Hindari Jeratan Pinjol Ilegal, UOB Dukung Terciptanya Budaya Keuangan yang Sehat untuk Generasi Muda

JAKARTA, investortrust.id - Terus mendukung terciptanya budaya keuangan yang sehat, PT Bank UOB Indonesia gencar menggelar kegiatan-kegiatan edukasi yang berfokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan, terutama bagi generasi muda Indonesia.

Literasi keuangan dilihat masih menjadi persoalan fundamental untuk membangun budaya keuangan yang sehat, termasuk perencanaan keuangan dan perkiraan keuangan yang dibutuhan, hingga agar terhindar dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Head of Strategic Communication and Brand UOB Indonesia, Maya Rizano mengungkapkan, peningkatan literasi untuk generasi muda menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama bagaimana menjaga ketahanan finansial mereka. Apalagi jika melihat saat ini banyak gen Z dan milenial atau yang berusia 19 hingga 34 tahun berkontribusi besar terhadap tingginya kredit macet di pinjaman online hingga lebih dari Rp 700 miliar.

“Kegiatan edukasi seperti ini sangat diperlukan sebagai wadah yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek seputar industri keuangan, yang nantinya dapat menjadi pendukung dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Untuk itu butuh peran dari berbagai pihak agar para generasi muda kita dapat melakukan perencanaan keuangan yang matang dan berkelanjutan,” ujar Maya dalam acara UOB Media Literacy Circle yang bertajuk "Membangun Budaya Keuangan yang Sehat bagi Generasi Muda" di Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Baca Juga

Bank UOB Indonesia Targetkan DPK Tumbuh Lebih dari 20% di 2024, Apa Faktor Pendorongnya?

Berdasarkan survei tiga tahunan yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terungkap bahwa tren indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Adapun di tahun 2022, indeks literasi keuangan sudah di angka 49,68% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 38,03%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 85,1% dibandingkan tahun 2019 yaitu 76,2%.

Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Halimatus Sadiyah menjelaskan, meski setiap tahunnya mengalami peningkatan, gap antara indeks literasi dengan inklusi masih cukup tinggi.

OJK hingga saat ini, kata Halimatus, terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat salah satunya melalui kegiatan edukasi dengan melibatkan berbagai pihak, bekerja sama dengan lebih banyak stakeholder agar bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas.

"Kami juga telah membangun infrastuktur seperti lmsku.ojk.go.id agar masyarakat dapat belajar mandiri dengan mengakses platform secara gratis yang berisikan materi-materi jasa keuangan, perencanaan keuangan, serta konten minisite untuk tips yang relate seputar keuangan. Dari sisi inklusi kami punya program yang mendukung pemerintah yaitu 1 rekening 1 pelajar, serta ada tim percepatan akses keuangan daerah dan lainnya,” jelas Halimatus.

Baca Juga

Jaga Kualitas Kredit, UOB Indonesia Sebut Tingkat Approval Kartu Kredit di Angka 25%

Lebih lanjut, Halimatus pun berharap agar masyarakat bisa lebih melek keuangan, termasuk transaksi digital agar tak terjerat pinjaman online ilegal.

Menurut dia, inklusi keuangan merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Psikolog, Pendidik sekaligus Pendiri Sekolah Cikal, Najeela Shihab menilai, bukan hanya soal literasi keuangan, tetapi jika melihat masalah anak dan keluarga, ekosistem pendidikan, literasi dalam segala hal masih sangat rendah.

“Rendahnya literasi keuangan bukan sesuatu mengagetkan. Kita lihat bahkan kemampuan literasi dan numerasi anak Indonesia di semua jenjang masih rendah. Juga kesenjangan berdasarkan latar belakang keluarga yang masih tinggi. Ini yang selalu terpinggirkan, terutama di kelas sosial-ekonomi bawah masalah literasi selalu tertinggal,” terang Najeela.

Najeela membeberkan, di tengah rendahnya indeks literasi masyarakat, justru akses terhadap layanan keuangan semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan gap antara literasi dan inklusi semakin tidak terkejar.

“Kita punya akses yang tidak terbatas, tetapi kesiapan setiap individu untuk mendapatkan manfaat optimal tidak ada. Ini tidak hanya literasi keuangan saja, literasi digital juga. Kemampuan untuk mengoptimalkan teknologi belum setinggi yang diharapkan. Kualitas hubungan dalam keluarga sangatlah menentukan kemampuan seseorang untuk punya literasi yang baik,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Head of Deposit and Wealth Management UOB Indonesia, Vera Margaret menyampaikan, dalam perencanaan keuangan, masyarakat harus memperhatikan porsi konsumsinya dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran.

Dalam hal ini, Vera memformulasikan proporsi pengeluaran yang ideal yaitu sekitar 70-85% pendapatan digunakan untuk kebutuhan seperti tempat tinggal, makanan hingga untuk hutang yang merupakan tanggung jawab untuk dibayarkan.

“Kita terbiasa diedukasi untuk put saving first, investment first. Tetapi alokasinya tidak bisa separuh dari pendapatan kita, penuhi dulu kebutuhannya. Cukup 10-20% disisihkan untuk tabungan yang terpenting kita punya dana darurat sehingga jika ada kebutuhan mendesak tidak perlu pinjam, karena ada simpanan. Lalu juga kita tidak perlu mengganti keinginan karena itu penting untuk memotivasi kita growing to the next level, tetapi alokasinya cukup 5-10%. Jadi tidak ada keinginan kita untuk gunakan pinjaman apalagi ke pinjol ilegal,” tutur Vera.

Terakhir, Vera berpesan agar masyarakat tetap mengedepankan perilaku yang baik dalam perencanaan keuangan seperti tidak merubah lifestyle ketika pendapatan bertambah, dan senantiasa disiplin dalam melakukan savings.

"Selain itu, masyarakat juga perlu mencatat pengeluaran untuk mengetahui spending habits-nya," imbuhnya.