Langkah Indonesia Turunkan Impor LPG

JAKARTA, Investortrust.id – Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang luar biasa, termasuk minyak bumidan gas alam (migas). Meski demikian, Indonesia masih mengimpor LPG (Liquified Petroleum Gas), bahkan mendominasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total pasokan LPG di Indonesia pada 2023 sekitar 8 juta metrik ton (MT) dan 0,5 MT sebagai cadangan. Sebanyak 77% atau sekitar 6,7 MT di antaranya dipenuhi dari impor.

"Masalahnya, 6,7 MT dari total pasokan atau 77% merupakan impor. Produksi dalam negeri kita sendiri hanya sekitar 1,3 juta MT," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji dalam konferensi pers Rabu (3/1/2024).

Dia menjelaskan, impor harus dilakukan karena gas produksi dalam negeri tak banyak memiliki kandungan propana dan butana yang dibutuhkan untuk memproduksi LPG. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi impor LPG yakni memperketat pembelian LPG subsidi agar tepat sasaran.

Seperti diketahui pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menerapkan pembelian LPG subsidi wajib memperlihatkan KTP. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Januari 2024.

"Jadi, ujungnya memang kita hendak mengurangi impor dan sampai saat ini belum ada wacana pembatasan. Dengan sistem ini (pembelian dengan KTP), saya yakin akan turun," ucap Tutuka.

Jargas Diperluas

Selain memperketat distribusi LPG bersubsidi, pemerintah tengah menggalakkan jaringan gas (jargas) agar bisa menjangkau rumah tangga. Jargas akan mendistribusikan LNG (Liquified Natural Gas) yang potensinya masih sangat besar di Indonesia.

Salah satu ruas pipa gas yang sudah dibangun pemerintah yakni ruas Cirebon-Semarang (Cisem) tahap I yang selesai 2023. Ruas itu akan dilanjutkan dengan jaringan Cisem tahap II yang diperkirakan rampung 2025.

Lalu, pemerintah segera memulai pembangunan pipa gas Dumai-Sei Mangkei di Sumatra dengan panjang 400 km. Pada ruas Cisem diperkirakan ada 300.000 sambungan rumah tangga (SR) yang bakal melayani masyarakat. Sementara pada jaringan Dumai-Sei Mangkei ada 600.000 penerima.

"Mulai tahun ini kita start karena 2027 harus selesai. Panjangnya 400 km. Tahun 2024 ini sudah tahap penyiapan," kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif.

Tak tanggung-tanggung, Arifin mengungkap pemanfaatan jargas dan LNG mampu menghemat devisa impor hingga Rp1,08 triliun per tahun. Diketahui pemerintah juga memanfaatkan LNG dalam transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 karena lebih rendah emisi.

"Jaringan pipa ini akan membuat kita mudah dan affordable untuk masyarakat. Sehingga harganya bisa kompetitif dan lebih murah dibandingkan LPG," kata Arifin di Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Diketahui, pembangunan transmisi pipa gas bumi merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Diperkirakan proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei menghabiskan biaya Rp 6,6 triliun.

Proyek pipa gas ini bakal menghubungkan sumber-sumber gas besar di Sumatera menuju daerah yang membutuhkan, terutama kawasan industri. Kawasan yang memiliki cadangan besar di Sumatra antara lain Wilayah Kerja (WK) Agung dan Andaman di Sumatera ke Pulau Jawa.

Kenapa Andalkan Gas Alam?

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengungkap gas alam menjadi andalan Indonesia karena potensinya yang masih amat besar. Di sisi lain, Indonesia tertatih-tatih dalam lifting minyak bumi.

Menurutnya, harapan lifting minyak bumi Indonesia hanya ada di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Dia menegaskan potensi minyak yang signifikan hanya ada di sana.

"Kalau minyak kita kan mau pakai Rokan, bulan Juni semoga kajiannya menghasilkan kesimpulan, itu saja harapan kita. Yang menarik baru di sana," ucapnya.

Sebaliknya, Arifin justru sangat optimistis dengan lifting gas alam. Menurutnya, sejumlah cadangan besar gas alam Indonesia telah ditemukan.

Mulai dari Geng North di Kalimantan Timur, Timpan-1, Layaran-1, Andaman hingga Blok Masela. Dia yakin target lifting 12 BCFD (billion cubic per feet) pada 2030 terpenuhi.

"Tapi kita mensyukuri ada discovery baru untuk gas, apalagi kita punya target 12 BCFD pada 2030. Jika semua discovery itu dikumpulkan baru 11,1 BCFD. Masih ada 0,9 lagi nanti kita siapkan infrastruktur," tuturnya.

Jargas Hadapi Tantangan Harga

Meski demikian, pengembangan jargas masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari harga keekonomian hingga permintaan dari masyarakat yang saling berkaitan. Dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi Investortrust.id, Primus Dorimulu pada 15 Desember 2023, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT PGN Tbk Harry Budi Sidharta mengungkap harga pasang jargas saat ini masih Rp 10.000 per meter kubik (m3).

“Sementara jika dibandingkan, harga LPG subsidi sama dengan Rp 5.000 per m3,” ujarnya.

Dia juga mengungkap skema pricing juga perlu dievaluasi. Pasalnya, harga pasang saat ini terlampau jauh jika dibandingkan dengan rumah yang sudah lebih dahulu memasang.

“Yang sudah pasang dulu tidak pernah di-review. Bayangkan, rumah di Menteng, harga gasnya masih Rp 4.500 per m3, karena yang lama enggak boleh naik, sementara yang sambungan baru naik terus,” ucapnya.

Sementara untuk harga LPG nonsubsidi yang dikonsumsi kalangan atas harganya setara Rp 18.000 per m3 jargas. Hal itu juga menjadi tantangan karena mereka tak masalah dengan harga LPG nonsubsidi saat ini.

Mereka juga enggan memasang jargas karena perlunya penggalian. Kedua PR itu masih terus dikaji oleh PGN.

Harry mengatakan solusi yang ditawarkan PGN yakni adanya skema subsidi dalam pemasangan jargas. Termasuk harga yang mengacu pada pelanggan listrik sehingga ada skema subsidi.

“Kami berencana akan membahas dengan pemerintah agar harganya mengacu pada pelanggan listrik. Misal pelanggan listrik di bawah 1.300 VA dikasih Rp 4.000 per m3. Sedangkan bagi pelanggan listrik yang sudah 1.300 VA ke atas, tarifnya di Rp 15.000 per m3, masih lebih murah dari LPG 12 kg. Jadi, ada subsidi silang,” ucapnya.

LNG Lebih Aman dari LPG

PGN menjelaskan LNG merupakan gas alam yang dijadikan cair dengan cara didinginkan pada suhu -162 derajat Celsius dan mengandung metana. Sementara LPG merupakan gas bumi yang bentuknya memang sudah cair dan mengandung propana dan butana.

LNG diklaim lebih aman karena bobotnya yang lebih ringan serta tidak mudah terbakar seperti LPG. Dan yang paling utama, LNG menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dari LPG.

“Penggunaan LNG mengurangi emisi CO2 hingga 25%, emisi NOX (hasil pembakaran) berkurang 90% serta tidak ada emisi sulfur, debu, dan partikel lain,” tulis PGN melalui laman resmi.

Oleh sebab itu, patut ditunggu kebijakan-kebijakan baru pemerintah serta stakeholder terkait agar harga pemasangan serta pemanfaatan sehari-hari jargas bisa lebih terjangkau bagi masyarakat. Dengan peningkatan permintaan yang diimbangi pengembangan infrastruktur, diharapkan tarif LNG bisa lebih terjangkau yang diharapkan bisa mengurangi impor serta subsidi LPG.