1 Abad Geotermal RI, dari Perut Bumi Menuju Kemandirian Ekonomi
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Kabut tipis masih menyelimuti perbukitan Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ketika udara dingin menyambut pagi. Di antara barisan tanaman kopi yang tumbuh di lereng perbukitan, sejumlah petani mulai menyusuri kebun, memetik buah kopi yang telah matang, lalu mengumpulkannya untuk dibawa ke tempat pengolahan.
Aktivitas itu berlangsung di kawasan yang menyimpan sejarah panjang energi panas bumi (geotermal) Indonesia. Di tengah udara yang sejuk, para petani mengandalkan alam untuk menghidupi kebun mereka. Namun, ketika musim hujan datang atau matahari tak kunjung muncul, proses pengeringan biji kopi dapat berlangsung lebih lama dan menghambat produksi.
Baca Juga
PGE (PGEO) Dorong Panas Bumi untuk Pasok 'Green Data Center' dan AI
Kini, panas dari perut bumi membantu mengatasi persoalan tersebut. Melalui fasilitas Geothermal Dry House yang dikembangkan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) atau PGE, petani dapat mengeringkan biji kopi tanpa sepenuhnya bergantung pada cuaca. Proses yang sebelumnya membutuhkan sekitar 30–45 hari kini dapat dipangkas menjadi 3–10 hari.
“Dulu kami sangat bergantung pada matahari. Kalau cuaca kurang bagus, proses pengeringan bisa lama dan hasilnya juga tidak maksimal. Dengan Geothermal Dry House, proses pengeringan menjadi jauh lebih cepat sehingga kopi bisa segera diproses dan dipasarkan,” ujar salah seorang petani kopi kepada Investortrust di Kamojang saat media visit pada Juni 2026.
Perubahan itu bukan sekadar memangkas waktu produksi. Pengeringan yang lebih cepat membantu petani mengelola hasil panen lebih efisien serta memperbesar peluang memperoleh harga jual yang lebih baik.
Di kawasan yang berada pada ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut tersebut, panas bumi perlahan mengambil peran baru. Energi yang selama puluhan tahun dikenal karena kemampuannya menghasilkan Listrik, kini turut mendukung rantai produksi pertanian dan membuka akses pasar.
Corporate Secretary PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Muhammad Taufik mengatakan perusahaan memanfaatkan panas dari steam trap pada sistem panas bumi sebagai sumber energi alternatif untuk mengeringkan biji kopi. Teknologi tersebut membantu menciptakan proses pengeringan yang lebih higienis dengan tingkat kematangan biji yang lebih merata.
Baca Juga
API Dorong Panas Bumi Dipercepat, 88% Cadangan Belum Tergarap
“Dari sisi operasional, waktu pengeringan meningkat hingga 3 kali lebih cepat dengan efisiensi mencapai 300%. Jika sebelumnya petani membutuhkan waktu sekitar 30–45 hari, kini proses tersebut hanya memerlukan waktu sekitar 3–10 hari,” kata Taufik dalam media visit PLTP Area Kamojang, Kabupaten Bandung, yang dihadiri Investortrust.id pada Juni 2026.
PGE menggandeng tiga kelompok tani. Program tersebut telah menjangkau sekitar 320 keluarga petani kopi di kawasan Kamojang. Perjalanan komersialisasi produk dimulai melalui produksi perdana pada 2023. Pada tahap awal, penjualan tercatat 168 kilogram green bean atau biji kopi mentah dan 29 kilogram roasted bean atau biji kopi sangrai.
Pasarnya pun mulai meluas hingga ke luar negeri. Jepang menerima sekitar 5 ton kopi Kamojang, sedangkan Jerman 10 ton. Di dalam negeri, produk tersebut dipasarkan kepada sejumlah pelaku industri kopi di Lampung, Bandung, dan Cirebon. Peluang pasar berikutnya terbuka dari Riyadh, Arab Saudi, dengan potensi permintaan 20 ton serta Korea Selatan 10 ton. PGE juga menjajaki pasar Jeddah, Dubai, dan Abu Dhabi.
Satu Abad dari Kamojang
Pemanfaatan panas bumi untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi bagian perjalanan panjang Kamojang. Kawasan di perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung tersebut mulai dieksplorasi untuk panas bumi pada 1926. Pertamina kemudian melanjutkan pada 1974 sebelum pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Kamojang Unit I beroperasi komersial pada 1983.
Kini, Wilayah Kerja Panas Bumi Kamojang dikelola PGE melalui lima unit PLTP dengan total kapasitas terpasang 235 megawatt (MW). Pembangkit tersebut memasok listrik bagi lebih dari 260.000 rumah tangga sepanjang tahun. Hingga September 2025, PLTP Kamojang menghasilkan 1.326 gigawatt hour (GWh) listrik, tertinggi di antara seluruh wilayah kerja panas bumi yang dikelola PGE. Operasinya juga berkontribusi mengurangi emisi karbon sekitar 1,22 juta ton karbon dioksida per tahun.
Baca Juga
IESR: 'Data Center' Harus di-'Support' Listrik Bersih, Geotermal Jadi Pilihan
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan Kamojang memiliki arti penting dalam perjalanan pengembangan panas bumi nasional karena menjadi titik awal pemanfaatan energi tersebut di Indonesia.
“100 tahun lalu, potensi panas bumi Indonesia pertama kali ditemukan di Kamojang. Hari ini, kita melihat bagaimana sejarah tersebut berkembang tidak hanya menjadi sumber energi bersih yang andal, tetapi sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Baron saat media visit PGE Area Kamojang yang diikuti Investortrust.id pada Juni 2026.
Menurut dia, panas bumi memiliki posisi strategis bagi Pertamina karena mampu memasok listrik secara stabil dan berkelanjutan. Karakteristik tersebut memungkinkan pembangkit panas bumi berperan sebagai base load, yakni sumber listrik yang dapat memasok kebutuhan secara terus-menerus dan tidak bergantung sepenuhnya pada kondisi cuaca, seperti pembangkit tenaga surya maupun angin. “Bisnis panas bumi adalah bisnis yang sustain,” kata Baron.
Meski memiliki manfaat langsung bagi masyarakat dan mampu memasok listrik secara stabil, pengembangan panas bumi nasional masih menghadapi tantangan besar. Potensi sumber daya yang melimpah belum sepenuhnya berubah menjadi kapasitas pembangkit, sementara investasi di sektor tersebut membutuhkan biaya awal yang besar dan menghadapi risiko eksplorasi.
Pendiri dan CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 24–27 gigawatt (GW). Namun, kapasitas yang telah dimanfaatkan baru sekitar 2,7 GW atau 10%–12% dari potensi tersebut.
“Pengembangan panas bumi di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak lama, tetapi dalam 10–15 tahun terakhir pertumbuhannya relatif lambat dibandingkan potensi yang tersedia,” kata Fabby saat dihubungi Investortrust.id pada 6 Oktober 2026.
Fabby menjelaskan pengembangan panas bumi mulai dilakukan lebih serius sejak era 1980-an sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi setelah krisis minyak pada dekade 1970-an.
Dia mengidentifikasi tiga persoalan utama yang memperlambat pertumbuhan investasi, yakni meningkatnya risiko eksplorasi, kenaikan biaya eksplorasi, serta penolakan sebagian masyarakat terhadap proyek panas bumi.
Risiko Eksplorasi dan Tarif Menjadi Penentu
Karakteristik panas bumi membuat pengembang harus mengeluarkan investasi besar sebelum mengetahui secara pasti kualitas sumber daya yang akan dimanfaatkan. Pemerintah perlu mengambil peran lebih besar dalam menanggung risiko eksplorasi, terutama untuk wilayah yang potensi sumber dayanya belum diketahui secara memadai.
Fabby mengusulkan pemerintah membiayai eksplorasi terlebih dahulu untuk mengidentifikasi potensi sumber daya di suatu wilayah. Setelah keberadaan uap dan karakteristik reservoir diketahui, pemerintah dapat menawarkan proyek tersebut kepada investor melalui mekanisme lelang. “Risiko eksplorasi itu bisa saja diambil oleh pemerintah. Jadi misalnya pemerintah yang bayar,” ujarnya.
Ketentuan harga listrik panas bumi dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, juga perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan risiko dan biaya proyek.
Fabby memperkirakan harga listrik panas bumi rata-rata berada pada kisaran US$ 0,10–US$ 0,12 per kilowatt hour (kWh), setara sekitar Rp 1.650–Rp 1.980 per kWh dengan asumsi kurs Rp 16.500 per dolar AS. Namun, harga dapat lebih tinggi, bergantung pada karakteristik sumber daya dan skala proyek. Pada lokasi tertentu, harga listrik panas bumi dapat mencapai sekitar US$ 0,14–US$ 0,15 per kWh.
Sebagai pembanding, harga listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara dapat berada di sekitar US$ 0,06 per kWh. Namun, menurut dia, perbandingan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan biaya ekonomi karena batu bara untuk pembangkit listrik memperoleh dukungan kebijakan harga domestik (domestic market obligation/DMO). “PLTU 6 sen tapi harus diingat PLTU 6 sen itu karena apa? Karena batu baranya disubsidi,” ujar Fabby.
Tanpa dukungan tersebut, dia memperkirakan harga listrik PLTU berbasis batu bara dapat mencapai US$ 0,09–US$ 0,12 per kWh.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Global Trade Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah menilai panas bumi memiliki keunggulan karena dapat memasok listrik secara stabil selama 24 jam. Namun, sejumlah lokasi potensial berada di kawasan terpencil, termasuk wilayah hutan yang memiliki persoalan lingkungan dan sosial.
“Sumber panas bumi umumnya di lokasi terpencil, termasuk kawasan hutan yang memiliki persoalan lingkungan dan sosial,” kata Imaduddin kepada Investortrust.id di sela media briefing bertajuk Transitioning Indonesia's Power System: Economic and Fiscal Impacts di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Sejumlah proyek panas bumi juga menghadapi tantangan hubungan dengan masyarakat sekitar. Penyelesaian konflik sosial dan pemberian manfaat ekonomi yang nyata kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian investasi.
Persoalan daya saing energi baru terbarukan (EBT) juga berkaitan dengan cara pemerintah membentuk harga energi. Perbandingan biaya listrik pembangkit fosil dan energi terbarukan belum sepenuhnya setara karena batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik memperoleh dukungan melalui kebijakan harga khusus. “Tarif listrik murah itu sebenarnya karena kita mensubsidi pembangkit menggunakan batu bara DMO,” kata Imaduddin.
Kebijakan tersebut membuat harga domestik tidak sepenuhnya mencerminkan biaya ekonomi. Ketika harga batu bara domestik ditahan di bawah potensi harga ekspornya, terdapat biaya peluang yang perlu diperhitungkan dalam menilai keekonomian pembangkit.
“Apabila dukungan kebijakan terhadap energi fosil dan energi terbarukan diperhitungkan secara lebih setara, daya saing pembangkit energi terbarukan berpotensi meningkat,” kata Imaduddin.
Selain harga bahan bakar, biaya lahan juga menjadi salah satu komponen yang dapat meningkatkan kebutuhan investasi pembangkit panas bumi. “Pemerintah dapat memprioritaskan pemanfaatan lahan yang sudah tersedia untuk menekan biaya pengembangan proyek,” kata Imaduddin.
Pemerintah Buka 14 Wilayah Kerja
Di tengah berbagai tantangan investasi, pemerintah mendorong percepatan pengembangan wilayah kerja panas bumi baru. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka lelang 14 lokasi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dengan target kapasitas mencapai 732 MW. Target 732 MW tersebut menjadi bagian dari rencana penambahan kapasitas panas bumi sebesar 5,2 GW yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
“Ini arahan Pak Menteri (Menteri ESDM Bahlil Lahadalia) untuk mempersingkat regulasi izin panas bumi dan kita membuka lelang, sebanyak 14 lokasi,” jelas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam acara The 12th Indonesia EBTKE ConEx 2026 di JIExpo, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Eniya, penyederhanaan regulasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pemerintah berharap proses yang lebih ringkas dapat memperbaiki struktur keekonomian proyek dan meningkatkan potensi keuntungan bagi pengembang.
Adapun 14 lokasi yang dilelang tersebar di Nusa Tenggara Barat, Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Gorontalo. Di antaranya Sembalun di Nusa Tenggara Barat dengan cadangan 11 MW dan target kapasitas operasi komersial atau commercial operation date (COD) 10 MW pada 2033. Guci di Jawa Tengah memiliki cadangan dan kapasitas COD masing-masing 20 MW pada 2033, sedangkan Suwawa di Gorontalo memiliki cadangan 20 MW.
Pemerintah mencatat bauran energi baru terbarukan pada semester I 2026 mencapai 17,3%, dengan panas bumi menyumbang 1,84%. Pemerintah menargetkan bauran EBT mencapai 30% pada 2034.
Sementara itu, kapasitas terpasang energi baru terbarukan Indonesia telah mencapai 16,32 GW. Namun, pertumbuhan investasi dinilai masih perlu dipercepat untuk memenuhi kebutuhan penambahan kapasitas dalam jangka panjang. “Capaian hingga 2034 itu kita targetkan 30% bauran energi mix nasional untuk EBT,,” ujar Eniya.
Baca Juga
Panas Bumi Makin Kompetitif, ESDM Bidik Kapasitas Geotermal 5,2 GW
Pelaksana Tugas Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Norman Ginting mengatakan pihaknya mendukung agenda pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan, termasuk proyek panas bumi dalam RUPTL 2025–2034. “Tidak luput dari pandangan kami dukungan perbankan, Danantara, pelaku usaha, selain 1,7 juta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi,” kata Norman dalam acara The 12th Indonesia EBTKE ConEx 2026 di JIExpo, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Ekspansi PGE dan Tantangan Keekonomian
Pengembangan wilayah kerja baru PGE menjadi bagian dari upaya memperbesar kontribusi panas bumi dalam sistem kelistrikan nasional. Perusahaan menargetkan kapasitas terpasang yang dikelola secara mandiri mencapai sekitar 1 GW pada 2028 dan meningkat menjadi sekitar 1,7 GW pada 2032 dari saat ini 727 megawatt (MW). Potensi sumber daya di seluruh wilayah kerja yang dikelola perusahaan mencapai sekitar 3 GW.
"Kami punya target 1 gigawatt pada 2028 dan 1,7 gigawatt pada 2032. Itu target kami," kata Corporate Secretary PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Muhammad Taufik kata Taufik menjawab pertanyaan Investortrust.id saat media visit PLTP area Kamojang, Kabupaten Bandung Juni 2026 silam.
Sejumlah proyek disiapkan untuk menambah kapasitas pembangkit. Di Lumut Balai, Sumatra Selatan, PGE telah mengoperasikan Unit 1 dan Unit 2 dengan kapasitas masing-masing 55 MW. Pengembangan Unit 3 dan Unit 4 juga masuk dalam rencana perusahaan. Lumut Balai Unit 3, Lumut Balai Unit 4, serta Lahendong Unit 7–8 masuk dalam Green Book 2026. Ketiga proyek tersebut memperoleh dukungan pembiayaan hingga US$ 477,87 juta.
Baca Juga
Pada kuartal I 2026, PGE mencatat produksi listrik 1.370 GWh, meningkat 15,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, produksi listrik perusahaan mencapai 5.095 GWh, naik 5,55% dari 4.827 GWh pada 2024.
Panas bumi memiliki keunggulan sebagai sumber listrik stabil dan rendah emisi, tetapi potensi besar tersebut hanya akan menjadi kekuatan ekonomi jika didukung kebijakan yang tepat. Ibarat mata air di balik pegunungan, kekayaan panas bumi Indonesia tak cukup hanya ditemukan, tetapi harus dibuka jalannya agar mengalir menjadi energi, investasi, dan kesejahteraan.
