Dari Dapur hingga Jalan Raya, Elektrifikasi Menyalakan Mesin Ekonomi
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Pagi itu, Yuni (45) berdiri di dapur rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Aroma kopi perlahan menguar ketika air di dalam ketel mulai mendidih di atas kompor listrik. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela, menerangi meja dapur tempat secangkir kopi dan sepiring roti tersaji.
“Sekarang cukup menekan tombol untuk menyalakan kompor, lalu menunggu air mendidih sambil menyiapkan sarapan keluarga,” kata Yuni kepada Investortrust.id, Selasa (27/10/2026).
Baca Juga
Perkuat Pasokan Listrik, PLN Alirkan 15 MMSCFD Gas Natuna ke Batam
Tak ada suara korek api, bau gas, atau kekhawatiran kehabisan tabung LPG yang terkadang sulit didapat atau mengalami perubahan harga. Rutinitas memasak yang dahulu bergantung pada tabung gas kini terasa lebih praktis dengan listrik.
Perubahan serupa juga dirasakan Andi (32), seorang pengemudi taksi listrik. Setiap hari, dia menghabiskan waktu di jalan Jakarta untuk mengantarkan penumpang. Kendaraannya melaju nyaris tanpa suara mesin, sementara layar di dasbor menunjukkan sisa daya baterai yang tersedia.
Tidak ada lagi rutinitas singgah di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli bensin. Pengeluaran operasionalnya pun berkurang. “Dulu, saya menghabiskan Rp 150.000 per hari untuk bensin. Sekarang, biaya pengisian daya hanya sepertiganya. Lebih hemat, dan saya bisa menabung untuk anak,” ujar Andi saat Investortrust.id menaiki taksi listrik yang dikemudikannya.
Kisah Yuni dan Andi menggambarkan perubahan sederhana yang menjadi bagian dari transformasi energi. Kompor listrik dan kendaraan listrik (electrical vehicle/EV) bukan sekadar pilihan teknologi, melainkan pintu masuk masyarakat untuk mengubah pola konsumsi energi dari bahan bakar fosil menuju listrik.
Perubahan gaya hidup tersebut sekaligus membuka peluang pertumbuhan kebutuhan listrik. Di balik meningkatnya penggunaan peralatan rumah tangga listrik dan kendaraan listrik, terdapat kebutuhan akan pasokan energi yang andal dan semakin rendah emisi.
PT PLN Indonesia Power, subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan Listrik berupaya memperkuat keandalan dan efisiensi pembangkit untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional.
Baca Juga
Sekretaris Perusahaan PT PLN Indonesia Power Agung Siswanto mengatakan, perusahaan mendukung program pemerintah dalam mendorong elektrifikasi sekaligus meningkatkan penjualan listrik PLN. Untuk menjalankan peran tersebut, perusahaan memprioritaskan keandalan pasokan, efisiensi biaya operasional, serta pengembangan usaha pembangkitan. “Keandalan pembangkit menjadi salah satu tanggung jawab utama kami,” kata Agung kepada Investortrust.id.
PLN Indonesia Power memastikan unit-unit pembangkit yang dikelolanya beroperasi optimal agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Perusahaan juga meningkatkan efisiensi sehingga pembangkit dapat menghasilkan listrik dengan biaya kompetitif tanpa mengorbankan keandalan pasokan.
Tantangan tersebut semakin besar seiring perubahan pola konsumsi energi. Ketika masyarakat mulai menggunakan kendaraan listrik, kompor listrik, dan berbagai peralatan elektronik, kebutuhan listrik akan meningkat. Kondisi ini menuntut kesiapan pembangkit sekaligus transformasi sumber energi yang digunakan.
Menyiapkan Transisi Energi
Untuk mendukung perubahan tersebut, PLN Indonesia Power menyusun peta jalan menuju net zero emission (NZE) atau kondisi ketika emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer dapat diimbangi dengan penyerapan atau pengurangan emisi. Pemerintah menargetkan Indonesia mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat.
Agung menjelaskan, perusahaan menjalankan dua pendekatan utama. Pertama, mengembangkan pembangkit baru yang lebih ramah lingkungan. Kedua, meningkatkan dan memodernisasi pembangkit yang sudah beroperasi agar lebih efisien dan menghasilkan emisi lebih rendah.
Strategi tersebut dibagi ke dalam tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang. Seluruhnya diselaraskan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Sebagai perusahaan pembangkitan listrik terbesar di Indonesia, PLN Indonesia Power menargetkan penurunan intensitas emisi pembangkit secara bertahap dari sekitar 0,76 ton CO₂ per megawatt hour (MWh) menjadi 0,09 ton CO₂ per MWh pada 2050, sebelum mencapai NZE pada 2060.
Pada tahap awal hingga 2034, perusahaan memprioritaskan dekarbonisasi operasi pembangkit melalui pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi dan pembangkit energi variabel yang dipadukan dengan sistem penyimpanan baterai. Total kapasitas energi terbarukan yang direncanakan mencapai sekitar 23 gigawatt (GW).
Perusahaan juga mulai melakukan riset dan pengembangan pembangkit istrik tenaga nuklir melalui proyek percontohan berkapasitas 250 megawatt (MW).
Di sisi lain, PLN Indonesia Power merencanakan pembangunan pembangkit listrik berbasis gas dengan kapasitas sekitar 3,65 GW sebagai bagian dari peralihan bertahap dari batu bara menuju sumber energi yang lebih bersih.
Pembangkit batu bara yang masih beroperasi juga akan ditingkatkan efisiensinya melalui teknologi high efficiency low emission (HELE), seperti ultra-supercritical dan supercritical, dengan kapasitas sekitar 2,6 GW. Perusahaan turut mengembangkan konsep klaster hybrid yang menggabungkan pembangkit batu bara dengan energi terbarukan untuk menekan emisi.
Baca Juga
Bahlil Tegaskan Harga LNG yang Turun Bukan untuk Pembangkit Listrik
“Optimalisasi operasi pembangkit juga dilakukan melalui digitalisasi operasi dan pemeliharaan guna meningkatkan faktor kapasitas serta efisiensi pembangkit,” kata Agung.
Transformasi tersebut mencakup pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar campuran di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pada tahap awal, program cofiring biomassa direncanakan diterapkan pada pembangkit dengan total kapasitas sekitar 9,5 GW, dengan tingkat pencampuran 1% hingga 5%.
PLN Indonesia Power juga menguji penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar campuran pada pembangkit listrik tenaga gas serta biofuel pada pembangkit bermesin diesel dan gas.
Memasuki fase menengah hingga 2050, perusahaan menargetkan tambahan kapasitas pembangkit energi bersih sekitar 62 GW. Pengembangan pembangkit nuklir juga direncanakan meningkat hingga sekitar 7 GW. “Nuklir dipandang sebagai salah satu opsi pembangkit rendah emisi yang mampu menyediakan listrik stabil dalam jangka panjang,” ujar Agung.
Pada periode tersebut, sejumlah pembangkit batu bara juga mulai beralih menggunakan bahan bakar alternatif, seperti amonia hijau dan biofuel. Tingkat cofiring biomassa ditingkatkan menjadi 10% hingga 50%. Sementara itu, sekitar 5,5 GW kapasitas pembangkit batu bara diperkirakan memasuki masa pensiun secara bertahap.
Baca Juga
Prabowo Panggil Bahlil, Bahas Listrik Desa hingga Pabrik Baterai CATL–Antam
Perusahaan juga menyiapkan teknologi carbon capture storage (CCS) dan carbon capture utilization storage (CCUS) untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon agar tidak dilepaskan ke atmosfer. Pada tahap awal, proyek percontohan CCS direncanakan diterapkan pada pembangkit batu bara berkapasitas sekitar 0,8 GW, sebelum diperluas hingga mencakup sekitar 5 GW kapasitas pembangkit.
Adapun pada fase jangka panjang hingga 2060, PLN Indonesia Power mempertimbangkan pemanfaatan hidrogen secara lebih luas. Sejumlah pembangkit listrik tenaga gas direncanakan mampu menggunakan hidrogen hingga 100% sebagai bahan bakar. Sistem pembangkit hybrid yang menggabungkan tenaga surya dengan baterai juga dikembangkan untuk meningkatkan fleksibilitas pasokan listrik.
Peluang Ekonomi dari Elektrifikasi
Transformasi pembangkitan tersebut memiliki kaitan erat dengan perubahan konsumsi energi masyarakat. Elektrifikasi bukan hanya persoalan mengganti teknologi, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui pengurangan impor bahan bakar, penurunan subsidi, dan penciptaan industri baru.
Kajian Indef Green Transition Initiative (GTI) memperkirakan transisi sistem ketenagalistrikan Indonesia menuju energi terbarukan berpotensi memberikan tambahan produk domestik bruto (PDB) hingga US$ 160 miliar atau sekitar Rp 2.600 triliun pada periode 2025–2035.
Direktur Indef GTI Imaduddin Abdullah mengatakan, elektrifikasi berbasis energi terbarukan, terutama tenaga surya, menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan biaya impor energi.
Kajian tersebut mencatat, tambahan PDB terutama berasal dari peningkatan pendapatan ekspor listrik sebesar US$ 65 miliar dan penurunan impor minyak sebesar US$ 59 miliar. Kontribusi lainnya berasal dari transisi energi hingga pengembangan manufaktur teknologi bersih.
Baca Juga
Pemprov DKI Siapkan Rp 5,27 T untuk 10.000 Bus Listrik hingga 2030
“Elektrifikasi juga diperkirakan dapat membantu menutup 8%–10% kesenjangan pertumbuhan ekonomi menuju target pertumbuhan 8% yang dicanangkan pemerintah,” kata Imaduddin kepada Investortrust.id di sela dalam media briefing bertajuk Transitioning Indonesia's Power System: Economic and Fiscal Impacts di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Salah satu sumber manfaatnya berasal dari pengurangan ketergantungan terhadap energi impor. Selama ini, penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak dan LPG untuk kebutuhan rumah tangga ikut mempertahankan permintaan energi yang sebagian pasokannya berasal dari luar negeri.
“Ketika kita menyampaikan bahwa ini elektrifikasi kendaraan transportasi, kendaraan listrik, transportasi publik lewat bus, lalu juga rumah tangga di kompor listrik. Itu kan semua energi yang disumber dari dalam negeri,” kata Imaduddin.
Menurut dia, penggunaan listrik untuk transportasi dan rumah tangga berpotensi mengurangi konsumsi energi impor sekaligus menekan kebutuhan subsidi pemerintah.
Selama ini, pemerintah menghadapi paradoks ketika harus mengimpor energi dengan harga mahal untuk memenuhi kebutuhan domestik, kemudian mengalokasikan subsidi agar masyarakat tetap mampu mengakses energi tersebut. “Kalau kita menggunakan energi dari dalam negeri, elektrifikasi, sehingga akhirnya impor terhadap energi dari luar bisa dikurangi, sebenarnya subsidinya bisa berkurang,” ujarnya.
Indef GTI memproyeksikan elektrifikasi dapat menurunkan permintaan minyak hingga 22% pada 2035 atau setara 140 juta barel per tahun. Sektor transportasi menyumbang lebih dari 90% penurunan tersebut seiring peralihan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.
Penghematan impor minyak diperkirakan mencapai US$ 60 miliar hingga US$ 75 miliar selama 2025–2035, dengan penghematan tahunan sekitar US$ 15 miliar pada 2035.
Pemerintah juga berpotensi menghemat subsidi energi hingga US$ 20 miliar dalam periode yang sama. Sekitar US$ 16 miliar di antaranya berasal dari pengurangan subsidi minyak dan diesel, terutama melalui elektrifikasi transportasi.
Dari sisi investasi, elektrifikasi dan pengembangan listrik bersih diperkirakan mampu menarik sekitar US$ 56 miliar pada 2025–2035. Sekitar US$ 30 miliar di antaranya berpotensi mengalir ke manufaktur teknologi bersih dalam negeri, termasuk baterai kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi, kendaraan listrik, dan panel surya.
Baca Juga
Kurangi Penggunaan BBM, PLN EPI Kembangkan Jaringan LNG untuk Pembangkit 477 MW di Nusa Tenggara
Sementara itu, investasi elektrifikasi pengguna akhir diperkirakan mencapai US$ 13 miliar, mencakup sektor transportasi, rumah tangga, dan industri. Sektor pertumbuhan baru, seperti ekspor listrik tenaga surya dan pusat data, berpotensi menyerap investasi sebesar US$ 13 miliar.
Manfaat lainnya terlihat pada penciptaan lapangan kerja. Indef GTI memperkirakan sektor ketenagalistrikan berpotensi menciptakan sekitar 48.000 pekerjaan tambahan pada 2035, meningkat 65% dibandingkan skenario dasar.
Dengan tingkat permintaan listrik yang sama, bauran pembangkit berbasis energi terbarukan diperkirakan menciptakan sekitar 47.000 pekerjaan lebih banyak dibandingkan pembangkit fosil.
Kesiapan Sistem Kelistrikan
Meski menawarkan peluang ekonomi besar, percepatan elektrifikasi membutuhkan kesiapan infrastruktur dan sistem ketenagalistrikan. Peningkatan penggunaan kendaraan listrik, misalnya, harus diimbangi kapasitas pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, dan fasilitas penyimpanan energi.
Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Adrian Lembong mengatakan, transisi energi tidak cukup hanya dilakukan dengan menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan. Pemerintah juga perlu mendorong pemanfaatan listrik di sektor transportasi, memperkuat jaringan transmisi, dan mengembangkan teknologi penyimpanan energi.
“Elektrifikasi transportasi dapat membantu mengurangi konsumsi BBM dan ketergantungan terhadap minyak yang harganya dipengaruhi dinamika pasar global. Selain itu, berpotensi mengurangi tekanan terhadap anggaran negara, terutama ketika pemerintah harus menanggung subsidi energi,” kata Adrian dalam media briefing yang sama.
Menurut dia, penyimpanan energi menjadi salah satu komponen penting karena memungkinkan listrik disimpan ketika produksi berlebih dan digunakan kembali saat permintaan meningkat atau produksi energi terbarukan menurun.
Fleksibilitas tersebut dapat membantu ystem kelistrikan memenuhi perubahan permintaan sekaligus mengurangi kebutuhan mengoperasikan pembangkit berbahan bakar fosil untuk mengatasi lonjakan konsumsi.
Transisi energi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pembangkit energi terbarukan yang dibangun. Perubahan juga perlu berlangsung di sisi pengguna, mulai dari dapur rumah tangga, kendaraan di jalan raya, hingga proses produksi di sektor industri.
Kisah Yuni yang beralih menggunakan kompor listrik dan Andi yang mengemudikan taksi listrik menunjukkan bahwa elektrifikasi dapat dimulai dari keputusan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak aktivitas masyarakat yang beralih menggunakan listrik, semakin besar pula peluang peningkatan konsumsi dan penjualan listrik PLN.
Untuk itu, elektrifikasi gaya hidup menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan sektor ketenagalistrikan. Perubahan tersebut tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan menekan emisi, tetapi juga memperluas pasar listrik domestik.
Meningkatnya kebutuhan listrik sekaligus menjadi dorongan PLN Indonesia Power untuk memastikan pembangkit semakin andal, efisien, dan rendah emisi. Dengan demikian, transisi energi dan pertumbuhan penjualan listrik dapat berjalan beriringan, menopang kemandirian energi sekaligus daya saing ekonomi Indonesia.
