Perry Warjiyo: BI Tetap Mendorong Pertumbuhan Kredit

BANDUNG, Investortrust.id— Sejak akhir 2023, Bank Indonesia (BI) menerapkan kebijakan yang ekspansif dengan mendorong laju pertumbuhan kredit. Perbankan dengan kinerja kredit yang baik diberikan insentif. Mengikuti kondisi global, hingga lima tahun ke depan dengan puncak tahun 2026, Indonesia diperkirakan dalam fase ekspansif. Saat ini, likuiditas perbankan cukup memadai untuk mendukung ekspansi kredit dua digit dan laju pertumbuhan ekonomi hingga lima tahun ke depan.

“GWM (giro wajib minimum —Red) sudah diturunkan sejak akhir tahun lalu dari 9% ke 5%. Ada insentif 4% kepada bank yang sudah menunjukkan kinerja bagus dalam penyaluran kredit,” kata Gubernur BI Perry Wardjiyo pada acara Forum Group Discussion (FGD) BI dan para pemimpin redaksi media nasional di Padalarang, Bandung, Sabtu (03/02/2024). BI dalam lima tahun ke depan menerapkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang pro-growth, sedang kebijakan moneter tetap pro-stability untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.  Suku bunga acuan BI akan diturunkan pada saat yang tepat, setidaknya pada kuartal kedua 2024.

FGD BI dan para pemimpin redaksi yang dipandu Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menghadirkan enam pembicara, yakni Asisten Gubernur BI yang juga Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solihin M Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Fiman Mochtar, Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Donny Hutabarat, Direktur Departemen Pengelolaan Pasar Keuangan Riza Tyas Utami, dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Dicky Kartikoyono.  Meski tidak menjadi pembicara, FGD ini berjalan lancar berkat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapea sebagai tuan rumah.

Setelah kontraksi 2,07% tahun 2020, ekonomi Indonesia mulai menggeliat sejak paruh kedua tahun 2021. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi  3,69% dan pada tahun 2022, ekonomi melaju 5,31% dan pada  2023 sebesar 5,05%. Fase ekspansi ekonomi Indonesia, demikian Gubernur BI,  akan terjadi hingga lima tahun ke depan dan mencapai puncak tahun 2026 atau bergeser ke 2027 jika ada  faktor global. “Kebijakan BI ke depan adalah pro-growth dan ekspansi moneter akan berkurang setelah ada indikasi mesin ekonomi memanas,” terang Gubernur.

BI dan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal akan terus bekerjasama untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Kerja sama yang baik sudah ditunjukkan pada masa pandemi, 2020-2021, ketika BI menjadi non-competitive bidder di pasar sekunder Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, Gubernur BI juga menjalin kerja sama dengan semua anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya, yakni Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Sejak akhir 2023, kata Perry, BI melakukan ekspansi likuiditas dengan  memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit. Bank yang lebih banyak membeli surat berharga negara (SBN) tidak diberikan insentif. Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) diimplementasi melalui pengurangan GWM sebesar 4%, naik dari 2,8% periode sebelumnya. “Bank yang masih banyak memiliki SBN, insentif tidak kami berikan,” tambah Perry.

Target laju ekspansi kredit perbankan ditetapkan setelah mencermati perkembangan global dan dalam negeri, termasuk pemilu. Laju pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024 diperkirakan 2,8%, turun dari 3% tahun 2023. Laju pertumbuhan ekonomi tiga negara besar yang menjadi mesin pertumbuhan —AS, China, dan India— sedikit melemah. Ekonomi AS yang pada tahun 2023 bertumbuh 2,5%, pada tahun 2024 sedikit menurun ke 1,3%. Ekonomi China yang pada tahun 2023 bertumbuh 5,2%, tahun ini diprediksi menurun ke 4,3%.  Hanya pertumbuhan ekonomi India yang cukup baik yakni 6,8%, naik tipis dari 6,7% tahun 2023.

Ekonomi Indonesia tahun  ini diperkirakan bertumbuh 4,7%-5,5%, lebih optimistis dibanding pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,05%. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi faktor utama penggerak pertumbuhan dengan kontrubusi di atas 52% dari PDB. Di tahun pemilu, pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) akan bertumbuh tinggi setelah tahun 2023 meningkat 9,8%. PDB per kapita Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp 75 juta atau US$ 4.919. Jika kurs rupiah sesuai asumsi APBN 2024, yakni sebesar Rp 15.000 per dolar,  PDB per kapita Indonesia sudah menembus US$ 5.000.

Setelah bertumbuh 10,38% tahun 2023, ekspansi kredit perbankan nasional pada tahun 2024 direncanakan mencapai 10-12% dan pada tahun 2025 naik ke kisaran  11-13%. Laju ekspansi kredit perbankan ditopang oleh sistem keuangan nasional yang stabil dan hasil stress-test yang positif. Ketahanan sistem keuangan dinilai cukup kuat dalam menghadapi tekanan global.

Stabilitas sistem keuangan yang terjaga didukung oleh likuiditas perbankan yang cukup baik, risiko kredit yang terkontrol, dan permodalan yang cukup kuat. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan pada November 2023 sebesar 27,86%.  Dengan net interest margin (NIM) 4,5%-5,6%, perbankan akan terus membukukan laba.   Di sisi lain, permintaan sektor riil dan rumah tangga akan kredit meningkat. Kemampuan  korporasi dalam menyerap dana perbankan dan melunasi utang cukup baik terlihat pada non performing loan (NPL) gross 2,19% dan NPL neto 0,75%.

Pertumbuhan Kredit

Selama 2023, kredit bertumbuh 10,38%. Dana pihak ketiga (DPK) pada tahun yang sama meningkat 3,73%. Meski pertumbuhan DPK rendah,  lending capacy  terhadap DPK tetap kuat, yakni 23,34% pada September 2023. Rasio alat likuid terhadap DPK sebesar 26%, jauh di atas threshold 10%. Sedang rasio alat likuid terhadap non-core deposit 115,73%, jauh di atas threshold 50%. Non-core deposit adalah simpanan yang mudah ditarik pemiliknya, yakni simpanan di atas Rp 2 miliar.

Pertumbuhan DPK tahun 2023 yang rendah, demikian Perry, disebabkan oleh pandemi. Selama pandemi, DPK melesat. Pada tahun 2020, DPK meningkat 11,11% dan  pada 2021, dana masyarakat  naik 12,21%. Pada tahun 2022, ketika pandemi mulai bisa diatasi, DPK  meningkat 9,01%. Setelah bertumbuh tinggi selama tiga tahun, pertumbuhan DPK mengalami  high base effect, yakni penurunan.

Selama pandemi, menyimpan uang di bank menjadi pilihan kelas menengah karena pada periode itu pemerintah memberlakukan kewajiban social distancing. Pergerakan manusia sangat dibatasi dan tahun-tahun itu, kelas menengah mengurangi belanja.  Pada tahun 2023, setelah pandemi mereda,  para pemilik dana menarik simpanannya untuk berbelanja.  Itu sebabnya terjadi penurunan DPK.

Sebaliknya, pertumbuhan kredit yang selama pandemi melambat justru kembali meningkat pasca pandemi. Pada tahun 2020 kredit perbankan turun 2,41% dan pada 2021 kredit bank hanya bertumbuh 5,2%. Namun, pada 2022, kredit perbankan melesat 11,25% seiring dengan membaiknya sektor riil. 

Posisi kredit perbankan pada November 2023 sebesar Rp 6.966 triliun, sedang DPK Rp 8.216 triliun.  Pertumbuhan kredit selama 2023 sebesar 10,38% dan kontribusi terbesar berasal dari kredit bank BUMN yang bertumbuh di atas 12%. Porsi kredit bank BUMN  45,81% dari total kredit perbankan.

Selisih antara posisi kredit dan DPK yang cukup besar —di atas Rp 1.250 triliun—  menunjukkan, perbankan masih memiliki dana untuk ekspansi kredit. Sebagian DPK ditempatkan di BI dalam bentuk GWM dan surat berharga lainnya, yakni SBN dan obligasi korporasi non-bank. Kepemilikan perbankan di SBN dan obligasi korporasi di atas Rp 1.000 triliun.

Dalam konteks ini, keluhan sejumlah bankir akan likuiditas yang cukup ketat bisa dipahami. Untuk bank yang aktif memberikan kredit, GWM perlu diturunkan agar perbankan bisa menyalurkan lebih banyak lagi kredit.  GWM merupakan simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di BI. Sebagai instrumen makroprudensial, besaran GWM ditetapkan BI sebesar sekian persen dari DPK. Saat ini, GWM 9% dari DPK dan untuk bank yang bagus dalam penyaluran kredit diberikan insentif 4%, sehingga GWM efektif tinggal 5%.

GWM 9% artinya saldo rekening sebuah bank di BI dalam bentuk giro sebesar 9% dari DPK bank yang tersebut. Lewat GWM, BI mengontrol likuiditas perbankan. Ketika BI menerapkan kebijakan kontraksi, GWM dinaikkan. Sedangkan ketika ekspansi, GWM diturunkan agar bank memiliki dana untuk ekspansi kredit.

Insentif makroprudensial BI dilakukan lewat pelonggaran atas kewajiban pemenuhan giro rupiah bank di BI yang diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit kepada  sektor tertentu, pembiayaan inklusif, usaha  usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya usaha ultra mikro (UMi),  kredit berwawasan lingkungan, dan pembiayaan lainnya yang ditetapkan BI sesuai target rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM). Tujuan insentif adalah untuk mendorong intermediasi perbankan, khususnya ke sektor prioritas yang belum pulih dari pukulan pandemi 2020-2022.

Sektor tertentu yang perlu dibiayai perbankan, kata Gubernur, mencakup hilirisasi mineral dan batu bara, sektor perumahan,  pariwisata, dan pembiayaan UMi. Pembiayaan UMi bisa dilakukan lewat lembaga yang membiayainya, yakni PT Permodalan Nasional Madani, PT Bahana Artha Ventura, PT Pegadaian, lembaga keuangan mikro yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip konvensional atau syariah.

Suku Bunga Turun

Suku bunga bukan satu-satunya instrumen untuk meningkatkan likuiditas. Dari sisi moneter, BI lebih mengutamakan stabilitas. Karena di level global, suku bunga masih tinggi. Penurunan suku bunga acuan, BI-7DRRR,  akan memperlemah rupiah dan meningkatkan imported inflation. Ketika kurs rupiah naik atau nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, barang impor menjadi mahal, sehingga terjadi imported inflation.

“Untuk penurunan suku bunga, kita perlu bersabar. Kami sedang mengupayakan agar rupiah stabil dan menguat terlebih dahulu. Inflasi dalam negeri juga harus rendah. Jika inflasi terkendali dan rupiah sudah stabil, ruang penurunan suku bunga terbuka,” jelas Perry.  Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tanggal 6 Februari 2024 berada di level 15.730. Sedang kurs rupiah dalam asumsi APBN 2024 adalah Rp 15.000 per dolar.

Dalam menentukan kebijakan, kata Perry, pihaknya selalu mencermati kondisi global dan dalam negeri. Sempat diguncang hiperinflasi dan suku bunga tinggi, kondisi global kini mulai membaik. Laju pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 3% dan diperkirakan melambat menjadi 2,8% tahun 2024.  Ekonomi AS dan India diperkirakan tetap menguat seiring dengan menguatnya belanja rumah tangga. Sedang ekonomi RRT masih melambat akibat melemahnya konsumsi rumah tangga dan perlambatan sektor properti.

Inflasi global menunjukkan penurunan signifikan meski masih di atas target. Hiperinflasi yang dikhawatirkan tidak terjadi. Laju inflasi global yang pernah di atas 9,5% tahun 2022, pada tahun 2023 turun ke 6,2%.

Inflasi AS yang pada Juni 2022 sebesar 9,1%, pada Desember 2023 sudah bisa ditekan ke level 3,4%. Meski masih jauh dari target 2%, The Federal Reserve (Fed) diperkirakan sudah bisa menurunkan fed fund rate (FFR), suku bunga acuannya,  dari 5,50% ke level di bawah 4,00% pada semester kedua 2024.

Dalam satu tahun empat bulan,  Maret 2022 hingga Juli 2023, FFR dinaikkan 5% dari 0,25% ke 5,50%. Kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS berdampak kuat terhadap perekonomian negara emerging market.  Untuk menjaga nilai tukar rupiah,  BI menaikkan suku bunga acuan, BI7DRRR, dari 3,50% Agustus 2022,  ke 6,00% Oktober 2023, dan level bertahan hingga saat ini.

The Fed diperkirakan bakal menurunkan FFR hingga tiga kali di semester kedua tahun 2024.   Jika Bank Sentral AS menurunkan suku bunga dan inflasi di Indonesa terkendali,  B-7DRRR yang saat ini di level 6% juga akan diturunkan.

Yield obligasi pemerintah negara maju, termasuk US Treasury, menunjukkan kecenderungan turun meski masih di level cukup tinggi sejalan dengan premi risiko jangka panjang pembayaran fiskal dan utang pemerintah AS. Pada 7 Februari 2024, yield T-Bond AS berjangka 10 tahun sebesar 4,10%. 

Ekonomi Indonesia sedang dalam proses pemulihan. Pada tahun 2023, laju inflasi 2,6%, pertumbuhan ekonomi 5,05%, dan neraca pembayaran Indonesia (NPI) membaik.

Jika ekonomi dalam negeri terus membaik dan pada semester kedua 2024 The Fed menurunkan suku bunga acuan, BI pun akan melakukan hal yang sama. Bila FFR diturunkan tiga kali, masing-masing 25 basis poin ke level 4,75%, suku bunga acuan BI bisa diturunkan dari 6% ke level 5,25%.

Fundamental Membaik

BI memperkirakan, neraca pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2023 surplus meski pada triwulan III 2023, NPI masih  defisit US$ 1,5 miliar. Optimisme itu itu berdasarkan tren. Pada triwulan sebelumnya, defisit NPI  sebesar US$ 7,4 miliar. 

Penurunan defisit  NPI  ditopang oleh membaiknya defisit neraca transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial. Cadangan devisa akhir September 2023 sebesar US$ 34,9 miliar cukup untuk membiayai enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Namun, pada 31 Januari 2024, cadangan devisa mencapai US$ 145,052 miliar.

Membaiknya neraca transaksi berjalan terutama disebabkan oleh surplus neraca perdagangan. Meski neraca migas masih defisit, neraca perdagangan Januari-September 2023, mencatat surplus US$ 27,7 miliar. Defisit neraca transaksi berjalan kuartal III 2023 sebesar US$ 0,9 miliar atau 02% dari PDB.

Sedang transaksi modal dan finansial pada periode yang sama defisit US$ 0,3 miliar atau 0,1% dari PDB. Aliran modal asing ke sektor riil meningkat cukup deras sepanjang tahun 2023.  Namun, dana investasi portofolio lebih banyak mengalir kembali ke luar negeri.  Tapi, sejak awal tahun, aliran dana investasi portofolio kembali mencatat net inflow.

Surplus neraca perdagangan nonmigas didukung oleh permintaan komoditas ekspor, khususnya besi dan baja. Hilirisasi yang dijalankan pemerintah, kata Gubernur, berperan besar dalam mendongkrak nilai ekspor. Ke depan, ekspor Indonesia harus didominasi oleh barang jadi dan minimal barang setengah jadi. Hilirisasi dan industrialisasi menjadi kunci.

BI memperkirakan, pada 2024, NPI bakal surplus dan defisit transaksi berjalan yang rendah di kisaran defisit 0,1%-0,9% dari PDB. Surplus neraca transaksi modal dan finansial juga akan berlanjut. Aliran modal asing akan meningkat seiring dengan persepsi positif para investor terhadap prospek perekonomian Indonesia dan imbal hasil investasi yang menarik.

Pafa tahun 2023, investasi portofolio asing ke  ke pasar keuangan domestik sebesar US$ 5,4 miliar. Pada 1-15 Januari 2024 aliran investasi portofolio asing ke Indonesia sebesar US$  3,0 miliar.

Peningkatan kunjungan wisman berkontribusi besar terhadap menurunnya neraca jasa. Pemulihan sektor pariwisata diharapkan terus berlangsung. Kunjungan wisman September 2023 sebesar 1,07 juta, naik 52,7% dibanding September 2023. Selama Januari-September 2023, wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai 8,51 juta, melesat 143,4% dibanding periode yang sama 2022.

Pada akhir Desember 2023, cadangan devisa meningkat menjadi US$ 146,4 miliar setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa sebesar ini berada di atas standar kecukupan internasional, yakni sekitar 3 bulan impor.

BI terus melakukan pendalaman pasar uang agar semua pihak yang hendak memperoleh  dana dapat memperolehnya dan pihak yang hendak menyimpan dananya dengan menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan menetapkan SRBI sebagai surat berharga yang dapat digunakan dalam OM. Selain SRBI, BI juga menerbitkan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas BI (SUVBI), Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor (TDDHE), dan Domestik Non-Deliverable Forward (DNDF).

Sejak diterbitkan 15 September 2023 hingga 30 Januari 2024, transaksi outright SRBI di pasar sekunder mencapai Rp 164,87 triliun. Kepemilikan nonresiden di SRBI, kata  Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI Edi Susianto,  sebesar Rp 80,4 triliun.

BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro-market yang telah diterbitkan selama tahun 2023, yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan mendukung aliran masuk ke dalam negeri.  Hingga 16 Januari 2024, lelang SRBI dan SVBI, masing-masing, mencapai Rp 296,03 triliun dan US$ 896,50 juta.

Sejak diimplementasi Maret 2023, TD Valas DHE disambut positif pelaku pasar. Nasabah ekspor yang berpartisipasi sudah mencapai 158, meningkat dari 34 nasabah. Bank yang terlibat pun meningkat dari 20 menjadi 34 bank. Posisi DD Valas DHE hingga 30 Januari 2024 sebesar US$ 2,1 miliar.

Amanat UU

Sebagaimana amanat  pada pasal 7  UU Bank Indonesia No 23 Tahun 1999 seperti sudah diubah oleh UU No 23 Tahun 2004 dan UU No 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, tujuan BI adalah mencapai stabilitas sistem nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sedang tugas BI —seperti tertulis pada pasal 7– adalah pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan.   Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, menetapkan dan menjaga kebijakan makroprudensial.

Pasal 10 ayat (2) UU ini menyebutkan tujuan kewenangan BI, yakni mengelola suku bunga, nilai tukar, likuiditas, lalu lintas devisa, cadangan devisa, mengatur mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing,  serta menetapkan kebijakan moneter lainnya. 

Inilah dasar hukum BI sebagai otoritas moneter, otoritas makroprudensial, dan otoritas sistem pembayaran dalam menjaga nilai tukar rupiah, menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.  BI akan selalu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memacu ekspansi kredit seraya tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Jika hingga saat ini suku bunga acuan BI masih dipertahankan di level 6%, demikian Perry, hal itu berkaitan dengan tugas BI menjaga stabilitas rupiah. Di saat rupiah masih cenderung melemah terhadap dolar AS dan inflasi dalam negeri masih bergejolak, penurunan suku bunga akan memperlemah nilai rupiah. “Akan ada saatnya suku bunga diturunkan,” kata Gubernur.

Dengan bauran kebijakan, BI tidak saja menggunakan satu instrumen. “Mengatur likuiditas hanya dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga itu sudah ketinggalan. Kami menerapkan bauran kebijakan,” kata Perry.

Ketika suku bunga acuan, BI-7 day reverse repo rate (BI-7DRRR),  dinaikkan sejak Agustus 2022, likuiditas perbankan relatif baik. Karena dengan kebijakan makropridensial, BI menambahkan likuiditas perbankan agar kredit terus meningkat sesuai kapasitas ekonomi nasional. Dengan bauran kebijakan, BI  menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Merespons kritik terhadap inisiatif dan pengelolaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh BI, Perry menjelaskan, menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah amanat UU BI. Likuiditas harus dinikmati  oleh seluruh rakyat Indonesia dan itu dilakukan lewat digitalisasi sistem pembayaran. Pada  17 Agustus 2019, BI bersama industri sistem pembayaran meluncurkan, QRIS sebagai payment gateway.

QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR berbagai penyelenggara sasa sistem pembayaran yang  menggunakan QR code. Dengan kehadiran QRIS,  proses transaksi lebih mudah, cepat, dan aman. “Sebelum meluncurkan QRIS, kami berdiskusi serius. Apakah QRIS bermanfaat bagi masyarakat, industri, dan negara? Jawabannya, ya,” papar Perry.

Sejak Desember 2021, BI meluncurkan BI payment system (BI-FAST), yakni infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat.   BI-FAST diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem pembayaran ritel nasional.

Pada Desember 2023, volume transaksi QRIS mencapai 772,5 juta dan nilai transaksi Rp 82,5 triliun. QRIS digunakan oleh 30,4 juta merchant dengan melibatkan 45,58 juta pengusaha.  Sedang volume transaksi BI FAST pada Desember 2023 sebesar 661,2  miliar dan nilai transaksi Rp 1.738,4 triliun.

“Target kami, pada 2024, pengguna QRIS mencapai 55 juta dengan volume transaksi 92,1 miliar,” kata  Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Dicky Kartikoyono. Kehadiran digitalisasi sistem pembayaran hingga daerah di seluruh negeri menggerakkan ekonomi. Perputaran uang akan lebih cepat.

Menjaga inflasi dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, kata Perry, adalah juga amanat UU. BI juga membantu  hilirisasi pertanian, hilirisasi perkebunan, dan hilirisasi perikanan.

BI juga membuat program ketahanan pangan dan UMKM yang tidak dilakukan bank sentral di negara lain. “Tapi,  tugas BI utamanya untuk menjaga inflasi, bukan untuk menggantikan peran Kementerian Pertanian,” tegas Perry.

Kalau harga cabai  naik, inflasinya kan naik. Itulah sebabnya BI membantu produksi cabai.  Kalau beras urusan pemerintah karena ada Bulog. “Tapi cabai, bawang merah, segala macam karena itu lebih efektif kami ikut turun daripada menaikkan suku bunga,” jelas Perry.

Itulah sebabnya, sebagai bagian dari Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), BI mengerahkan 46 kantornya di daerah  untuk mengendalikan harga pangan. “Kami kerahkan karena BI independen punya komando struktural dari pusat ke daerah, langsung,” tambah dia.

Hasilnya, inflasi pangan turun dari 11,3% di Juli 2022 setelah kenaikan harga, bahkan pernah di bawah 5% tapi Tahun Baru lalu naik jadi 7,6%. Ini terjadi karena BI terus koordinasi mengendalikan inflasi pangan.

Perry juga mengungkapkan jumlah milenial di Indonesia sebentar lagi mencapai 70 juta. “Saya suka ngajar di kampus, siapa yang mau jadi PNS, gak ada. Siapa mau jadi politisi sebagian, tapi sebagian besar mau jadi businessman. Bisnis apa? Saya akan mendirikan travel, kafe, fashion, ya gitu distribusi, this small can live. Kalau small is beautiful, pertumbuhannya terus naik kan, distribusinya akan naik. Apakah ini salah satu cara masuk untuk ke negara maju? Maybe, I don't know,” tuturnya.

Fragmentasi

Ekonomi Indonesia Indonesia tak bisa dipisahkan dari perkembangan global. Oleh karena itu, kata Gubernur, perkembangan global harus dicermati dengan seksama, khususnya terjadinya fragmentasi,  perkembangan demografi, dan digitalisasi dengan kemajuan artificial inteligence (AI).

Pertama, ekonomi global semakin terfragmentasi. Muncul blok ekonomi dan pertahanan keamanan. Masuknya imigran ke negara maju telah memunculkan gerakan politik ultra-nasionalis sebagaimana terlihat pada kemunculan Donald Trump di AS yang pernah menjadi presiden dan kini tengah bertarung untuk kembali memimpin negeri adidaya itu.

Di Eropa, kehadiran imigran dalam beberapa abad terakhir juga memunculkan partai ultra-nasionalis yang anti-asing. Selain itu, masalah geopolitik sudah memunculkan konflik.  Ada Perang Rusia vs Ukraina yang menyeret NATO. Ada Perang Israel vs Hamas yang memperkuat fragmentasi lama.  “Apa yang sudah dicapai masa lalu, yakni  ‘one global supply chain’, kini pecah. Dulu pusatnya di China. Sekarang sedang dicari lagi negara baru. Apakah India? Kita lihat ke depan,” kata Perry.

Kedua, perkembangan demografi. Negara dengan dominasi aging population atau penduduk usia di atas 64 tahun sudah semakin banyak. Setelah Eropa, AS, Jepang, Korsel, kini aging population melanda China dan Thailand. Keluarga baru tidak mau punya anak, sehingga manusia produktif —usia 15 hingga 64– menjadi minoritas, sedang penduduk usia di 65 tahun ke atas menjadi mayoritas.

Pertumbuhan ekonomi di negara dengan aging population dominan melambat. Perlambatan ekonomi dimulai dari Eropa, AS, Jepang, Korsel, dan kini China dan Thailand. Perpindahan pusat kekuatan ekonomi berpindah sesuai perkembangan demografi. “Inilah siklus ekonomi yang mengikuti siklus demografi.  Dulu Eropa, lalu  pindah ke Amerika, Jepang, Korea, China, dann sekarang  sedang dalam proses peralihan ke India dan seterusnya Afrika,” papar Perry.

Dengan mencermati perkembangan demografi, kata Perry, publik bisa mengetahui alasan mengapa Eropa resesi? Mengapa pertumbuhan ekonomi AS rendah dan nyaris resesi tahun lalu. Mengapa ekonomi China hanya bertumbuh 5% dan dalam dua tahun terakhir ekonomi India melesat di atas 6%.

Faktor demografi, demikian Gubernur, tidak  berpengaruh terhadap masalah  sosial, melainkan juga pada fragmentasi ekonomi keuangan. Negara dengan dominasi penduduk yang tak lagi produktif tidak mampu memproduksi produk berkualitas dengan harga bersaing. Biaya tenaga kerja terlalu mahal. Suku bunga menjadi mahal.

Kondisi demografi juga berpengaruh terhadap pergerakan investasi. “Dalam  portofolio investasi, kita sudah bersaing dengan negara maju karena negara maju butuh dana untuk membiayai wong tuwo-tuwo itu,” jelas Perry.

Indonesia sedang menikmati bonus demografi hingga tahun 2040.  Saat ini, penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif, yakni 199 juta atau 71% dari populasi. Sedang penduduk usia milenial (Gen Y) dan Gen Z sekitar 130 juta. Kelompok usia inilah yang menjadi penggerak ekonomi.  Oleh karena itu, mereka harus memiliki pekerjaan.

Ketiga, kemajuan digital dan artificial inteligence (AI). Digitalisasi ini juga menimbulkan fragmentasi. Ada negara maju dengan modal dan teknologi yang lebih canggih menguasai platform digital dan AI atau kecerdasan buatan.  AI juga berdampak pada masalah etika selain disrupsi terhadap penggunaan tenaga kerja. Kondisi ini juga menimbulkan fragmentasi akibat perbedaan regulasi AI oleh setiap negara.

Indonesia perlu mendidik talenta muda untuk mengusai digitalisasi dan AI. Perusahaan perlu membangun lebih banyak data center untuk mempermudah dan mempercepat digitalisasi. (Primus Dorimulu)