PLN Sebut Pembangunan Stasiun Pengisian Hidrogen Bisa Lebih Masif, Apa Syaratnya?
JAKARTA, investortrust.id – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menyatakan, pembangunan Hydrogen Refueling Station (HRS) atau stasiun pengisian bahan bakar hidrogen (SPBH) dapat berkembang secara masif. Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun infrastruktur tersebut.
“Bisa (membangun HRS). Asal syaratnya tadi, off taker-nya siapa? Kami baru buat (HRS) Senayan. Ada tiga lagi nih (rencana membangun HRS di Jakarta). Tapi untuk tiga ini, kami (PLN) harus dapat jaminan off taker-nya siapa,” kata VP Hidrogen dan Dekarbonisasi PLN, Ricky Cahya Andrian di Aryaduta Hotel, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Setelah HRS di Senayan, Ricky mengatakan, PLN berencana untuk membangun tiga HRS di sekitar wilayah Jakarta yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan; PLTGU Priok 3-4, Jakarta Utara; dan PLTGU Muara Karang, Jakarta Utara.
Baca Juga
Kebutuhan Hidrogen di Indonesia Capai 1,54 Juta Ton per Tahun di 2045, Ini Respons PLN
“Nah ini planning, mudah-mudahan vehicle (kendaraan hidrogen) semakin banyak, sehingga kami bisa bangun (HRS). Di sebelah rumah sakit Tebet itu sebenarnya ada tanah PLN, kita coba nanti kalau memang ada kesempatan, kami bangun (HRS) di Tebet,” papar dia.
Berdasarkan informasi yang diterima investortrust.id, PLN telah meresmikan SPBH yang berlokasi di Senayan, Jakarta pada Rabu (21/2/2024). Langkah ini merupakan tindak lanjut inovasi PLN sebelumnya, yaitu pengoperasian 21 unit green hydrogen plant (GHP) yang tersebar di Indonesia pada November 2023.
Hidrogen untuk HRS Senayan ini dipasok dari 22 GHP milik PLN. Total GHP tersebut mampu memproduksi 203 ton/tahun green hydrogen. Di mana 75 ton hidrogen digunakan untuk kebutuhan operasional pembangkit. Sementara, 128 ton sisanya digunakan untuk mendukung kendaraan hidrogen.
Baca Juga
PLN Ungkap Faktor Kunci Berkembangnya Ekosistem Bisnis Green Hydrogen
“Dari sisi biaya operasional, kendaraan hidrogen ini juga lebih murah dibandingkan kendaraan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau kendaraan listrik. Dengan harga BBM Rp 13.000 per liter, maka biaya operasional kendaraan listrik per 1 kilometernya sebesar Rp 1.300,” ucap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo beberapa waktu lalu.
Sementara kendaraan listrik, lanjut dia, dengan biaya pengisian di SPKLU Ultra Fast Charging per kWh sebesar Rp 3.700, maka biaya operasional per 1 kilometer adalah Rp 550.
“Sementara harga hidrogen dari GHP PLN saat ini US$ 2,3 per kg. Maka biaya operasional per 1 kilometernya Rp 270, Penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar bersih juga bisa menghemat impor BBM hingga 1,59 juta liter per tahun dan mampu mereduksi emisi hingga 4,15 juta ton CO2 per tahun,” imbuh Darmawan.
Baca Juga
PLN Sebut Indonesia Bisa Jadi Pemain Hidrogen Global, Ini Sebabnya