Keselamatan Penyeberangan Jangan Jadi 'Arisan Nasib'
Poin Penting
|
BANDUNG, investortrust.id — Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo meminta keselamatan transportasi penyeberangan tidak hanya menjadi kepatuhan administratif. Dia menilai keselamatan harus dibangun sebagai budaya untuk mencegah kecelakaan.
Khoiri mengatakan, sejumlah kecelakaan kapal yang terjadi sejak Agustus hingga September 2026 menunjukkan masih adanya persoalan keselamatan di sektor penyeberangan.
"Keselamatan itu bukan tanggung jawab satu pihak saja. Tapi keselamatan itu merupakan sebuah ekosistem, sebuah mata rantai," kata Khoiri dalam acara Lokakarya Forum Wartawan Perhubungan di Bandung, Jumat (2/10/2026).
Khoiri menyebut mata rantai keselamatan tersebut melibatkan regulator, operator, pengelola pelabuhan, pengguna jasa, pemilik barang, agen, ekspedisi, hingga Biro Klasifikasi Indonesia.
Menurutnya, apabila terdapat satu mata rantai yang lemah, risiko kecelakaan dapat terjadi. "Kalau dari sekian belas mata rantai, dimulai dari yang tertinggi regulator, kemudian operator, kemudian pengelola pelabuhan, kemudian pemakai jasa, pemilik barang, agen, ekspedisi, Biro Klasifikasi Indonesia, katakanlah ada 15 mata rantai, satu mata rantai lemah saja, kapal tenggelam," tegas Khoiri.
Khoiri juga menyinggung sejumlah kejadian yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari kebakaran kapal di Samarinda, kapal PLN di Selayar, Mutiara Sentosa di perairan Sumenep, KMP Yasmin, hingga KM Virgo Transport 8.
Dia memaparkan, kejadian nyaris celaka atau near miss juga telah banyak terjadi. Bahkan, kata Khoiri, kapal Virgo Transport 8 sebelumnya juga pernah mengalami kebakaran pada muatannya.
Khoiri menegaskan, keselamatan harus menjadi fondasi transportasi, bersama keamanan, kenyamanan, pelayanan, dan konektivitas.
"Kapal boleh semakin besar, pelabuhan semakin modern, dan layanan semakin digital. Namun, keselamatan tidak boleh hadir hanya sebagai kepatuhan administratif," kata Khoiri.
Dia juga mengatakan, keselamatan harus direncanakan sejak awal sehingga dapat diwujudkan secara nyata. Ihwal itu, Gapasdap mendorong perubahan dari sekadar kepatuhan terhadap aturan menjadi kesadaran keselamatan atau safety awareness.
"Target kita itu mengubah keselamatan dari aturan menjadi kesadaran, atau safety awareness. Kepedulian terhadap keselamatan menjadi penting karena safety awareness itu merupakan modal dasar kita menuju kepada safety culture," imbuh Khoiri.
Khoiri menggarisbawahi, tanpa budaya keselamatan, operasional penyeberangan berisiko menjadi "arisan nasib".
"Tanpa safety culture, maka sejatinya setiap hari yang kita lalui ini, kita itu hanya menjalankan 'arisan nasib'," kata Khoiri.
Khoiri mencontohkan praktik angkutan kendaraan dengan kondisi bermuatan lebih atau over dimension over load (ODOL) yang selama ini masih ditemukan. Dikatakan, pengalaman bertahun-tahun tanpa kecelakaan tidak dapat dijadikan ukuran bahwa praktik tersebut aman.
Baca Juga
Prabowo Perintahkan Investigasi Kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa
"Banyak orang mengatakan, 'Saya puluhan tahun di situ memuat dengan kendaraan ODOL, kendaraan IMDG (International Maritime Dangerous Goods), sering kali dimensi kita langgar, sudah enggak apa-apa.' Artinya itu dapat kemujuran, dapat keberuntungan. Nasibnya lagi baik," ujarnya.
Khoiri juga menekankan, keselamatan tidak boleh hanya menjadi respons setelah kecelakaan terjadi. "Keselamatan tidak boleh menjadi reaksi setelah kecelakaan. Keselamatan harus bekerja sebelum kecelakaan terjadi," ucapnya.
Menurut dia, budaya keselamatan harus diterapkan setiap hari dan tidak hanya ketika perhatian publik terhadap kecelakaan sedang tinggi.
Minta Pelabuhan Jadi Gerbang Keselamatan
Khoiri meminta pengelola pelabuhan, termasuk PT ASDP Indonesia Ferry, Pelindo, dan badan usaha pelabuhan swasta, menjadikan pelabuhan sebagai gerbang keselamatan atau safety gate.
"Pelabuhan itu punya fungsi utama yang barangkali selama ini, ya bisa jadi setelah kejadian ini, ini tidak bisa dilupakan, yaitu sebagai pintu gerbang keselamatan atau safety gate," ujarnya.
Dia menjelaskan, pemeriksaan terhadap kendaraan harus dilakukan sebelum kendaraan memasuki kapal. Berat dan isi muatan kendaraan harus diketahui, termasuk pengendalian terhadap ODOL dan barang berbahaya atau dangerous goods.
"Jangan pindahkan risiko dari jalan raya ke atas kapal," lugas Khoiri.
Menurutnya, truk harus sudah dipastikan memenuhi persyaratan keselamatan sebelum bannya menyentuh pintu ramp door kapal.
Baca Juga
431.192 Truk ODOL Terdeteksi di Tol Jasa Marga, Baru 252 Bayar Tilang
"Jadi harusnya truk sebelum bannya itu menyentuh pintu ramp door, itu sudah harus dipastikan truk itu sudah clear. Jadi dia sudah diketahui beratnya, diketahui isinya apa," terang Khoiri.
Khoiri juga meminta dimensi kendaraan tidak mengganggu ruang keselamatan kapal, termasuk lampu dan fire sprinkler (alat pemadam api otomatis).
"Dimensi kendaraan harus sesuai dan tidak mengganggu ruang keselamatan kapal, tidak mengganggu lampu, tidak mengganggu sprinkler," katanya.
Dia juga meminta berat kendaraan wajib diketahui dan kendaraan ekstrem (IMDG) tidak boleh lolos tanpa pengendalian.
Dorong Zero ODOL
Khoiri turut mendukung penerapan Zero ODOL secara bertahap. Dia menyebut penerapan pengendalian muatan telah dimulai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.
"Alhamdulillah kemarin kita sudah sepakat bulat di Tanjung Perak sudah bisa kita mulai, muatan gayor (muatan berlebih) itu kita tolak," katanya.
Khoiri juga memaparkan tahapan pengendalian ODOL dilakukan mulai dari hari pertama hingga hari ketujuh, kemudian dilanjutkan pada hari kedelapan sampai hari ke-30 dengan pengendalian ukuran kendaraan.
Selanjutnya, pada hari ke-30 sampai hari ke-60, toleransi pelanggaran disebut sebesar 50%. Pada hari ke-60 sampai ke-90, toleransi tersebut menjadi 25%.
"Dan 1 Januari itu sudah 0%, tidak ada lagi Zero ODOL," tutur Khoiri.
Khoiri pun meminta penerapan pengendalian ODOL di angkutan laut tidak ikut ditunda seperti di jalur darat. Dikatakan, apabila terdapat keputusan penundaan di sektor lain.
"Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada keputusan dari 'atas' karena permintaan dari paguyuban sopir, kemudian ditunda, saya tidak kepingin di angkutan laut ini ikut-ikut ditunda," kata Khoiri.
Lima Agenda Keselamatan
Khoiri kemudian menyampaikan lima agenda yang menurutnya perlu dijalankan secara gotong royong untuk meningkatkan keselamatan transportasi penyeberangan.
Pertama, menjadikan pelabuhan sebagai gerbang keselamatan. Kedua, menerapkan zero ODOL secara sistematis dan berkeadilan. Ketiga, memastikan infrastruktur mengikuti perkembangan kapal dan lalu lintas.
Keempat, membangun budaya keselamatan mulai dari regulator hingga pengguna jasa. Kelima, menjadikan media sebagai bagian dari gerakan keselamatan nasional.
"Infrastruktur wajib mengikuti perkembangan kapal dan traffic. Kalau tidak, kejadian di Ketapang-Gilimanuk akan panjang. Tetapi lebih dari itu, kapal akan terus holding, terapung-apung, dan khawatir nanti terseret arus ke selatan," kata Khoiri.
Dia juga menekankan, budaya keselamatan harus diterapkan secara menyeluruh agar risiko yang telah diketahui dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi kecelakaan. "Keselamatan berarti memutus rantai risiko sebelum berubah menjadi kecelakaan," pungkas Khoiri.
