Bos BTN Ungkap Persoalan di Pemenuhan Backlog Perumahan, Cek
JAKARTA, investortrust.id – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk Nixon Napitupulu mengungkap isu tingginya backlog atau kekurangan ketersediaan perumahan bagi masyarakat di Tanah Air.
“Backlog perumahan masih tinggi, sebesar 12,7 juta unit, dengan jumlah 56,5 persen rumah tangga yang mampu mendapatkan rumah layak huni. Sementara sebesar 83% backlog kepemilikan rumah berada pada masyarakat dengan kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan miskin,” kata Nixon dalam kesempatan berbuka puasa bersama dengan para pimpinan media massa di Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Melansir data Susenas Kementerian PUPR tahun 2016-2020, supply rumah per tahun berkisar sekitar 400 ribu, dengan rata-rata supply hunian untuk MBR sekitar 750 ribu per tahun dan Non MBR sekitar 250 ribu per tahun. Sementara itu tambahan jumlah rumah tangga per tahunnya yang membutuhkan hunian berada di angka 1,13 juta.
Baca Juga
Indonesia pun tercatat sebagai negara dengan rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap PDB yang paling rendah di kawasan, dengan angka 3%, masih lebih rendah dibandingkan Filipina yang sebesar 3,8%. Rasio KPR pada PDB Indonesia juga cukup ‘jomplang’ jika dibandingkan Thailand di angka 22,3%, lalu Malaysia di angka 38,4% dan Singapura dengan rasio tertinggi sebesar 44,8%.
Di sisi lain, upaya pengadaan hunian buat masyarakat juga terus dihadapkan pada harga properti yang terus meningkat tiap tahunnya, “Terutama di perkotaan, yang membuat sulit sebagian masyarakat untuk memiliki rumah,” kata Nixon dalam paparannya. Saat ini, sebanyak 57% hunian untuk MBR juga berada di wilayah pedesaan, akibat tingginya harga lahan di perkotaan. Äryinya lokasi perumahan semakin jauh dari pusat kota,” kata Nixon.
Di tengah upaya pemenuhan backlog tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada terbatasnya kapasitas pendanaan untuk pengadaan hunian. ”Älokasi KPR Subsidi per tahun masih lebih rendah dibanding kenaikan demand hunian MBR,” kata Nixon.
Baca Juga
Berikutnya evaluasi alokasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga menetapkan bahwa desil 1-3 dinilai tidak layak untuk menerima fasilitas FLPP. Sementara desil 6-8 dinilai over affordable untuk menerima skema KPR FLPP. Sehingga ada gap yang tak bisa dipenuhi lewat skema KPR FLPP yang disediakan pemerintah.
Kendala lainnya dalam upaya pemenuhan backlog perumahan adalah tingginya angka pernikahan baru, dan pertumbuhan demografi yang didominasi milenial, sehingga bisa dipastikan permintaan rumah atau hunian juga akan terus bertambah. “Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 800 ribu hingga 1 juta pernikahan baru tiap tahunnya. Berikutnya berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sebanyak 81 juta milenial belum memiliki rumah, yang sebagian besar adalah MBR dan MBT (Masyarakat berpenghasilan tanggung),” tandas Nixon.