Komisi VII DPR Usulkan Bank Infrastruktur untuk Percepat Bauran EBT
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengusulkan pembentuan bank infrastruktur untuk mempercepat bauran energi baru dan terbarukan (EBT). Bank itu diharapkan mampu menghimpun investasi untuk memenuhi target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Eddy menjelaskan, seluruh elemen bangsa Indonesia perlu berpikir out of the box untuk mewujudkan NZE. Percepatan bauran EBT tak bisa dibebankan kepada APBN karena membutuhkan dana yang sangat besar.
"Kita harus berpikir out of the box untuk menyiapkan pengembangan EBT dengan bank infrastruktur. Harus berpikir beyond APBN, ini tak bisa dibebankan kepada APBN," kata Eddy dalam diskusi publik bertema “Mengatasi Hambatan Pembiayaan Energi Terbarukan di Indonesia” yang digelar Yayasan Indonesia Cerah secara daring, Rabu (13/12/2023).
Baca Juga
Pemerintah Akan Bangun PLTS secara Masif demi Target NZE, Ini Alasannya!
Menurut Eddy, jika tidak bisa, bank infrastruktur bisa digantikan infrastructure fund. Politikus PAN itu menilai penghimpunan investasi harus atraktif agar investor yang berminat di sektor hijau mau menanamkan uangnya di Indonesia.
Tak hanya dalam pengembangan EBT, kata dia, tantangan finansial bagi Indonesia untuk mencapai NZE juga datang dari upaya-upaya mengurangi emisi karbon. Salah satu contohnya ‘suntik mati’ (pensiun dini) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.
Eddy mencontohkan pensiun dini PLTU Cirebon membutuhkan biaya hingga Rp 13,4 triliun. Lalu Rp 12 triliun dibutuhkan untuk suntik mati PLTU Pelabuhan Ratu.
"Sementara untuk mencapai NZE di 2060, Indonesia membutuhkan sekitar US$ 1 triliun dan kita tak bisa mengandalkan JETP (Just Energy Transition Partnership), di mana hibahnya hanya sekitar 2%. Sisanya berupa pinjaman lunak, baik yang lunak maupun berbasis market," tutur dia.
Baca Juga
Pemerintah Diwanti-wanti soal Ini jika Ingin Sukses Mencapai Target SDG’s dan NZE
Di sisi lain, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hariyanto juga menjelaskan besarnya kebutuhan investasi untuk pengembangan EBT. Salah satunya lewat program Green Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2021-2030.
Green RUPTL memproyeksikan penyediaan 40,6 Gigawatt dari PLTU, di mana 20,9 Gigawatt-nya disediakan PLTU berbasis EBT. "Investasinya US$ 55,18 miliar. Tidak sedikit dan masih menunggu effort yang luar biasa," ujar dia. (CR-14)