambil langkah serius yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga

Pangkas Kemiskinan Ekstrem, PUPR Bangun Ribuan Akses Air Minum dan Sanitasi

Melalui instansi terkait, APBN didistribusikan melalui serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip distribusi yang adil terhadap kelompok miskin dan rentan. Kebijakan tersebut dipastikan berlandaskan aturan yang berlaku, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, kelompok miskin berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial serta pelayanan sosial melalui jaminan sosial serta kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.

Salah satu upaya penggunaan APBN untuk memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah menggulirkan program perlindungan sosial atau program Perlinsos. Definisi Perlinsos sendiri tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam beleid tersebut tertera bahwa Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, yang dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum.

Guncangan dan kerentanan sosial yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi yaitu pada pandemi Covid-19. Dengan menggulirkan program Perlinsos, pemerintah berhasil meredamnya dengan memperluas cakupan penerima manfaat Perlinsos. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sekitar 5 juta penduduk dapat diselamatan dari garis kemiskinan. Dengan kata lain program Perlinsos mampu memitigasi dampak negatif pandemi terhadap daya beli rumah tangga.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, BKF Febrio Kacaribu menyebutkan, penurunan tingkat kemiskinan ditopang oleh solidnya aktivitas ekonomi domestik. Penurunan juga didukung berlanjutnya berbagai program bantuan sosial (bansos) sebagai respons atas kenaikan inflasi pangan pada awal 2024.

Angka kemiskinan yang turun ke level 9,03% menjadi sebanyak 25,22 juta disebut Febrio merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir. ‘’Penurunan tingkat kemiskinan ini memberikan harapan di tengah stagnasi perekonomian global,” kata Kepala BKF Febrio Kacaribu, dalam keterangan resmi yang diterima investortrust, belum lama ini.

Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat disarikan juga oleh Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian, Edy Priyono dalam seminar nasional bertajuk 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10/2024). Dia menyebut, tingkat kemiskinan mengalami penurunan 2,22% dan kemiskinan ekstrem turun sebanyak 5,35%.

Sementara ketimpangan turun 0,027 poin dari 0,406% per 2014, menjadi 0,379% di 2024 ini. Dikatakan Edy, angka ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia semakin sejahtera dengan distribusi pendapatan yang semakin merata.

"Kalau kita bicara ketimpangan atau distribusi pendapatan, kita bicara tentang Gini ratio atau koefisien Gini. Koefisien Gini juga kecenderungannya turun. Jadi dengan kata lain kemiskinan turun, ketimpangan juga turun, dalam artian bahwa distribusi pendapatan juga membaik," bebernya.