Ujian Terberat di Habitat Terakhir Orangutan Tapanuli

Sebuah habitat yang benar-benar terlindungi sangat dibutuhkan bagi spesies yang nyaris punah, orangutan Tapanuli. Kawasan yang luas dan masih sebatas janji bukanlah ukuran keberhasilan. Pengelola tambang emas Martabe berjuang memberikan habitat yang terlindung bagi orangutan Tapanuli di habitat terakhir mereka.

Oleh Onrizal | Center for Tropical Biodiversity Conservation, Universitas Sumatra Utara

Jakarta, investortrust.id – Bagi orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), hutan Batang Toru bukan sekadar bentang hijau di peta. Di sanalah seluruh masa depan spesies ini dipertaruhkan. Karena itu, ketika sebuah perusahaan tambang berbicara tentang keberlanjutan di Batang Toru, publik berhak mengajukan pertanyaan yang lebih jauh daripada berapa banyak pohon telah ditanam atau berapa hektare kawasan konservasi diumumkan: apakah habitat yang paling penting benar-benar tetap aman?

Pertanyaan ini menjadi tolok ukur bagi para peneliti dari Universitas Sumatra Utara dan konservasionis yang peduli terhadap keberlanjutan spesies di hutan Batangtoru, terutama spesies langka seperti orangutan Tapanuli. Pertanyaan itu juga menjadi sangat relevan bagi PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe di Sumatra Utara yang bahkan menyisihkan sebagian keuntungan untuk mendukung kegiatan para peneliti dan konservasionis dengan membangun, menyediakan dan menanggung biaya operasional stasiun riset dan pengamatan yang diperuntukkan bagi para peneliti di tepi hutan Batangtoru.

Agincourt telah menjalankan berbagai program pengelolaan lingkungan, termasuk survei biodiversitas, perlindungan koridor satwa, reklamasi, pemantauan kualitas air, dan pembentukan Biodiversity Advisory Panel (BAP). Kehadiran panel ilmiah menjadi langkah positif, terutama di lanskap yang merupakan satu-satunya habitat alami orangutan Tapanuli.

Pada Oktober 2025, PTAR mengumumkan komitmen konservasi sekitar 5.700 hektare: kurang lebih 2.000 hektare kawasan perlindungan biodiversitas di dalam wilayah Kontrak Karya serta rencana kompensasi biodiversitas (biodiversity offset) sekitar 3.700 hektare di luar area operasi langsung. Angka itu menarik perhatian. Di tengah tekanan terhadap hutan Sumatra, perusahaan yang menyediakan ruang dan sumber daya untuk konservasi tentu patut diapresiasi.

Tetapi komitmen, sebesar apa pun, tidak sama dengan hasil. Di habitat spesies yang berstatus kritis, perbedaan antara keduanya bisa menentukan apakah upaya konservasi sungguh membantu atau hanya terlihat meyakinkan dalam laporan keberlanjutan.

Mengapa luas kawasan saja tidak cukup

Pada November 2025, PTAR juga mengumumkan rencana pengembangan Tor Ulu Ala di bagian utara kawasan operasi Martabe, dengan pit mining dan jalan akses sekitar 50 hektar. Perusahaan menyatakan rencana tersebut telah melalui penelaahan BAP dan akan disertai langkah perlindungan habitat, pemantauan intensif, arboreal bridge untuk satwa, serta rehabilitasi. Penjelasan itu penting, tetapi pelaksanaannya tetap perlu diuji dari waktu ke waktu.

Jalan akses juga perlu mendapat perhatian khusus. Pengaruhnya tidak berhenti pada badan jalan. Akses yang lebih mudah dapat mengubah penggunaan lahan, membuka peluang penebangan, dan menambah tekanan terhadap hutan sekitar. Karena itu, kajian proyek seharusnya menilai akibat langsung, tidak langsung, dan kumulatif pada skala lanskap, bukan semata-mata area kerja perusahaan.

Studi Sreekar dan rekan-rekan dalam Biological Conservation (2026) membantu memperjelas gambaran ini. Mereka mencatat kehilangan hutan sekitar 7.659 hektare di Batang Toru selama 2000–2023. Pertanian dan penebangan skala kecil menyumbang sekitar 70 persen dari total kehilangan hutan. Laju kehilangan hutan juga meningkat setelah 2012, ketika sejumlah proyek besar mulai berkembang.

Temuan tersebut tidak membenarkan penyimpulan bahwa seluruh kehilangan hutan disebabkan oleh kegiatan tambang. Justru kekuatan studi itu terletak pada pengakuan bahwa perubahan habitat lahir dari banyak tekanan sekaligus—proyek infrastruktur, jalan, pertanian, pasar komoditas, dan tata kelola lahan. Namun, kompleksitas tersebut juga bukan alasan untuk mengabaikan risiko kegiatan usaha di lokasi-lokasi yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup orangutan.

Dari janji konservasi menuju bukti ekologis

Dalam konservasi orangutan, kehilangan hutan tidak dapat dinilai hanya dengan menghitung luas bukaan. Koridor berhutan yang sempit mungkin tampak kecil dibanding keseluruhan lanskap, tetapi justru menjadi penghubung penting antarkelompok. Jika jalur tajuk terputus, pergerakan orangutan—terutama betina yang cenderung lebih terbatas pergerakannya—dapat terganggu. Akibatnya baru mungkin terlihat bertahun-tahun kemudian, ketika isolasi populasi semakin sulit dipulihkan.

Di sinilah komitmen 5.700 hektare PTAR perlu memperoleh ukuran keberhasilan yang lebih ketat. Apakah kawasan itu secara hukum terlindungi dalam jangka panjang? Apakah perlindungannya memberi manfaat tambahan dibandingkan kondisi tanpa program? Apakah lokasinya menjaga hubungan antarhabitat? Dan, yang paling penting, apakah data lapangan menunjukkan kualitas habitat serta peluang bertahan hidup orangutan benar-benar membaik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap keterlibatan swasta. Sebaliknya, itulah cara agar investasi konservasi perusahaan memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Memulihkan hutan di satu tempat tidak otomatis menggantikan fungsi koridor yang hilang di tempat lain. Kompensasi biodiversitas juga tidak boleh mendahului kewajiban menghindari kerusakan sejak tahap perencanaan.

Prinsip itu sejalan dengan IFC Performance Standard 6, yang menempatkan penghindaran dampak sebagai langkah pertama dalam hierarki mitigasi. Bagi habitat yang bernilai sangat tinggi dan sulit digantikan, prinsip kehati-hatian harus memiliki konsekuensi nyata dalam keputusan operasional. Bila suatu kegiatan berpotensi memutus koridor penting, pilihan untuk mengubah rancangan atau menghindari lokasi tersebut semestinya diperiksa terlebih dahulu, bukan segera dihitung kompensasinya.

Perusahaan dapat menjawab kebutuhan pembuktian ini dengan menerbitkan ringkasan pemantauan biodiversitas tahunan yang mudah diuji. Yang dilaporkan bukan hanya luas reklamasi atau jumlah bibit, melainkan perubahan tutupan dan struktur tajuk, kualitas pohon pakan, fungsi koridor, tanda keberadaan orangutan, serta efektivitas langkah mitigasi. Setiap indikator membutuhkan titik awal, target, metode pengukuran, dan penjelasan ketika hasil belum sesuai harapan.

BAP dapat berperan besar dalam proses tersebut. Namun, kepercayaan akan lebih kuat apabila hasilnya juga diperiksa oleh penilai yang independen dan memiliki akses memadai ke data. Informasi sensitif mengenai lokasi satwa tentu harus dilindungi. Perlindungan data, bagaimanapun, tidak seharusnya menjadi penghalang bagi telaah ilmiah yang kredibel.

Risiko biodiversitas adalah risiko investasi

Mengapa semua ini juga penting bagi investor? Jawabannya sudah terlihat dari keputusan Norges Bank pada Februari 2024. Keputusan investasi tersebut bukan putusan pengadilan yang membuktikan setiap dugaan dampak lingkungan. Namun, ia memperlihatkan bahwa ancaman terhadap biodiversitas dapat berpengaruh langsung pada penilaian risiko dan keputusan penyandang dana. Dengan kata lain, konservasi bukan isu pinggiran bagi bisnis. Ia terkait dengan reputasi, akses modal, kepastian operasi, dan kualitas tata kelola.

Kerangka ESG yang baik seharusnya membantu perusahaan mengenali risiko sejak dini. Bukan hanya memastikan dokumen perizinan tersedia, tetapi juga mengetahui apakah suatu investasi akan memperbesar kerentanan ekologis dan sosial. Ini menjadi semakin penting setelah banjir dan longsor besar yang melanda Sumatra pada akhir 2025. Peristiwa tersebut mengingatkan kita pada rapuhnya lanskap yang sudah menghadapi tekanan berlapis. Hubungan sebab-akibat dengan kegiatan tertentu tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan ilmiah, bukan dugaan.

Masyarakat harus memperoleh manfaat nyata

Perlindungan Batang Toru juga tidak akan berhasil bila hanya dibebankan kepada pengelola proyek. Di luar kawasan tambang, banyak keluarga bergantung pada kebun, kayu, dan hasil hutan. Ketika harga komoditas berubah atau akses ekonomi terbatas, keputusan membuka lahan kerap menjadi persoalan penghidupan, bukan sekadar pilihan antara menjaga atau merusak alam.

Karena itu, program sosial PTAR akan lebih bermakna apabila dihubungkan secara jelas dengan upaya mengurangi tekanan terhadap habitat. Pengembangan agroforestri yang menguntungkan, pasar bagi hasil hutan bukan kayu, pendampingan usaha, dan insentif untuk menjaga koridor dapat menjadi bagian dari jawabannya. Namun, manfaatnya harus dirasakan secara adil, dengan menghormati hak dan kepastian tenurial masyarakat.

Kita juga perlu mengukur apakah dukungan ekonomi tersebut benar-benar membantu mencegah pembukaan hutan. Program pemberdayaan yang sukses di atas kertas belum tentu mengurangi tekanan ekologis. Di sinilah unsur lingkungan dan sosial dalam ESG semestinya bertemu.

Kesempatan membangun kepercayaan

PT Agincourt Resources telah menunjukkan bahwa konservasi masuk dalam agenda perusahaan. Survei ilmiah, panel penasihat, kawasan perlindungan, reklamasi, dan program sosial merupakan modal penting. Menutup mata terhadap langkah-langkah itu tentu tidak adil. Namun, menerima semuanya sebagai bukti keberhasilan akhir juga terlalu dini.

Ukuran ESG yang relevan bagi Martabe seharusnya lebih sederhana sekaligus lebih menuntut: habitat kunci tidak hilang, konektivitas tidak melemah, dampak tidak langsung terkendali, masyarakat memperoleh manfaat yang adil, dan hasil konservasi dapat diperiksa secara independen. Pemerintah dan pelaku usaha lain di Batang Toru turut memikul tanggung jawab yang sama sesuai kewenangan dan dampak kegiatannya.

Di tengah kebutuhan Indonesia akan investasi dan pertumbuhan ekonomi, PTAR mempunyai kesempatan untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab biodiversitas tidak berhenti sebagai bahasa komunikasi korporasi. Yang akan membangun kepercayaan bukanlah janji yang semakin besar, melainkan keputusan yang menghindari kerusakan, data yang terbuka untuk diuji, dan kesediaan memperbaiki langkah ketika bukti menunjukkan adanya risiko.

Bagi orangutan tapanuli, ukuran akhirnya tidak rumit: apakah setelah seluruh aktivitas ekonomi dan program konservasi itu berjalan, habitat terakhirnya masih cukup utuh dan tersambung untuk menopang kehidupan generasi berikutnya? Itulah pertanyaan yang perlu dijawab oleh ESG Tambang Martabe—dengan hasil, bukan hanya pernyataan.