Tiga Mesin Pertumbuhan Menghantar Generasi Emas

JAKARTA, investotrust.id —  Dengan tiga mesin pertumbuhan, Indonesia diyakini mampu memanfaatkan bonus demografi dan mewujudkan generasi emas tahun 2045. Ketiga mesin pertumbuhan itu adalah revitalisasi mesin konvensional, mesin ekonomi baru, dan penyempurnaan mesin ekonomi Pancasila. Dengan revitalisasi mesin ekonomi konvensional dan mesin ekonomi baru, laju pertumbuhan ekonomi bisa dipacu di atas 7%. Sedangkan dengan penyempurnaan mesin ekonomi Pancasila, ekonomi Indonesia akan bertumbuh inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Waktu bergulir begitu cepat. Tahun ini, rakyat Indonesia merayakan HUT kemerdekaan ke-79 dan 21 tahun akan datang, kemerdekaan Indonesia mencapai 100 tahun atau tahun emas. Generasi muda yang tahun ini berusia 12-39 tahun akan berusia 33-60 tahun. Kelompok usia yang kini masuk golongan Gen Y (milenial), kelahiran tahun 1981-1996 atau berusia 28-43 pada 2024,  dan Gen Z, kelahiran 1997-2012 atau kini berusia 12-27 adalah kelompok usia yang harus dipersiapkan dengan baik agar pada tahun 2045 menjadi generasi emas.

Generasi emas bukanlah semua  warga Indonesia yang pada tahun 2045 ikut merayakan 100 tahun Indonesia merdeka, melainkan mereka yang saat ini berada di usia Gen-Z hingga milenial. Warga di rentang usia inilah yang harus dipersiapkan dengan baik agar pada saat Indonesia merayakan tahun emas kemerdekaan, mereka menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Saat itu, mereka bukan pengangguran, melainkan warga yang memiliki pekerjaan, aset, investasi, dan passive income. Mereka diharapkan menjadi pembayar pajak yang taat.

Generasi emas adalah mereka yang mengalami financial freedom atau kebebasan finansial. Alangkah hebatnya Indonesia jika generasi emas adalah mereka yang sudah memiliki financial freedom. Negara dengan warga yang memiliki kebebasan finansial akan mendapatkan pembayar pajak yang tangguh. Dengan penerimaan pajak yang besar, negara memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat.

Belanja negara yang besar akan menggerakkan perekonomian. Dengan belanja negara yang besar, pemerintah memiliki kemampuan lebih besar untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pendapatan. Para fakir miskin dan anak telantar yang dibiayai negara akan terealisasi. Pada HUT Kemerdekaan RI ke-100, masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan para founding fathers akan menjadi kenyataan.

Upaya menghasilkan generasi emas harus dilakukan simultan. Selain menggerakkan tiga mesin pertumbuhan, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendidikan formal, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan vokasi juga perlu dibenahi agar para tamatan sekolah kejuruan dan diploma bisa menjadi tenaga kerja siap pakai. Mereka yang tidak memperoleh  pekerjaan dapat menjadi pekerja mandiri.

Selain pendidikan formal, pemerintah perlu memberikan iklim yang baik bagi pendidikan informal. Berbagai kursus bagi warga usia produktif perlu dibuka lebih banyak hingga ke level desa agar Indonesia memiliki tenaga terampil di berbagai bidang.  Kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan meski artificial inteligence (AI) atau mesin pintar sudah banyak menggantikan peran manusia.

Memacu Pertumbuhan

Resesi ekonomi tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 membuat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sembilan tahun terakhir tidak bisa menembus 5,5%. Tahun ini, 2024, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3% dan pada tahun-tahun selanjutnya akan  dipacu hingga di atas 7% agar Indonesia tidak terjungkal ke middle income trap.

Sejarah negara maju menunjukkan, ketika mereka menikmati bonus demografi, pertumbuhan ekonomi melaju di atas 7%. Kondisi itulah yang dialami Jepang, Korsel, dan kini China. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, semua tamatan sekolah bisa langsung memperoleh pekerjaan. Setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja yang terserap bisa di atas 500.000. Sebaliknya, setiap penurunan satu persen pertumbuhan ekonomi, negara kehilangan kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sama.

Pemimpin Indonesia sepuluh tahun ke depan, 2024-2034, sangat menentukan masa depan bangsa, khususnya dalam mengantarkan kaum milenial hingga Gen Z menjadi generasi emas tahun 2045. Pemimpin Indonesia hingga akhir dekade 2030-an mestinya figur yang mampu memanfaatkan bonus demografi yang kini jumlahnya sudah mencapai 71% dari total penduduk.

Siapa pun pemimpin Indonesia lima tahun ke depan, yang akan ditentukan pada pemilihan presiden (pilpres), Rabu, 14 Februari 2024, laju ekonomi pertumbuhan ekonomi harus dipacu di atas 7% dan pada saat yang sama, kesenjangan sosial perlu diturunkan. Pertumbuhan ekonomi yang dihendaki adalah pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi harus dinikmati oleh setiap warga Indonesia. Bukan hanya para pemegang kekuasaan dan pemilik modal. Itulah yang disebut pertumbuhan inklusif. Aspek keadilan sosial dan keberlanjutan harus menjadi perhatian agar hasil pembangunan dinikmati oleh seluruh rakyat dan generasi akan datang.

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh memicu kerusakan alam, pemanasan global, dan perubahan iklim yang ekstrem. Ekonomi hijau, dekarbonisasi, dan penerapan environmental, social, and governance (ESG) sudah menjadi keharusan. Bumi tidak boleh dieksploitasi habis-habisan oleh generasi saat ini, melainkan harus dijaga kelestariannya agar bumi bisa dinikmati oleh generasi akan datang.

Jika selama ini manusia lebih banyak “take, make, and waste”, ke depan manusia harus lebih banyak memberi agar kenaikan suhu bumi bisa ditahan, maksimal 1,5% hingga akhir abad ini. Karbonisasi berganti dengan dekarbonisasi lewat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) guna mencapai target net zero emission, selambatnya 2060. 

Indonesia yang mendatangani Paris Agreement, 22 April 2016, sudah menerbitkan Nationally Determined Contribution (NDC), sebuah komitmen untuk gas rumah kaca sebanyak 31,89% dengan kekuatan sendiri atau business as usual dan 43,30% dengan bantuan internasional. Ekonomi hijau perlu terus digemakan dan wajib diterapkan di semua sektor ekonomi.

Selain membangun geothermal atau panas bumi, energi solar atau energi matahari, pembangkit listrik tenaga air dan angin, pemerintah juga mengembangkan bioenergi lewat program biodiesel yang kini sudah mencapai B-35. Untuk mewujudkan net zero emission lebih awal, pemerintah juga mendorong pengelolaan hutan dan membangun proyek carbon capture and storage (CCS), yakni teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO2 yang dilepaskan ke atmosfer. Teknologi ini mencakup upaya pemisahan dan penangkapan (capture) CO2 dari sumber emisi gas buang, pengangkutan CO2 tertangkap ke tempat penyimpanan, dan penyimpanan ke tempat yang aman.

Pada akhir November 2023, Presiden Jokowi meresmikan Proyek Train 3 Tangguh sebagai Proyek CCS pertama di Indonesia dengan nilai investasi US$ 5 miliar. Proyek Gas Alam Blok Abadi Masela dengan nilai investasi US$ 19,8 miliar segera segera dibangun. Gas merupakan energi transisi dari energi fosil (BBM) ke EBT.  

Sejak era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, 2000—2001,  pertumbuhan ekonomi Indonesia jarang melaju di atas 6%. Pada era Gus Dur,  pertumbuhan ekonomi hanya melaju di kisaran 3,6-4,9% per tahun. Pada masa  Presiden Megawati Soekarnoputri, 2002—2004, ekonomi bertumbuh di kisaran 4,5-5% per tahun. Dalam sepuluh tahun era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 2005-2014, pertumbuhan ekonomi  beberapa kali menembus angka 6%. Pada tahun 2007, ekonomi Indonesia bertumbuh 6,35%.

Di era Presiden Jokowi, 2015—2023,, pertumbuhan  hanya di kisaran 4,8—5,3%. Salah satu penyebab adalah pandemi Covid-19 yang mendera Indonesia 2020 hingga 2022. Selama tiga tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia, masing-masing, minus 2,07%, 3,69%, dan 5,31%. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sekitar 5,30%. 

Mesin Pertumbuhan

Ketiga mesin pertumbuhan ekonomi —-revitalisasi mesin konvensional,  membangun mesin ekonomi baru, dan penyempurnaan mesin ekonomi Pancasila—dijalankan bersama-sama untuk memperkuat dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Belajar dari masa lalu, setiap mesin pertumbuhan harus bekerja optimal.

Pertama, revitalisasi mesin konvensional dilakukan melalui investasi dan perluasan akses pasar. Mesin ekonomi yang selama ini sudah terbentuk didorong untuk untuk bergerak lebih cepat. Mesin ekonomi konvensional itu adalah sektor usaha yang selama ini sudah memberikan kontribusi, yakni sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, dan industri manufaktur.

Menghadapi persaingan usaha yang kian sengit, Pemerintah Indonesia memperbaiki iklim investasi, meningkatkan investasi baru, dan memperluas akses pasar dengan menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara di dunia, di antaranya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership (CPTPP).

Pada awal Desember lalu, Selasa (13/12/2023), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu  Executive Vice President of the European Commission Valdis Dombrovskis untuk membahas percepatan implementasi I-EU CEPA.  Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk menyelesaikan berbagai sengketa perdagangan dan mendorong agar kesepakatan IEU CEPA dapat menjadi alternatif penyelesaian bagi permasalahan ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak.

Sedang CPTPP adalah forum kerja sama regional perdagangan yang disepakati 2018 dan   beranggotakan 11 negara.  Belakangan RRT mengajukan proposal untuk menjadi anggota CPTPP. Langkah ini cukup mengejutkan karena Tiongkok dan AS tengah terlibat perang dagang serius.  Sebelumnya, sejumlah pendukung  CPTPP adalah anggota Trans-Pacific Partnership (TPP), organisasi yang digagas AS. Organisasi yang juga dipimpin AS itu bertujuan untuk mengimbangi dominasi China di bidang ekonomi dan perdagangan internasional.

Kedua, membangun mesin ekonomi baru, yakni  digitalisasi dan AI atau  kecerdasan buatan, industri semikonduktor, dan ekonomi hijau. Digitalisasi dan penggunaan AI yang sudah terjadi di berbagai sektor akan dipercepat. Dampak penggunaan AI pada ekonomi global diperkirakan mencapai US$ 2,6-4,4 triliun per tahun. Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia bakal naik 4,1 x dari baseline tahun 2030.

Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia akan menjadi bagian dari rantai pasok dunia.  Saat ini, permintaan semikonduktor dari dalam dan luar negeri sangat besar dan ke depan, permintaan akan semikonduktor akan lebih besar lagi. Dalam mengembangkan industri semikonduktor, Indonesia akan kerja sama dengan berbagai negara, di antaranya  AS, Taiwan, Korea Selatan,  dan Jepang.

Komit terhadap target net zero emission, Indonesia akan menerapkan ekonomi hijau di berbagai sektor dan melaksanakan ESG.  Dengan hutan luas, Indonesia diyakini mampu lebih cepat mencapai target nol emisi meski kegiatan industri dengan dukungan energi fosil masih terjadi.

Pohon mampu menyerap CO2 yang terperangkap di atmosfer dan kemudian mengeluarkan oksigen (O2) yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Lewat mekanisme carbon offset, Indonesia diyakini mampu mencapai target emisi karbon lebih cepat dari target. Kondisi ini akan mendukung percepatan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia akan mengoptimalkan manfaat Asian Zero Emission Community (AZEC) yang dibentuk di G20 Bali, 2022) untuk mendorong transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau.

Ketiga, menyempurnakan mesin ekonomi Pancasila, yaitu mesin ekonomi berkeadilan untuk menjaga kesinambungan sosial ekonomi. Ke depan, pembangunan ekonomi tidak saja memacu pertumbuhan, melainkan juga menciptakan pemerataan dan keadilan.  Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan seiring dengan keadilan sosial.

Selama sembilan tahun terakhir, pemerintah memberikan perhatian besar penurunan angka kemiskinan, pengangguran, stunting, dan kesenjangan ekonomi dengan melaksanakan pembangunan ekonomi inklusif.  Orang boleh saja menilai ekonomi Indonesia liberal. Tapi, pada kenyataan, Indonesia adalah welfare state, negara dengan peran pemerintah dominan dalam menyejahterakan rakyat.

Pada masa pandemi Covid-19, peran pemerintah sangat menonjol. Ada dana perlindungan sosial dan bantuan bagi usaha mikro.  “Total dan penanganan Covid dan pemulihan ekonomi nasional atau PC-PEN pada tahun 2020 hingga 2021 sekitar Rp 550 triliun per tahun,” ungkap Airlangga pada diskusi dengan para pemimpin redaksi nasional, Rabu (27/12/2023).

Adalah tugas pemerintah dalam menjaga daya beli rakyat. Ketika terjadi kontraksi ekonomi, pemerintah harus meningkatkan belanja APBN. Peran ini dilaksanakan dengan sangat baik pada masa pandemi. Lewat Perppu, pemerintah memberikan dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN), masing-masing sebesar Rp 575,8 triliun pada tahun 2020, sebesar Rp 655,1 triliun pada tahun 2021, dan Rp 414,5 triliun pada tahun 2022. Total terealisasi PC-PEN sebesar Rp 1.645 triliun atau 86,8% dari target.

Dengan memberikan dana PC-PEN, defisit APBN yang menurut UU maksimal 3% dari PDB dinaikkan menjadi 6,09% pada tahun 2020. Meski menurun, defisit anggaran pada tahun 2021 masih sebesar 4,57% dari PDB. Pada tahun anggaran 2022, defisit anggaran sudah di bawah 3%, yakni di level 2,35%. Pengelolaan fiskal di bawah Menkeu Sri Mulyani Indrawati cukup pruden. Pada tahun 2023, defisit fiskal tinggal 1,65%.

Angka stunting akan terus diturunkan. Pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting nasional 21,6%. Pemerintah telah menetapkan target sunting 14% tahun 2024 dan nol persen tahun 2030.

Penduduk miskin absolut pada Maret 2023 masih sebesar 25,90 juta atau 9,36% dari total penduduk. Persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 7,29%, sedang  persentase penduduk miskin perdesaan 12,22%. Tingkat kemiskinan ekstrem menunjukkan penurunan dalam lima tahun terakhir, yakni turun dari 3,6% tahun 2018 ke 1,12%, Maret 2023.  Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen tahun ini.

Tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia cukup lebar seperti terlihat pada rasio Gini Maret 2023 yang masih sebesar 0,388. Rasio Gini pada Maret 2020 sebesar 0,381. Kesenjangan paling lebar terjadi di perkotaan. Pada Maret 2023, rasio Gini di perkotaan 0,409.

Kebijakan pemerintah selama pandemi menunjukkan wajah ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia bukan ekonomi liberal, melainkan ekonomi Pancasila. Pemerintah akan turun tangan sebagaimana welfare state. “Kebijakan ini jelas terlihat ada masa pandemi,” ujar Airlangga.

Saat ini, di awal 2024, ekonomi Indonesia cukup bagus dilihat dari berbagai aspek. Kondisi fiskal cukup sehat. Pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup luas untuk mencegah penurunan daya beli rakyat. Kondisi moneter cukup stabil. Ditopang oleh inflasi relatif rendah, nilai tukar rupiah cukup stabil. Di sektor keuangan, perbankan umumnya dalam keadaan sehat.

Meski laju pertumbuhan ekonomi di bawah 5,5%, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih besar serta kesenjangan sosial yang lebar, Indonesia sudah memiliki modal yang cukup besar untuk mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial.

Di tangan pemimpin yang tepat, tiga mesin ekonomi mampu membawa Gen Z dan milenial menjadi generasi emas pada saat Indonesia merayakan HUT Kemerdekaan ke-100 pada tahun 2045.***