Urgensi Koreksi dan Evaluasi Kebijakan demi Pemulihan Kredibilitas Pemerintah

JAKARTA, investortrust.id – Kejatuhan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dipicu oleh menurunnya kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi domestik. Sejumlah ekonom menilai investor dan pelaku pasar kini mencermati persoalan kredibilitas pemerintah, mulai dari disiplin APBN, ketidakpastian regulasi, perluasan peran Danantara, hingga komunikasi kebijakan yang dianggap kurang menenangkan pasar. Masalah utama Indonesia saat ini bukanlah runtuhnya fundamental ekonomi, melainkan melemahnya kepercayaan akibat kebijakan yang dinilai kurang transparan dan minim respons terhadap kritik serta masukan publik.

Sorotan terbesar tertuju pada pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dan perluasan mandat Danantara. Para ekonom mengakui tujuan DSI untuk menutup kebocoran devisa dan menertibkan ekspor adalah langkah yang baik. Namun konsep menjadikan pintu tunggal ekspor komoditas strategis berisiko menimbulkan masalah baru berupa gangguan perdagangan, ketidakpastian kontrak, hingga penurunan minat investasi. Mereka menilai pemerintah seharusnya memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan integrasi data ekspor. Danantara juga perlu kembali fokus sebagai pengelola investasi dan aset negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Secara umum, para ekonom dan pengamat sepakat bahwa pemerintah perlu melakukan koreksi kebijakan untuk memulihkan kepercayaan pasar. Yang utama adalah menjaga disiplin fiskal, memperkuat independensi Bank Indonesia, memangkas program yang kurang produktif, meningkatkan transparansi data dan tata kelola, serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Kepercayaan investor, stabilitas rupiah, dan pemulihan pasar hanya dapat terwujud apabila pemerintah menunjukkan kesediaan untuk mengevaluasi kebijakan, memperbaiki tata kelola, dan membangun kredibilitas melalui tindakan nyata.

Demikian benang merah wawancara Investortrust dengan para ekonom dan pengamat tentang kondisi perekonomin Indonesia terkini, yang tecermin pada pelemahan nilai tukar rupiah dan kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Kurs rupiah sudah tembus level psikologis Rp 18.000 per dolar AS, sedangkan IHSG pada perdagangan Senin (8/6/2026) pagi ini berada di posisi 5.400-an sehingga terkoreksi sekitar 36% year to date (ytd).

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede berpendapat bahwa pelemahan rupiah dan kejatuhan IHSG bukan lagi sekadar reaksi terhadap ketidakpastian global, tetapi juga cerminan meningkatnya keraguan pasar terhadap arah kebijakan domestik. Faktor global memang memberi tekanan melalui dolar AS yang kuat, suku bunga global yang tinggi, tingginya harga minyak, dan arus modal yang lebih selektif ke negara berkembang.

“Namun, tekanan terhadap aset Indonesia menjadi lebih dalam karena pasar membaca adanya ketidakpastian dari dalam negeri, terutama terkait disiplin APBN, arah kebijakan ekspor sumber daya alam, perluasan peran Danantara, komunikasi kebijakan yang kurang menenangkan, serta kekhawatiran terhadap independensi otoritas moneter. Jadi masalahnya bukan semata fundamental ekonomi runtuh, melainkan kepercayaan yang sedang turun,” kata Josua.

Karena itu, dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu melakukan koreksi kebijakan dan lebih terbuka mendengarkan kritik. “Koreksi bukan tanda kelemahan, melainkan cara paling murah untuk memulihkan kepercayaan. Ekonomi tidak bisa dikelola seperti perintah satu arah, karena pelaku usaha, pasar keuangan, pekerja, petani, dan konsumen semuanya ikut menanggung risiko kebijakan,” kata Josua.

Dalam demokrasi ekonomi, lanjut dia, kebijakan yang baik harus diuji melalui data, masukan pelaku lapangan, kajian dampak, dan kejelasan aturan. “Kalau kritik dianggap gangguan, pasar justru membaca bahwa pemerintah menutup telinga. Sebaliknya, kalau pemerintah berani menyesuaikan kebijakan yang terlalu tergesa-gesa, pasar akan melihat adanya kematangan dan keseriusan,“ tuturnya.

Menyinggung tentang pendirian PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), Josua menilai bahwa tujuan yang hendak dicapai benar, yakni untuk menutup kebocoran devisa, menertibkan pelaporan ekspor, dan mencegah pengalihan laba melalui harga transaksi yang tidak wajar. Namun, menjadikan satu badan sebagai pintu tunggal ekspor untuk komoditas besar seperti minyak sawit mentah, batu bara, dan ferro alloy berisiko menimbulkan masalah baru.

Sebab, kata Josua, ekspor komoditas bukan hanya soal menjual barang, tetapi juga menyangkut kontrak jangka panjang, harga dunia, lindung nilai, pembiayaan bank, asuransi, logistik, mutu barang, jadwal pengiriman, dan hubungan dagang dengan ribuan pembeli. “Jika semua itu dipusatkan terlalu cepat ke satu badan, risiko keterlambatan, salah harga, sengketa kontrak, gangguan arus devisa, dan turunnya minat investasi justru bisa meningkat,” lanjutnya.

Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah menindak pelanggaran secara tegas tanpa merusak ekosistem perdagangan yang sudah berjalan. Pemerintah bisa memperkuat pemeriksaan berbasis data antara dokumen bea cukai, pajak, perbankan, pelayaran, asuransi, dan data negara mitra dagang.

PT DSI sebaiknya tidak diposisikan sebagai pembeli dan pengekspor tunggal, melainkan sebagai pusat pengawasan dan penyatuan data transaksi ekspor. Pemerintah juga bisa mewajibkan penggunaan dokumen pembayaran resmi, memperkuat pemeriksaan acak oleh surveyor independen, membangun peringatan dini atas harga yang tidak wajar, dan menindak pelaku yang terbukti melakukan pelaporan nilai terlalu rendah, kesalahan klasifikasi barang, atau pengalihan laba ke pihak terafiliasi di luar negeri. Dengan begitu, pelaku yang patuh tidak ikut dihukum oleh kebijakan yang masih membingungkan ini.

Adapun mengenai Danantara, Josua menyebut bahwa pasar akan lebih percaya bila mandatnya dibuat lebih fokus. Danantara sebaiknya berperan sebagai pengelola investasi dan aset negara yang profesional, bukan menjadi alat untuk mengurus terlalu banyak agenda sekaligus.

Jika Danantara menangani pengelolaan BUMN, pembiayaan proyek pembangunan, stabilisasi pasar, proyek strategis, dan sekaligus pintu ekspor komoditas, rentang kendalinya menjadi terlalu luas dan akuntabilitasnya berisiko kabur.

Danantara perlu dibatasi pada fungsi yang jelas: memilih proyek yang layak, menjaga imbal hasil investasi, menerapkan tata kelola yang transparan, melaporkan risiko secara terbuka, dan tidak menjadi saluran pembiayaan terselubung untuk program yang belum teruji kelayakannya.

Atas dasar itu, kata Josua, untuk memulihkan kepercayaan, pemerintah perlu menunjukkan disiplin APBN dengan angka yang jelas, termasuk bagaimana belanja besar akan dibiayai, program mana yang ditunda, dan bagaimana risiko subsidi energi dikendalikan. Pemerintah juga perlu memberi jaminan kuat bahwa Bank Indonesia tetap mandiri dalam menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.

Di sisi lain, Danantara harus memiliki tata kelola setara lembaga investasi profesional, sementara kebijakan PT DSI perlu ditata ulang agar menjadi alat pengawasan, bukan monopoli ekspor yang mengganggu perdagangan.

Pada akhirnya, kata Josua, yang dibutuhkan pasar saat ini adalah bukti bahwa pemerintah siap memperbaiki arah, bukan membela semua kebijakan seolah tidak ada masalah. “Rupiah dan IHSG bisa stabil bila pasar melihat tiga hal: APBN tetap disiplin, aturan usaha tetap pasti, dan lembaga ekonomi tetap kredibel. Bank Indonesia bisa meredam gejolak harian, tetapi pemulihan kepercayaan yang berkelanjutan hanya bisa datang dari pemerintah melalui kebijakan yang realistis, transparan, dan mau dikoreksi,“ kata Josua.

Jangan Terobsesi Kejar Pertumbuhan

Ekonom senior bank papan atas menyebut bahwa inti dari semua masalah di Indonesia saat ini adalah kredibilitas pemerintah. Para investor mempertanyakan sejumlah kebijakan penting termasuk program unggulan, sejauh mana efektivitas dan tata kelolanya (governance).

Mereka juga meragukan data Badan Pusat Statistik. Kalau masalah statistik ini angkanya kurang dipercaya, bisa fatal dan bahaya sekali, sehingga cenderung overclaim. “Mohon maaf ada kecenderungan how to lie with statistics. Akan lebih baik apa adanya aja, kemudian cari solusi dan strateginya,” tuturnya.

Masalah lain adalah komunikasi pemerintah yang kurang baik, yang menganggap sepertinya kondisi baik-baik saja. Pemerintah seolah tidak menunjukkan kepekaan terhadap kondisi riil. “Investor sekarang bingung, penyakitnya apa, obatnya apa? Semua seperti tidak clear. Dengarkan saja suara rakyat, maka akan calm semuanya,” kata ekonom tersebut.

Pemerintah juga terlalu reaktif membuat badan, termasuk pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Semestinya pemerintah fokus ke masalahnya dan memperbaiki, diaudit secara benar kemudian memberikan sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggar underinvoicing atau transfer pricing. “Ini kan masalah lama, beresin aja akar masalahnya. Jangan bikin badan baru, nanti ada masalah baru,“ tegasnya.

Dia juga menyebut bahwa investor dan pelaku pasar mempertanyakan keberlanjutan (sustainability) fiskal. Dia meminta pemerintah mementingkan stabilitas ekonomi, bukan terobsesi mengejar pertumbuhan yang tidak masuk akal, sampai 8%. ”Tunjukkan saat ini hanya perlu stabilty, lupakan saja growth. Mengalah dulu sebentar, mundur satu step, maju tiga step. Kalau tahun ini melambat pertumbuhan ekonominya ya wajar, negara lain juga akan melambat,” kata dia.

Perlu Koreksi Kebijakan

Dihubungi terpisah, ekonom dari LPEM UI Teuku Riefky menilai, kejatuhan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak hanya dipengaruhi ketidakpastian global, tapi justri faktor domestik menjadi penyebab utama memburuknya sentimen investor terhadap Indonesia.

"Faktor domestik akibat ruang fiskal yang menyempit dan pengambilan kebijakan yang tidak mendukung tata kelola yang baik dan pertumbuhan ekonomi," kata Rifki.

Menurut Rifki, pasar saat ini mencermati kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara. Selain itu, kebijakan yang dinilai kurang memberikan kepastian bagi dunia usaha turut menekan kepercayaan investor.

Rifki menilai, kondisi ini menunjukkan investor tidak hanya merespons faktor eksternal, tetapi juga mengevaluasi kualitas kebijakan ekonomi domestik. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kredibilitas fiskal dan tata kelola untuk memulihkan kepercayaan pasar serta menjaga stabilitas rupiah dan pasar modal.

Rifki menegaskan bahwa harus ada koreksi kebijakan dan pemerintah perlu menanggapi kritik yang membangun. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah merumuskan kebijakan yang berbasis teknokratis, kemudian potong program yang tidak produktif seperti MBG. “Terkait DSI, ini justru menambah risiko tata kelola yang seharusnya bisa diselesaikan hanya dengan perbaikan bea cukai,“ kata dia.

Rifki pun menyorot langkah Danantara yang kurang fokus dan terlalu melebar. “Harusnya Danantara fokus ke investasi. Perlu dipastikan juga tata kelola dan transparansinya. Sudah setahun lebih kita belum melihat adanya laporang keuangan Danantara,“ ujarnya.

⁠Selain itu, Rifki menekankan perlunya pemerintah menempuh kebijakan realokasi anggaran dari program populis yang mahal, seperti MBG, ke arah belanja yang lebih produktif dan berdampak. “Saya rasa itu yang paling dibutuhkan saat ini untuk memulihkan kepercayaan kepada pemerintah,“ kata dia.

Risiko Kebijakan Top-Down

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menyatakan bahwa setiap kebijakan yang dibuat pemerintah sebaiknya bersifat partisipatif, melibatkan publik. Jangan sampai kebijakan itu top-down semua. “Jadi antara top-down dan bottom-up itu kan bisa dikombinasikan. Kalau semua top-down itu sifatnya elitis, seolah-olah masyarakat tidak dilibatkan dan tidak tahu. Jika kebijakan selalu top-down, risikonya adalah rentan terhadap resistensi, penolakan, karena masyarakat merasa tidak diajak bicara,” kata dia.

Trubus juga menilai pendirian DSI tidak ada urgensinya. Sebab, semua sudah ada otoritas yang mengurusi. Pendirian badan baru atau program baru menimbulkan persepsi masyarakat seolah pemerintah bagi-bagi kekuasaan, hanya untuk menempatkan orang-orang yang dekat.

“Kita terlalu banyak lembaga untuk apa? Nanti ujungnya pemborosan anggaran karena ujung-ujungnya pakai dana APBN juga. Jangan sampai timbul tumpang tindih kebijakan karena banyaknya lembaga yang serupa. Kita dan rakyat ini kan sudah terlalu lelah, capek, gitu lho. Aspek transparansi dan akuntabilitas kebijakan harus diprioritaskan,” ujarnya.

Trubus berharap pula Danantara lebih fokus pada investasi dan tidak terlalu melebar sehingga menjadi kurang efektif. Dia juga meminta ada koreksi sejumlah kebijakan yang dikeluhkan masyarakat. Di antaranya adalah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis, dengan menyeleksi kelompok penerima yang perlu diprioritaskan agar menghemat anggaran, sehingga bisa direalokasikan ke program yang lebih produktif.