‘Disgorgement Fund’: Kasus Kecil Telah Membuktikan, Kini Ujian Ada pada Kasus Besar
Poin Penting
|
Oleh: Sanusi *)
INVESTORTRUST.ID - Lebih dari dua dekade saya terlibat dalam advokasi pasar modal Indonesia melalui Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia (MISSI), mulai dari Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, hingga menjabat Ketua Umum selama dua periode pada 2013–2023. Selama perjalanan itu, saya menyaksikan betapa cepatnya kepercayaan investor ritel dapat hancur apabila integritas pasar diperlakukan sebagai persoalan sekunder.
Karena itu, perkembangan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menindak manipulasi saham patut diapresiasi. OJK baru saja menetapkan tindakan terhadap 10 kasus pelanggaran pasar modal, termasuk tiga kasus manipulasi perdagangan saham HOMI, SAMF, dan SMDM. Dalam ketiga kasus tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp23,77 miliar.
Angka ini penting karena menunjukkan bahwa OJK memiliki alat hukum untuk menarik kembali keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Denda bukan lagi satu-satunya sanksi. Keuntungan tidak sah juga dapat diperintahkan untuk dikembalikan melalui mekanisme disgorgement atau “pengembalian keuntungan tidak sah”.
Kasus Kecil Telah Membuktikan Mekanisme
Dalam kasus HOMI, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp6,89 miliar. Pada kasus SAMF, nilai yang diperintahkan untuk dikembalikan mencapai Rp12,55 miliar. Sementara pada kasus SMDM, nilainya Rp4,32 miliar. Total ketiganya mencapai Rp23,77 miliar.
Selain itu, OJK juga menjatuhkan denda administratif total Rp3,71 miliar atas berbagai pelanggaran dalam 10 kasus tersebut. Perbandingan ini penting: dalam beberapa kasus, nilai keuntungan tidak sah yang harus dikembalikan jauh lebih besar daripada denda yang dikenakan.
Artinya, denda bukan satu-satunya jawaban atas pelanggaran pasar modal. Denda bersifat sanksi, sedangkan disgorgement bertujuan memastikan pelaku tidak tetap menikmati keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.
Ke Mana Keuntungan Tidak Sah DSSA, BREN, dan CUAN?
Namun, perkembangan ini justru membuat pertanyaan terhadap kasus DSSA, BREN, dan CUAN menjadi semakin mendesak. Dalam siaran pers OJK tanggal 16 Oktober 2026, OJK menyatakan menemukan fakta adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atas pelanggaran pada transaksi saham DSSA serta pemesanan saham BREN dan CUAN.
Atas temuan tersebut, OJK menjatuhkan denda administratif Rp1,5 triliun untuk DSSA, Rp500 miliar untuk BREN, dan Rp100 miliar untuk CUAN.
Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat penting: apakah denda Rp2,1 triliun yang telah dibayarkan dan disetorkan ke kas negara sudah mencakup keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, ataukah keuntungan tidak sah tersebut masih akan ditindaklanjuti secara terpisah melalui Pengembalian Keuntungan Tidak Sah?
Jika denda tersebut belum mencakup keuntungan tidak sah, maka publik berhak mengetahui:
* Berapa nilai keuntungan tidak sah yang ditemukan OJK?
* Siapa pihak yang menerima manfaat ekonomi dari keuntungan tersebut?
* Apakah OJK akan menetapkan perintah pengembalian keuntungan tidak sah?
* Kapan keuntungan tersebut akan dikembalikan?
* Apakah dana yang dipulihkan akan digunakan untuk kompensasi investor yang dirugikan?
* Apakah akan dibentuk Dana Kompensasi Kerugian Investor atau Disgorgement Fund?
Kasus kecil HOMI, SAMF, dan SMDM telah membuktikan bahwa OJK mampu menerapkan mekanisme ini. Kini, kasus besar DSSA, BREN, dan CUAN menjadi ujian apakah alat tersebut juga diterapkan secara proporsional ketika nilai yang terlibat jauh lebih besar.
Disgorgement Fund: Dari Kerugian Menjadi Investasi Pasar
Apabila OJK menetapkan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah, hasilnya perlu dikelola secara transparan dan akuntabel. Dana Kompensasi Kerugian Investor atau Disgorgement Fund dapat menjadi instrumen untuk mengelola dana hasil disgorgement.
Prioritas pertama tetap harus diberikan kepada kompensasi investor yang dirugikan sesuai mekanisme dan syarat klaim yang berlaku. Namun, sisa dana tidak boleh dibiarkan mengendap tanpa arah. Sisa dana tersebut dapat dialokasikan untuk penguatan ekosistem pasar modal Indonesia.
* Edukasi dan literasi investor, khususnya bagi investor ritel pemula.
* Advokasi dan perlindungan investor, termasuk pendampingan serta kanal pengaduan.
* Pelatihan profesional pasar modal, seperti analis, perencana keuangan, sales, direktur emiten, dan pengelola dana.
* Riset dan pengembangan sistem deteksi dini transaksi tidak sehat.
* Penguatan tata kelola emiten, khususnya keterbukaan informasi dan transparansi beneficial
ownership.
* Peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, termasuk pelatihan forensik
keuangan serta analisis aliran dana.
Dengan pendekatan ini, dana hasil disgorgement tidak hanya menjadi simbol sanksi, tetapi menjadi investasi jangka panjang bagi kepercayaan pasar.
Penegakan Pidana Tetap Menjadi Ujian
Penerapan disgorgement juga harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang tegas. OJKtelah menyatakan melakukan pemeriksaan awal terhadap 61 saham berstatus High Shareholding Concentration (HSC) dan mengidentifikasi sedikitnya 31 saham yang terindikasi berpotensi dugaan pelanggaran pidana pasar modal.
Indikasi tersebut belum berarti pihak mana pun bersalah. Asas praduga tidak bersalah harus dijaga penuh. Namun, justru karena itu, indikasi pidana tidak boleh berhenti pada tahap administratif. Apabila unsur pidana terpenuhi, OJK perlu menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang tepat, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum yang berwenang.
Bagi MSCI, reformasi pasar modal Indonesia akan diuji bukan hanya oleh besarnya denda, melainkan oleh bukti bahwa pelanggaran serius memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Penegakan pidana yang proporsional dan berbasis bukti adalah sinyal paling kuat bahwa Indonesia serius memulihkan integritas pasar.
Penutup
Kasus kecil HOMI, SAMF, dan SMDM telah membuktikan bahwa OJK memiliki alat untuk menarikkembali keuntungan tidak sah. Kini, kasus besar DSSA, BREN, dan CUAN menjadi ujian apakah alat tersebut juga diterapkan secara proporsional ketika nilai yang terlibat jauh lebih besar.
Publik tidak menuntut vonis sebelum pengadilan. Publik menuntut kejelasan: berapa keuntungantidak sah yang ditemukan, siapa penerimanya, apakah denda Rp2,1 triliun sudah mencakupnya, dan apakah keuntungan tersebut akan dikembalikan.
Jika OJK mampu menjawab pertanyaan tersebut secara tegas dan transparan, maka denda bukan lagi akhir dari penegakan hukum, melainkan awal dari pemulihan kepercayaan investor. Dan jika dana hasil disgorgement dikelola dengan baik, kerugian publik dapat diubah menjadi investasi bagi pasar modal Indonesia yang lebih edukatif, transparan, dan berintegritas. ***
Keterbukaan Penggunaan AI
Artikel ini disusun dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dalam proses penelusuran, penyusunan, penyuntingan, dan penyempurnaan bahasa. Seluruh substansi, pandangan, penilaian, dan tanggung jawab atas isi artikel tetap merupakan tanggung jawab penulis.
*) Praktisi pasar modal, mantan Ketua Umum Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia (MISSI).
