SDA Melimpah, Kementerian ESDM Akan Optimalkan Teknologi Energi Ramah Lingkungan
JAKARTA, investortrust.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyebut pemerintah akan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang melimpah untuk mendorong transisi energi. Pemerintah bakal terus mencari dan mengembangkan sumber-sumber potensial Energi Baru Terbarukan (EBT).
Dadan menyebut Indonesia sedang menjalankan pilar-pilar utama pathway Transisi Energi yakni pemanfaatan EBT, praktik rendah karbon, elektrifikasi, efisiensi energi, penggunaan carbon capture storage (CSS) dan carbon capture utilization and storage (CCUS) untuk diimplementasikan pada ekstraksi batu bara, minyak, dan gas, serta pada PLTU.
"Dulu kita mencoba sumber energi dari tenaga angin tapi kita belum berhasil. Kita terus mencoba sumber EBT yang lain, karena jika melakukan transisi energi dengan mengandalkan satu sumber EBT tentu tidak bisa," kata Dadan, saat memberi paparan di Diskusi Publik bertajuk ”Diskografi Ekonomi Vol.01: Menuju Transisi Energi Berkelanjutan" di Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Baca Juga
Menteri ESDM Pastikan Target Bauran EBT 23% Berlanjut di 2025
Dadan mengatakan Indonesia beruntung memiliki berbagai macam sumber potensi EBT. Dia menyontohkan potensi hidro, surya, gas bumi, laut, hingga energi surya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Dengan menggunakan EBT, nantinya Indonesia akan menjadi negara maju yang menggunakan energi bersih dan berkelanjutan," ujar dia.
Dadan mengatakan upaya untuk terus mendorong penggunaan energi hijau dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di perdagangan internasional. Ini terjadi karena sejumlah negara mulai menerapkan aturan mengenai carbon footprint.
Baca Juga
Garap Proyek Hijaunesia, Indonesia Power Bangun Pembangkit EBT 1,06 GW
Dadan menyontohkan saat Indonesia masih menggunakan energi listrik PLN dari proses produksi barang yang diekspor, sementara Vietnam menghasilkan produk ekspor dari energi yang lebih ramah lingkungan, maka produk asal Indonesia bisa dikenakan pajak yang lebih tinggi.
"Ini mungkin ya, kalau begitu barang Indonesia dikasih pajak 10 euro, dan Vietnam 1 euro. Barang kita jadi 110 euro, Vietnam jadi 101 euro. Barang kita kurang daya saingnya di situ. Ini sesuatu kenapa kita harus dorong transisi energi," tutur Dadan.