Belenggu di Kaki PLN Bernama Oversupply
JAKARTA, Investortrust.id – Alkisah, pada awal tahun 2014, Indonesia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun-tahun berikutnya, dengan proyeksi sebesar 7%-8% per tahun dalam kurun waktu 5-10 tahun berikut. Sejumlah parameter dan indikator pertumbuhan baik dari sisi tingkat konsumsi publik hingga Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri (PMA) dinilai mendukung proyeksi pertumbuhan tersebut.
Proyeksi tingginya investasi yang bakal menggerakkan perekonomian tersebut tentunya membutuhkan daya dukung berupa ketersediaan pasokan energi Listrik yang memadai. Sekadar informasi saja berdasarkan data historis PLN, pertumbuhan permintaan listrik biasanya akan setara dengan 1,3 kali lipat dari angka pertumbuhan ekonomi.
Untuk mengimbangi pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut, dibutuhkan daya dukung infrastruktur energi kelistirkan nasional, yang akan menopang setiap lini produksi yang harus berkembang.
Maka pada tahun 2015, dicanangkanlah proyek Pembangkit 35 Ribu Megawatt (35 GW). Adapun kick off dimulainya proyek pengembangan pembangkit dilakukan Presiden Joko Widodo di Bantul, Jawa Tengah tahun 2016. Pemerintahan duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat itu amat serius mendorong peningkatan infrastruktur kelistrikan di Tanah Air.
Keseriusan pemerintah diimplementasikan dengan dilansirnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yangditeken pada Januari 2016.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengadaan setrum nasional, PT Perusahaan Listrik Negara menjadi agent of development yang bertugas menyelesaikan proyek pembangunan pembangkit 35.000 MW (Megawatt), dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 kms (kilometer sirkit) tepat waktu.
Sayangnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8% ternyata sulit terwujud. Pada saat program pembangunan pembangkit ini disiapkan di tahun 2016, ekonomi tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,02% dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88%. Layak menjadi pijakan optimistis bahwa ekonomi akan terus bertumbuh. Namun di tahun-tahun berikutnya, angka 7% seperti jauh panggang dari api. Pertumbuhan ekonomi nasional hanya mampu bergerak di koridor 5%.
Bahkan pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% akibat pandemi Covid-19 yang mulai merebak sejak Desember 2019. Tahun berikutnya, di 2021 ekonomi mulai merangkak tumbuh, pun masih di bawah 5%, karena hanya mampu bergerak di angka 3,69%. Saat perekonomian global mulai stabil di tahun 2022 dan 2023, tingkat pertumbuhan pun masih bergerak ‘di situ-situ saja’, di kisaran 5%.
Baca Juga
PLN Tambah Pasokan Listrik Jadi 500 KV Dukung Investasi di Banyuwangi
Sementara itu pengembangan pembangkit listrik terus dilanjutkan, di tengah rendahnya daya serap pasokan listrik yang tersedia. Di sisi lain PLN harus ‘ketiban pulung’ karena skema take or pay yang dijalin dengan para penyedia listrik swasta (IPP/Independent Power Producer), membuat PLN harus tetap membayarkan pasokan listrik yang dihasilkan pembangkit sesuai kontrak. Jika kontrak tak dipenuhi, maka PLN akan dikenakan penalti.
Penderitaan PLN makin berat ketika pandemi Covid-19 merebak sejak akhir 2019. Saat itu industri mengalami penurunan aktivitas akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Daya serap industri pun merosot drastis.
PLN Nyaris ‘Ambyar’
Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo dalam kesempatan rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu mengakui rendahnya daya serap listrik oleh industri pasca pandemi Covid-19.
Saat raker medio Juli tahun lalu, Darmawan mengaku keuangan perusahaan nyaris ambyar pada tahun 2021 gegara rentang oversupply yang makin melebar hingga 7 giga watt. Sementara tingkat serapan industri dan konsumsi masih rendah terpengaruh faktor pandemi.
“Kami kebebanan penambahan pasokan waktu itu diperkirakan 7 gigawatt di 2021, sedangkan di saat bersamaan penambahan beban (demand) ini hanya terjadi di Jawa sebesar 1,1 GW. Jadi ada kelebihan 6 GW. Tentu saja waktu itu diprediksi keuangan PLN akan ambruk dengan kondisi yang sangat sulit itu,” kata Darmawan saat itu.
PLN memang tak tinggal diam, perusahaan mulai melakukan renegosiasi kesepakatan jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) dari para pengembang listrik swasta. “Kontrak PPA-nya itu dulu dengan asumsi yang ada itu fair.Tapi dengan berjalannya waktu, asumsi itu tidak lagi terpenuhi sehingga demand risk ada di kami, ini jadi beban di PLN. Untuk itu kami melakukan penangguhan atau kontraknya ToP [take or pay] bisa dikurangi atau bisa ditunda sampai 2 tahun, ada yang 16 bulan, 18 bulan,” kata Darmawan kepada media.
Cukup signifikan tingkat penghematan yang dihasilkan dari renegosiasi. Setidaknya kata Darmawan, PLN berhasil mengurangi beban take or pay hingga Rp47,05 triliun pada periode 2021 hingga 2022. Sebagian besar beban bisa dihapus dari skema take or pay di tahun 2021, yang sebesar Rp37,21 triliun.
“Kami mengurangi cost, melakukan renegosiasi menambah permintaan dengan berbagai upaya di 2022 laporan keuangan kami menjadi yang terbaik dalam sejarah PLN dalam kondisi Covid-19 karena ada dua sisi demand dan supply kami selesaikan dengan baik,” kata dia.
Secara rinci hingga tahun 2022 kelebihan pasokan listrik di PLN masih sebesar 56%. Naik dari dua tahun sebelumnya yang sebesar 39,9% pada tahun 2020 dan sempat turun sedikit menjadi 37% pada tahun 2021.
Nah baru-baru ini Kementerian Energi dan Sumber Dana Mineral menyebut upaya yang dilakukan oleh PLN telah berhasil menekan sekian persen kelebihan daya. Disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman PHutajulu, oversupply listrik sistem Jawa-Bali pada akhir 2023 berada di angka 4 GW. Angka tersebut menurutnya turun signifikan dari akhir 2022 lalu yang berada di angka 7 GW.
“Beberapa pembangkit pada dua sampai tiga tahun diupayakan agak mundur COD-nya (commercial operation date) supaya tidak tertumpuk take or pay-nya,” kata Jisman saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Kerek Demand Daya Listrik Harus Jadi Solusi
Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan, persoalan berlebihnya pasokan listrik PLN menjadi hulu dari munculnya sejumlah program yang bertujuan untuk meningkatkan daya serap energi nasional. Sebut saja seperti rencana pembagian kompor listrik ke masyarakat, yang belakangan diganti menjadi pembagian rice cooker.
Dimasukkannya PT PLN dalam ekosistem pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) nasional pun dianggap sebagai bagian dari upaya menekan tingkat kelebihan setrum yang mendera PLN.
“Secara sederhana jika kita ingin mengurangi overcapacity, demand-nya ditambah. Bagaimana bagaimana caranya? Pertama konsumen didorong mengkonsumsi listrik lebih banyak, baik di level rumah tangga hingga industri. Berikutnya tentu dengan cara mengurangi supply yang berlebih tadi, kurangi pembangkit,” ujarnya saat bincang-bincang dengan Investortrust.id.
Mendorong daya serap atau meningkatkan demand tentu bukan persoalan mudah, karena sayyaratnya adalah perekonomian harus bertumbuh. Artinya ketika perekonomian bertumbuh, maka spending masyarakat akan meningkat. Dan salah satu spending masyarakat tersebut adalah berusaha meningkatkan kenyamanan hidup, seperti membeli alat elektronik pendingin ruangan atau AC.
Baca Juga
Dua PLTS PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Pangkas Emisi Karbon 618,5 Ton
Peningkatan spending sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi ini dipastikan berujung pada daya serap listrik yang meningkat. “Apalagi pelanggan PLN dari kalangan rumah tangga adalah yang terbesar dari porsi pengguna hasil produksi listrik perusahaan, totalnya sekitar 77 juta pelanggan,” kata Fabby.
Sayangnya, jumlah pelanggan ritel tersebut ternyata sebagian merupakan pemilik daya listrik antara 450 – 900 VA, yang artinya mereka adalah kalangan menengah bawah yang daya belinya memang rendah.
Sekedar catatan, melansir data dari Statistik PLN 2022, Daya Tersambung per Jenis Tegangan didominasi oleh daya bertegangan rendah, yang sebesar 71,66% sementara tegangan menengah sebesar 24,31%, dan tegangan tinggi memiliki porsi 4,03%.
Kualifikasi tegangan rendah terdiri atas kelompok rumah tangga dengan golongan tarif S-1, R-1, R-2, dan R-3, lalu Kelompok bisnis golongan tarif B-1, B-2, kelompok industri dengan golongan tarif I-1, I-2, serta kelompok gedung kantor pemerintah golongan tarif P-1 dan kelompok penerangan jalan umum golongan tarif P-3.
Tegangan rendah juga sejatinya tidak bisa diartikan sebagai kelompok masyarakat tidak mampu. Karena jenis tegangan rendah kelompok rumah tangga R1 misalnya, terentang antara pemilik daya 450 VA hingga 2200 VA. Hanya S1 saja yang merupakan kelompok dengan pemilik daya 220 VA.
Nah menurut Fabby, di kelompok rumah tangga terbawah, kategori tidak mampu ada sekitar 5 juta sambungan, sementara kelompok mampu sekitar 7-8 juta.
Bagi kelompok mampu, ada cara lain untuk bisa mendorong mereka meningkatkan konsumsi listriknya, yakni dengan menggratiskan peningkatan daya atau kapasitas listrik, paling tidak ke 2200 VA.
“Mudahkan pemasangan atau peningkatan daya, atau bahkan digratiskan saja. Dari 900 dan 1300 VA ke 2200. Kalau saya listriknya sudah naik, mereka akan leluasa menggunakan peralatan listrik, tak ada restriksi,” kata Fabby.
Menurut Fabby, skema ini akan sangat efektif meningkatkan daya serap listrik di masyarakat, dibanding mewajibkan PLN untuk ikut mengembangkan jejaring Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), mengingat target pasar yang relatif lebih kecil dibanding rumah tangga.
Kembali bicara langkah meningkatkan demand, PLN juga harus melakukan pendekatan ke kawasan-kawasan industri baru, agar mereka tidak mengembangkan pembangkit secara mandiri. Jika perlu, dilakukan pendekatan pada kawasan industri eksisting agar mereka mematikan pembangkit berkapasitas kecil di kawasan industri mereka, dan digantikan dengan grid dari PLN secara langsung.
“Atau jika mereka butuh pembangkit yang lebih bersih, dengan intensitas emisi yang rendah sesuai dengan tuntutan target emisi nol ke depan, PLN harus mampu mengusahakan itu,” imbuhnya.
Kurangi Supply
Dalam kesempatan yang sama, Fabby juga menyampaikan saran agar PLN melakukan pensiun dini sejumlah pembangkit listrik berbasis batu bara yang dinilainya telah uzur. “Solusi oversupply yang berikutnya yang tentu dengan mengurangi supply yang tersedia. Saat ini PLN masih mengoperasikan pembangkit PLTU yang sudah tua, seperti PLTU Suralaya dan Paiton. Dengan mempensiunkan dua pembangkit ini sejatinya sudah bisa mengurangi oversupply lebih dari 3 Giga Watt,” kata Fabby.
Baca Juga
Revisi Permen PLTS Atap, antara Masifikasi dan ‘Grid Defection’
Sekadar informasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya bisa dikatakan tetap menjadi tulang punggung (backbone) kelistrikan Jawa-Bali. PLTU Suralaya memiliki kapasitas pembangkit sebesar 3.400 Megawatt (MW) yang terdiri dari Unit 1-7. Unit 1-4 memiliki kapasitas total sebesar 1.600 MW, dan Unit 5-7 memiliki kapasitas total sebesar 1.800 MW.
Sementara itu PLTU Paiton memiliki total kapasitas sebesar 4600 megawatt (MW) yang terdiri 8 unit pembangkit yang dikelola oleh beberapa perusahaan, termasuk PT PLN Nusantara Power yang merupakan anak perusahaan PT PLN Persero.
Faktanya pemerintah lewat kementerian BUMN memang berniat menyuntik mati empat unit pembangkit di Suralaya pada akhir 2023. Tingkat emisi yang buruk dan telah mengotori udara ibu kota DKI Jakarta menjadi alasan Menteri BUMN Erick Thohir memerintahkan empat unit di Suralaya dipensiunkan.
Baru-baru ini, wacana untuk mempensiunkan dua dari empat unit pembangkit, yakni unit III dan IV di PLTU Suralaya kembali mengemuka. Disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto medio Januari 2024 lalu, saat ini PT PLN sedang mengkaji penghentian operasi PLTU Suralaya III dan IV, sebagai salah satu strategi menurunkan emisi dan meningkatkan bauran EBT.
Soal rencana dimatikannya sejumlah unit PLTU di Suralaya, Fabby menyebut seharusnya pemerintah bisa bergerak cepat mengimplementasikan wacana tersebut. Äpalagi setiap kelebihan 1 GW, PLN harus membayar sebesar Rp 3 triliun.
Nilai pembangkit PLTU Suralaya menurut Fabby juga sudah nol. Hanya saja pada tahun 2016 pemerintah pernah melakuan revaluasi pembangkit tersebut untuk kepentingan meningkatkan leverage PLN, demi memperoleh pendanaan lewat utang untuk mengembangkan proyek 35 GW. “Pembangkit itu nilainya sudah nol sebenarnya. Kenapa jadi masalah karena tahun 2016 direevaluasi, hasil reevaluasi akan digunakan buat PLN minjem uang untuk membangun infrastruktur PLN. Misalnya transmisi proyek 35 GM,” ujar Fabby.
Jadi, lanjut Fabby, seharusnya pemerintah bersikap taktis. Jika memang PLTU telah direvaluasi nilai asetnya untuk peningkatan leverage demi utang, maka pemerintah tinggal membayarkan nilai tadi sehingga menjadi nol kembali.
“Setiap 1 GW oversupply PLN harus membayar Rp3 triliun. Tinggal dihitung lebih untung mana, PLN terus mengeluarkan uang akibat oversupply dan PLN harus bayar kontrak listrik swasta, itu lebih mahal. Saya yakin asetnya lebih rendah dari itu (kewajiban yang harus dibayar). Ini kita dibuat ‘ribet’ aja urusannya,” tegas Fabby.
Berikutnya, lanjut Fabby, sesuai RUPTL PLN terkait rencana menambah pembangkit baru sebesar 13,6 GW sampai tahun 2030. PLN sebaiknya mengkaji kembali mana pembangkit yang sebaiknya tidak dibangun, dan dipastikan untuk tidak dilanjutkan pembangunannya.
“Jadi kalau mau kurangi oversupply di Jawa yang konon katanya 3 giga watt, PLN tidak mengoperasikan PLTU Paiton dan PLTU Suralaya, itu selesai persoalan over capacity-nya,” tandasnya.
Serapan Oversupply lewat Rice Cooker
Dalam kesempatan berbeda, pengamat energi dari UGM Fahmy Radhi menyoroti upaya pemerintah yang mencoba memaksimalkan serapan tenaga Listrik dari PLN yang tengah berlebih, lewat kebijakan bagi-bagi kompor listrik, hingga rice cooker atau penanak nasi elektrik.
Pada tahun 2022 lalu, Kementerian ESDM menelurkan kebijakan pembagian kompor Listrik sebagai langkah menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan mengoptimalkan pemanfaatan listrik yang tengah berlebih.Kebijakan ini akhirnya dianulir dan diganti dengan pembagian rice cooker, kendati baru-baru ini pemerintah menyatakan akan mengaktifkan kembali kebijakan pembagian kompor listrik.
Baca Juga
Disampaikan Fahmy, pembagian kompor listrik masih masuk akal untuk menyerap kelebihan listrik PLN karena tingkat voltase tinggi yang dibutuhkan. Hanya saja ternyata masyarakat yang menjadi sasaran pembagian kompor itu adalah masyarakat kelas bawah yang menggunakan daya listrik antara 450 VA – 900 VA, yang nota bene tak mampu menghidupkan kompor listrik bertegangan minimal 1.000 watt.
“Makin tak masuk akal begitu yang dibagikan adalah rice cooker. Kalau tujuannya untuk mengurangi oversupply, kemudian untuk mengurangi karbon, atau untuk menggantikan konsumsi elpiji 3 kilogram, tak bisa tergantikan dengan memberikan rice cooker,” kata Fahmy saat dihubungi.
Rice cooker, kata Fahmy, memiliki fungsi terbatas hanya untuk memasak nasi. Berikutnya untuk memasak yang lainnya masyarakat akan tetap menggunakan LPG 3 kg. “Makanya saya menduga ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan elektabilitas. Dugaan saya begitu,” cetusnya.
“Dananya kan cukup besar, ini yang nggak bener, yang membuat kampus UGM memprotes, melanggar etika dan moral, dan tidak ada keadilan,” imbuh Fahmy. Adapun pemerintah lewat Kementerian ESDM melansir kebijakan ini pada 26 September 2023, dan mulai berlaku saat tanggal diundangkan, 2 Oktober 2023. Kementerian menganggarkan Rp340 miliar untuk penyediaan 680.000 unit rice cooker gratis.
Belakangan, pemerintah kembali mengaktifkan pembagian kompor gratis. Hanya saja, seperti disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto, program akan dijalankan pada tahun 2025, dan ditujukan untuk masyarakat kalangan mampu.