BTN Baru Serap 19% Dana Pemerintah, Nilai Kredit KPR tak Sebesar Korporasi

JAKARTA, investortrust.id — Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) Reza Priyambada menilai rendahnya penyerapan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dipicu nilai kredit kepemilikan rumah (KPR) tak sebesar kredit korporasi. Pertumbuhan permintaan kredit KPR juga tergolong masih rendah.

KPR merupakan pinjaman untuk individu yang digunakan membeli properti, sehingga nilai satu transaksi atau ticket size tergolong rendah. Rata-rata nilai satu transaksi kredit KPR, khususnyamasyarakat berpenghasilan rendah (MBR), berkisar Rp 300 juta. Angka tersebut tidak sebanding dengan satu transaksi kredit korporasi, yaitu pinjaman untuk perusahaan guna keperluan bisnis, bisa mencapai puluhan sampai ratusan miliar. 

Baca Juga

Laba BTN Naik 10,48% per Agustus 2025, Kredit Berpotensi Capai 9% di Akhir Tahun Ini

Reza mengatakan, sebagian besar bisnis inti BTN berfokus pada pembiayaan rumah, khususnya KPR subsidi. Hingga semester I-2025, BTN telah menyalurkan KPR subsidi senilai Rp 182,17 triliun atau tumbuh 6,5% secara tahunan (YoY). Namun, peningkatan tersebut dinilai belum maksimal, karena permintaan dari masyarakat masih rendah.

“Ibaratnya, BTN sudah menyiapkan fasilitas KPR, tapi belum banyak masyarakat yang mau mengambilnya. Permintaan rumah memang belum tumbuh signifikan,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).

Reza menjelaskan, berbeda dengan kredit konsumsi yang digunakan untuk kebutuhan langsung, pembelian rumah bersifat jangka panjang dan bergantung pada kemampuan finansial masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan daya beli dan pendapatan menjadi faktor penting agar masyarakat mulai mempertimbangkan membeli rumah melalui fasilitas KPR BTN.

Baca Juga

Kunjungan Wisman Januari-Agustus 2025 Tembus 10 Juta, Tertinggi Sejak Pandemi

“Untuk mempercepat penyerapan, demand harus diciptakan. Ketika pendapatan naik dan masyarakat merasa perlu memiliki rumah, barulah fasilitas KPR itu terserap optimal,” tambahnya.

Berdasarkan data hingga akhir September 2025, BTN tercatat sebagai bank dengan tingkat penyerapan terendah terhadap dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang ditempatkan di bank Himbara. BTN baru menyerap 19% dari total Rp25 triliun dana penempatan tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan, rendahnya penyerapan itu membuka peluang pemerintah untuk menarik kembali sebagian dana yang belum tersalurkan. Sementara tiga bank Himbara lain, yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI, tercatat telah menyerap di atas 50% dari total dana yang masing-masing mencapai Rp55 triliun.

Faktor Kombinasi

Sementara itu, Equity Research Kiwoom SEkuritas Indonesia Miftahul Khaer mengatakan, penyerapan dana pemerintah oleh Bank Tabungan Negara (BBTN) yang baru mencapai sekitar 19% dari total Rp 25 triliun disebabkan oleh kombinasi faktor struktural dan strategis di segmen pembiayaan perumahan.

Permintaan kredit yang moderat di segmen KPR MBR disebut menjadi pemicu utama. Segmen ini memiliki karakteristik margin tipis, proses verifikasi yang kompleks, serta risiko pembiayaan lebih tinggi, terutama bagi calon debitur yang bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut membuat proses persetujuan kredit berjalan lebih lambat dibandingkan kredit korporasi atau konsumtif.

“BTN memang fokus di segmen KPR subsidi yang membutuhkan proses verifikasi lebih hati-hati. Berbeda dengan bank lain yang memiliki eksposur besar pada kredit korporasi, BTN harus memastikan ketepatan data dan kemampuan bayar calon debitur,” ujar analis perbankan, Jumat (10/10/2025).

Baca Juga

IHSG Sesi I Ditutup Melemah 0,26%, Sebaliknya 7 Saham Ini Cetak ARA  

Meski demikian, langkah percepatan penyerapan dana masih terbuka lebar. BTN dinilai perlu mengoptimalkan proses verifikasi debitur, memperluas kemitraan dengan pengembang dan agen properti lokal, serta memperkuat digitalisasi proses KPR, mulai dari pengajuan daring, automasi verifikasi dokumen, hingga integrasi data rumah secara real time.

Selain itu, dukungan pemerintah dinilai penting untuk mempercepat penyaluran KPR subsidi. “Penyederhanaan regulasi, percepatan izin pembangunan perumahan, serta pemberian insentif tambahan akan mendorong minat masyarakat membeli rumah pertama,” tambahnya.