Udara Jakarta Beracun, Bumi Makin Panas, Pemerintah Cepatlah Bertindak!

JAKARTA, investortrust.id – Jakarta kini makin beracun, bahkan termasuk kota dengan polusi udara terburuk keempat di dunia. Semakin buruk kualitas udara, semakin besar pula dampak yang ditanggung masyarakat, mulai dari iritasi saluran pernapasan, penyakit ISPA, asma, hingga risiko penyakit jantung dan kanker. Situasi ini menurunkan pula kualitas pemenuhan hak lain, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan yang layak.

Tak hanya itu, tingginya polutan yang tersisa di atmosfer akan terakumulasi dan memerangkap panas, seperti selimut, sehingga suhu bumi makin naik. Kenaikan suhu ini menjadi ancaman serius bagi Indonesia yang memiliki 13.466 pulau kecil dari total 17.000 pulau. Pasalnya, selain menyebabkan perubahan iklim ekstrem, juga berpotensi menaikkan permukaan air laut dan menenggelamkan pulau-pulau kecil, yang tentu saja menimbulkan bencana kemanusiaan, sosial, ekonomi, keamanan, dan kedaulatan negara.

Artinya, masalah polusi udara di Jakarta harus segera diatasi oleh pemerintah, tidak bisa hanya menyodorkan jawaban solusi dengan memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Apalagi, orang-orang dan aktivitas penting di Ibu Kota ini tidak serta merta dalam waktu singkat bisa dipindahkan ke Ibu Kota Negara baru di Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Berdasarkan data IQ Air, Jakarta menduduki kota peringat keempat berpolusi udara terburuk di dunia, bahkan mengalahkan Dhaka di Bangladesh di posisi kelima dan Mumbai di India posisi keenam. Jakarta hanya sedikit lebih baik dari Doha di Qatar yang di posisi terburuk, Dubai di Uni Emirat Arab peringkat kedua, dan Kuwait City di peringkat keempat.

Posisi Jakarta yang masih menjadi Ibu Kota Indonesia juga harus menyadarkan pemerintah untuk segera bertindak mengatasi polusi, termasuk karena peranannya sebagai etalase komitmen ESG. ESG yang merupakan singkatan dari Environmental, Social, and Governance ini merupakan konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, maupun bisnis berkelanjutan, dengan mengimplementasi prinsip pelestarian lingkungan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang baik.

Pakar ekonomi dan manajemen Rhenald Kasali menyebut belum lama ini, masalah ESG sangat serius. Investasi Tesla akhirnya berlabuh di Malaysia untuk membangun mobil listrik, antara lain karena komitmen ESG-nya dinilai lebih tinggi, kendati Indonesia memiliki sumber-sumber bahan baku baterai listrik terutama nikel dan pasar mobil terbesar di Asia Tenggara. Apalagi, dengan adanya perdagangan bebas Asean, produksi Negeri Jiran ini juga gampang dipasarkan ke Indonesia dan menikmati fasilitas pembebasan atau pengurangan bea impor.

ESG ini menjadi perhatian penting Tesla, perusahaan tercatat di Bursa Efek New York. Pasalnya, para investor maupun kreditur yang dibutuhkan untuk mendanai pembangunan pabrik mobil listrik Tesla itu memilih perusahaan yang memiliki komitmen tinggi ESG.

Masalah pengendalian kenaikan suhu bumi memang kian menjadi perhatian warga dunia, apalagi di berbagai negara makin sering dilanda gelombang panas ekstrem. Jika suhu udara di Jakarta saat siang terik mencapai 33 derajat Celcius yang membuat warga kegerahan, di kota lain seperti Doha bahkan mencapai 42 derajat Celcius. Suhu di Dubai menyentuh 40 derajat Celcius dan Kuwait City 43 derajat Celcius.

Sementara itu, Korea Selatan juga dihebohkan dengan gelombang suhu panas ekstrem mencapai 34-38 derajat Celsius yang melanda Kota Saemangeum, yang tengah menggelar Jambore Dunia 2023. Suhu ekstrem ditambah fasilitas Jambore yang tidak memadai membuat ribuan anak-anak sekolah menengah pesertanya terus bertumbangan, jatuh sakit. Amerika Serikat dan negara lain seperti Singapura cepat bertindak, menerbangkan pulang anak-anaknya lebih awal, sebelum acara internasional tersebut ditutup pada 11 Agustus 2023.

Tak hanya itu. Beberapa negara juga telah mengalami dampak serius dari naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global yang mencairkan es-es abadi di Kutub Utara maupun Selatan. Ini misalnya Maladewa, Kiribati, Tuvalu, dan beberapa negara pulau kecil lainnya. Negara mereka menghadapi risiko tenggelam dan rentan terhadap kenaikan air laut, karena ketinggiannya yang rendah.

Ancaman ini bukan isapan jempol belaka. Bahkan, Menteri Luar Negeri Tuvalu Simon Kofe mengusulkan negara dekat Australia itu sebagai pulau digital, dengan membuat replika mulai dari landmark hingga kekayaan sejarah dan budayanya, sebagai solusi alternatif untuk menjaga kelestarian negara dari ancaman kepunahan.

Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi polusi udara. Tentu saja, kita harus tahu dulu penyebabnya, antara lain emisi kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, asap aktivitas industri, dan limbah domestik. Polutan udara seperti partikel halus, nitrogen dioksida (NO2), sulfur dioksida (SO2), dan ozon troposferik ini dapat berasal dari berbagai sumber manusia dan alami.

Pemerintah Indonesia pun sudah memiliki program-program yang diharapkan bisa menurunkan polusi udara. Ini misalnya pengaturan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, kampanye kesadaran lingkungan, pengelolaan limbah, serta pemberian insentif keringanan pajak mobil listrik berbasis baterai dan subsidi sepeda motor listrik. Untuk Jakarta sendiri, juga ada insentif bagi mobil listrik, berupa keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan tidak terkena peraturan ‘ganjil genap’ berdasarkan nomor pelat kendaraan.

Namun, upaya itu tidak cukup, mengingat Jakarta masih menjadi kota dengan polusi udara tinggi di dunia. IQ Air pun pernah menyebut, polusi udara diperkirakan telah menyebabkan 5.500 kematian dan merugikan sekitar 1,4 miliar dolar AS di Jakarta pada 2021.

Artinya, pemerintah harus lebih terbuka mendengar masukan dari berbagai kalangan untuk menyelesaikan masalah polusi udara Jakarta. Ini termasuk dari organisasi penggiat lingkungan Walhi, yang membeberkan indeks kualitas udara di Jakarta di level 124 AQI US dengan polutan utama udara di Jakarta adalah PM 2.5 dengan konsentrasi 45 ug/m3 pada Selasa (08/08/2023). Nilai ini 9 kali lebih tinggi dari standar kualitas ideal WHO dengan konsentrasi PM 2.5 antara 0 sampai 5 mikrogram per meter kubik.

Setidaknya, pemerintah pusat dan daerah harus serius menindaklanjuti tuntutan yang diserukan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (IBUKOTA). Tuntutan ini misalnya, pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata untuk menuntaskan permasalahan pencemaran udara, Pemprov DKI Jakarta melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien dan mengumumkan kepada masyarakat, serta menyusun dan mengimplementasikan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar. Selain itu, menteri kesehatan perlu menghitung dampak penurunan kesehatan akibat pencemaran udara di Jakarta, sebagai dasar pertimbangan gubernur DKI Jakarta dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

Tentu saja, sasaran tindakan pemerintah ini harus bisa terukur, misalnya Jakarta bisa keluar dari daftar 10 kota terburuk berpolusi udara sebelum akhir tahun ini. Di sisi lain, masyarakat juga perlu aktif membantu menurunkan polusi udara, misalnya dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan tidak membakar sampah sembarangan. Selain itu, giat menanam aneka tanaman untuk menghijaukan rumah maupun lingkungan.