Fundamental Makroekonomi Solid dan Resilien, Wujudkan Indonesia Emas 2045

JAKARTA, investortrust.id – Di tengah tekanan gejolak global yang datang silih berganti, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menorehkan banyak capaian dalam penguatan ekonomi makro. Meski ada sejumlah kekurangan, tidak bisa dipungkiri apa yang dibangun pemerintah satu dekade ini akan mengakselerasi langkah selanjutnya menuju negara maju.

"Kita tidak pernah bilang Pak Jokowi sempurna. Tapi, ada banyak capaian strategis Jokowi,” kata Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono kepada Investortrust, saat ditemui di Jakarta, baru-baru ini.

Pertama, pemerintahan Jokowi dua periode dari 2014-2024 berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5%, di luar tahun 2020-2021 saat pandemi Covid-19. Selama satu dekade kepemimpinan mantan Walikota Surakarta dan mantan Gubernur DKI Jakarta ini, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07% per tahun.

Produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai US$ 1,4 triliun pada 2023. Indonesia menjadi kekuatan ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Sedangkan yang pertama dan kedua adalah Amerika Serikat dan Cina.

Mengenai target pertumbuhan ekonomi 7% yang awalnya sempat dilontarkan, Edy menjelaskan, hal tersebut lantaran Jokowi selalu memasang target tinggi di sejumlah rencana kerja. Namun demikian, ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan regional.

"Anda coba lihat, Jokowi selalu set tinggi, mungkin Beliau merasa kita terlalu santai. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Prabowo (Presiden Terpilih Prabowo Subianto) targetnya lebih tinggi sampai 8%," ucap dia.

Masuk Upper-Middle Income Country
Pertumbuhan ekonomi yang terjaga baik mendukung pencapaian  strategis kedua pemerintahan Jokowi, yakni sejak 2019 Indonesia berhasil masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income). Sebelumnya, selama 16 tahun, Indonesia masih menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income).

"Karena pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, kita masuk ke upper-middle income country. Ini juga satu catatan yang menggembirakan," ujar Edy.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan, tahun 2024, pendapatan per kapita (gross national income per capita) Indonesia tembus US$ 5.300 hingga US$ 5.400. Pendapatan ini dipastikan terus ditingkatkan.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia harus bisa  keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). RI harus menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country), di mana high-income status saat ini dimulai dari GNI per capita US$ 13.845.

Pengendalian Inflasi

Pencapaian strategis ketiga, lanjut Edy, pemerintahan Jokowi berhasil mengendalikan inflasi dalam negeri, tetap terkendali di kisaran sasaran. Inflasi ini ibarat pencuri yang mengambil nilai kekayaan kita secara senyap.

Edy menjelaskan, rata-rata inflasi selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi sebesar 3,79%. Ini dengan catatan di luar tahun 2020-2021 atau periode pandemi baru Covid-19.

Baca Juga

Terjadi Lima Bulan Beruntun, Deflasi September 0,12% Dikontribusi Makanan

KSP menilai tingkat inflasi dalam negeri cukup baik. Perkembangan harga tidak terlalu tinggi sehingga tidak membebani daya beli masyarakat, dan sebaliknya juga tidak terlampau rendah sehingga tidak menjadi disinsentif bagi peningkatan produksi dan investasi.

"Pengendalian inflasi merupakan salah satu pencapaian terbesar dari pemerintahan Pak Jokowi. Jokowi merupakan presiden yang menaruh perhatian sangat besar terhadap pergerakan angka inflasi," tandas dia.

Diceritakan Edy, pemerintah di bawah Jokowi setiap pekan melakukan rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi di daerah, dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai stakeholders utamanya. Sempat diusulkan agar penyelenggaraan rakor dilakukan setiap satu bulan sekali, namun hal itu ditolak oleh Jokowi.

"Pak Presiden bilang tetap satu minggu sekali, karena harga ini pergerakannya harus dipantau sesering mungkin. Nah, itu secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan perhatian Presiden dan hasilnya nyata, salah satunya adalah inflasi kita (terjaga) bisa dibandingkan dengan negara-negara lain," ungkap dia.

Kemiskinan, Ketimpangan Sosial Turun
Dijaganya pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5% dan inflasi rendah membuahkan hasil kemiskinan dan ketimpangan sosial di era Jokowi mengalami perbaikan. Jokowi berhasil memangkas angka kemiskinan 2,22% persen poin dan kemiskinan ekstrem turun 5,35% persen poin.

Kemudian, tingkat ketimpangan turut menurun sebesar 0,027 persen poin. "Kemiskinan dan distribusi kemiskinan turun. Ketimpangan juga turun, dengan kata lain distribusi pendapatan lebih baik," kata Edi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2014, jumlah penduduk miskin mencapai 28,28 juta orang. Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Tanah Air ini mencapai 11,25%. Jumlah orang miskin ini bertambah sebesar 0,11 juta dibandingkan pada Maret 2013 sebanyak 28,17 juta orang atau 11,36%, dan berkurang sebesar 0,32 juta orang dibandingkan pada September 2013 sebanya 28,60 juta orang 11,46%.

Sepuluh tahun kemudian, di era Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 turun signifikan menjadi sebesar 25,22 juta. Ini juga berkurang 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan 1,14 juta orang terhadap September 2022.

Persentase penduduk miskin turun drastis menjadi single digit, yakni 9,03% pada Maret 2024. Tingkat kemiskinan ini menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22%.

Neraca Perdagangan Surplus
Pencapaian kelima, di era pemerintahan Jokowi neraca perdagangan konsisten surplus. Dengan demikian, cadangan devisa (cadev) terus meningkat. 

Pada akhir tahun 2014 atau dua bulan awal masa pemerintahan Jokowi, Indonesia masih mencatatkan defisit neraca perdagangan mencapai US$ 2,20 miliar sebelum akhirnya rebound di tahun 2015 dengan membukukan surplus US$ 7,67 miliar. Dalam satu dekade pemerintahan Jokowi, surplus tertinggi terjadi pada 2022 menembus US$ 54,46 miliar.

"Di era pemerintah Pak Jokowi juga neraca perdagangan kita konsisten surplus. Jadi, jumlah atau nilai yang kita ekspor lebih besar daripada nilai yang kita kita impor," tutur dia.

Baca Juga

Surplus Neraca Perdagangan Agustus Melonjak 480%, Tembus US$ 2,9 Miliar

BPS mencatat, neraca perdagangan barang pada Agustus 2024 mengalami surplus sebesar US$ 2,9 miliar. Surplus neraca perdagangan Indonesia ini terjadi berturut-turut selama 52 bulan, sejak Mei 2020, di tengah berbagai gejolak seperti dua tahun dilanda krisis pandemi Covid-19, agresi tidak terduga Rusia ke Ukraina di Eropa, serta perang Israel dan Palestina yang hingga kini terus meluas di Timur Tengah, yang juga melibatkan Iran dan kelompok bersenjata Houthi di Yaman.

“Surplus pada Agustus 2024 naik sebesar US$ 2,4 miliar secara bulanan (melonjak sekitar 480% dibanding surplus Juli lalu sekitar US$ 0,5 miliar). Meski demikian, surplus perdagangan Agustus tahun ini lebih rendah US$ 0,22 miliar dibanding Agustus 2023,” kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di kantornya, Jakarta, sebelumnya.

FDI Terus Meningkat

Pencapaian strategis keenam, KSP memaparkan, Jokowi berhasil menarik investasi asing atau foreign direct investment (FDI), yang setiap tahunnya terus meningkat. Data per semester I-2024, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat FDI masih mendominasi realisasi investasi di Tanah Air dengan nilai Rp 421,7 triliun (50,8%).

"FDI dibutuhkan dalam rangka menutup saving investment gap. Ini menjadi penting, ketika dana dalam negeri tidak cukup memenuhi kebutuhan investasi yang semakin besar," papar KSP.

Hingga kuartal III-2024, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyebut realisasi investasi yang masuk ke Indonesia sekitar 75% dari target. Sesuai arahan Presiden Jokowi, investasi mencapai ditargetkan tahun ini sebesar Rp 1.650 triliun.

“Per enam bulan, per Juni 2024, realisasi investasi sudah 53%. Sekarang pun -- kita nanti akan rilis angkanya di bulan ini -- tapi sesuai target kurang lebih mungkin hampir 75%,” kata Roslan di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Roslan mengatakan, dengan realisasi yang ada, hal ini berarti masih sesuai jalur. Hal ini didukung berbagai pembangunan di sektor strategis, seperti pabrik kaca di Batang, yang produknya akan lebih banyak untuk ekspor. Nilai investasinya nanti mencapai Rp 8 triliun.

Rosan pun mengapresiasi para investor, seperti PT KCC Glass Indonesia yang telah mengucurkan dana investasi senilai Rp 4 triliun. Bahkan, perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah, itu sudah siap melakukan ekspor ke Eropa. 

Dia menegaskan, KCC telah membuktikan komitmen besar untuk mendukung pertumbuhan industri kaca di Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa perusahaan telah berinvestasi dalam jumlah signifikan dan berencana terus meningkatkan kontribusinya di masa mendatang. 

“Investasi yang telah dilakukan KCC saat ini mencapai sekitar Rp 4 triliun. Ke depan, mereka merencanakan untuk meningkatkan investasi hingga Rp 8 triliun,”ujar Rosanusai menghadiri Heat Up Ceremony PT KCC Glass Indonesia. 

Roslan mengatakan, ada beberapa tambahan realisasi investasi dari beberapa negara tahun ini. Tambahan tersebut berasal dari Singapura, Korea Selatan, dan Cina. Selain itu, ada satu investasi dari AS yang cukup signifikan.

Pada kuartal II lalu, Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp 428,4 triliun. Saat itu, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengaku bersyukur atas capaian itu.

“Di balik ketidakpastian ekonomi global, kita tetap bersyukur bahwa publik global masih mempercayai kita sebagai salah satu tujuan investasi. Ini baik dari luar maupun dalam negeri,” kata Bahlil, yang kini menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Berdasarkan data terbaru Kementerian Investasi/BKPM, selama 10 tahun terakhir, total realisasi investasi di Nusantara tercatat menembus Rp 9.117,4 triliun. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, total realisasi investasi di Tanah Air mencapai Rp 3.294,3 triliun. Sedangkan periode kedua, realisasi investasi melambung ke Rp 5.823.1 triliun.

Terbaik Kelima G20
Terus masuknya investasi asing ini menopang makroekonomi Indonesia masih solid dan resilien si tengah berbagai tantangan berat global. Fundamental yang baik ini juga tergambar dari pencapaian kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh terbaik kelima di Group of Twenty. G20 adalah kelompok kerja sama multilateral strategis ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, baik negara maju dan berkembang, yang terdiri atas 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan, NKRI tercatat menempati peringkat kelima di antara 24 negara G20 dengan pertumbuhan terbaik. Pencapaian ini dibeberkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, belum lama ini.

India menjadi negara G20 dengan tingkat pertumbuhan tertinggi menyentuh 7,8%. Kemudian disusul Turki sebesar 5,7% dan Rusia sampai 5,4%.

Indonesia berada tepat di bawah Cina dengan pertumbuhan ekonomi 5,3%. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada triwulan pertama 2024 secara year on year. Angka tersebut meningkat dari triwulan I tahun lalu yang tumbuh 5,03% yoy.

Sedangkan di bawah Indonesia ada Korea Selatan dengan pertumbuhan ekonomi 3,3%. Amerika Serikat juga jauh di bawah kita, ekonominya tumbuh 2,9%. Bahkan, Jepang mengalami resesi ekonomi atau minus 0,2%.

Menuju GNI/Capita US$ 33.300

Fundamental makroekonomi yang solid dan resilien tersebut menjadi modal berharga untuk mengejar tahap berikutnya bangsa ini, yakni mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Indonesia akan menjadi negara maju yang berdaulat dan sejahtera, pada 100 tahun kemerdekaan.

Indonesia jangan sampai terjerembab lagi dalam middle income trap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, agenda Indonesia Emas yang telah dicita-citakan tidak boleh berhenti. Namun, harus terus diperjuangkan dan diakselerasi.

“Saat ini kita di upper middle income country. Di 2024, pendapatan per kapita (gross national income per capita) kita diperkirakan tembus US$ 5.300 sampai US$ 5.400. Pada Indonesia Emas 2045, kita ingin mencapai US$ 30.300,” tandas Airlangga.

4 Syarat Keluar Middle Income Trap

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, empat syarat yang harus dipenuhi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income country) menuju negara berpendapatan tinggi (high income country). High-income status saat ini dimulai pada GNI per capita US$ 13.845 dan ke depan batas minimalnya akan terus meningkat.

Sri Mulyani menjelaskan, tidak banyak negara di dunia mampu mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi. Untuk mencapai negara berpendapatan tinggi diperlukan, pertama, investasi sumber daya manusia. “Indonesia mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan, sesuai konstitusi dan reformasi pendidikan serta kesehatan telah dan sedang dilakukan," ucapnya melalui akun Instagram resmi @smindrawati belum lama ini. 

Kedua, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur (infrastructure gap) dan mendorong produktivitas dan mobilitas masyarakat.

 

Ketiga, melakukan transformasi ekonomi dengan kebijakan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Keempat, membangun institusi dan tata kelola yang baik dan bersih, sehingga kebijakan yang baik dapat dieksekusi dan dilaksanakan secara efektif.

Tentu saja, saran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki di pengujung masa jabatannya juga tidak boleh diabaikan. Ia menegaskan, agar Indonesia bisa menjadi negara maju, maka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus masuk rantai pasok industri nasional, seperti di Jepang, Korea Selatan, dan Cina.

 
“Kalau masuk rantai pasok industri seperti di Jepang, Korea, dan Cina, begitu industrinya masuk ke global, UMKM mereka juga masuk. Itulah sebabnya, ekspor UMKM di sana juga besar,” kata aktivis senior antikorupsi dan pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) itu di Jakarta, Senin (7/10/2024).

UMKM di Indonesia secara umum dinilai belum menjadi bagian rantai pasok industri. UMKM di Tanah Air masih independen, bahkan bersaing dengan industri.

Apalagi, UMKM ini jumlahnya sekitar 65,5 juta tahun 2023. Teten juga menegaskan, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM di Indonesia menembus 97% dari total tenaga RI. Hal ini terjadi sejak diterpa krismon tahun 1998, yang membuat industri pengolahan hanya menyumbang sekitar 18% dari produk domestik bruto (PDB) RI. ***