Buka PTIJK 2025, OJK Paparkan 4 Arah Kebijakan Prioritas di Tahun Ini
JAKARTA, investortrust.id – Di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik di tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan setidaknya ada empat arah kebijakan prioritas yang akan digenjot di tahun ini.
”Di tengah kondisi tersebut, diperlukan langkah transformatif untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan. Oleh karena itu, kami menyambut program prioritas yang diinisiasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi dan mencapai visi Indonesia Emas,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2025 dengan tema “Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional” di JCC, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menurutnya, empat hal tersebut antara lain, pertama, optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah. Kedua, pengembangan sektor jasa keuangan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketiga, penguatan kapasitas sektor jasa keuangan dan penguatan pengawasan. Keempat, peningkatan efektivitas penegakan integritas dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan (SJK).
”Kami mengambil serangkaian langkah kebijakan prioritas yang sejalan dengan langkah pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan,” kata Mahendra.
Baca Juga
OJK Introduces Stimulus Measures to Strengthen the Financial Sector’s Role in Economic Growth
Kebijakan prioritas yang dilakukan tersebut, lanjut dia, dilakukan dalam mendukung pencapaian target dari program prioritas pemerintah. Di mana, OJK mengarahkan sektor jasa keuangan mengambil peran untuk mendorong pertumbuhan, mengingat keterbatasan kapasitas anggaran pemerintah.
“Dukungan untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan diberikan melalui kemudahan akses pembiayaan dengan skema penyaluran kredit dan penjaminan khusus kepada petani dan UMKM, serta pengembangan produk asuransi parametrik,” ucap Mahendra.
Lalu, kolaborasi antara kantor OJK di daerah dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah juga akan ditingkatkan untuk mengembangkan ekosistem pembiayaan komoditas unggulan di daerah masing-masing dalam memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok bagi program MBG.
“Peran serta mewujudkan masyarakat yang sehat kami lakukan juga antara lain melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyempurnakan ekosistem asuransi kesehatan,” ujarnya.
Baca Juga
OJK Luncurkan IASC dan SIPELAKU, Layanan Penanganan Penipuan Keuangan
“Kami juga terus meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat termasuk melalui integrasi materi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan, dan mewajibkan industri jasa keuangan untuk aktif mengedukasi masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa,” sambung Mahendra.
Ia menyatakan, pembangunan tiga juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat diharapkan terwujud dan menciptakan multiplier effect yang besar yang akan mendorong investasi dan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Untuk itu, kami mengambil langkah kebijakan yang holistik dengan mempermudah dan memperluas akses kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpendapatan rendah, dilakukan berupa penilaian kualitas aset hanya berdasarkan satu pilar, serta pengenaan bobot risiko rendah dan granular,” kata Mahendra.
Sebagai informasi, PTIJK 2025 merupakan wadah penyampaian perkembangan terkini dan arah kebijakan OJK kepada industri jasa keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja OJK kepada publik.
Sebelumnya, OJK menyampaikan, stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga stabil di tengah dinamika perekonomian global. Hal itu didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkelola, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif.