Pemerintah Siapkan Aturan Bea Keluar Nikel, Purbaya Targetkan Rampung Dua Pekan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah memberikan sinyal kuat segera menerapkan kebijakan bea keluar untuk komoditas nikel. Penghitungan besaran tarif masih dilakukan secara intensif guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan industri.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pembahasan terkait Harga Mineral Acuan (HMA) dan level bea keluar nikel telah memasuki tahap finalisasi oleh tim teknis.
Baca Juga
Arwana Citramulia (ARNA) Targetkan Laba Tumbuh 20% di 2026, ASP Bakal Dinaikkan?
"Itu masih didiskusikan karena ada HMA, kan? Kita masih mendiskusikan berapa levelnya untuk nikel dan bea keluarnya berapa. Tapi sudah dipastikan akan diberikan bea keluar," ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Eksekutif Pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ia menargetkan regulasi terkait tarif bea keluar tersebut dapat rampung dalam waktu dekat. Koordinasi antar-instansi, menurutnya, telah berlangsung sepanjang pekan ini untuk merumuskan detail kebijakan.
"Harusnya seminggu, dua minggu (selesai). Kita diskusi dari kemarin, sepanjang minggu ini sudah diskusi. Tapi masih ada hal-hal yang harus didetilkan," tuturnya.
Meski belum mengungkap potensi penerimaan negara dari kebijakan ini, Purbaya menegaskan pentingnya optimalisasi pendapatan di tengah tantangan fiskal. Ia juga menyinggung beban restitusi yang cukup besar di sektor tambang lain, seperti batu bara, yang mencapai Rp 25 triliun.
Baca Juga
Ekspor Februari Naik Tembus US$ 22,17 Miliar, Industri Pengolahan Jadi Penopang
Terkait implementasi, pemerintah masih membahas kemungkinan pemberlakuan kebijakan secara surut (retroaktif), seperti yang pernah dipertimbangkan pada komoditas batu bara agar pungutan dapat berlaku sejak awal bulan berjalan.
Purbaya menyatakan keputusan akhir akan ditentukan berdasarkan hasil pembahasan tim teknis. Ia menekankan bahwa selain mengejar penerimaan negara, pemerintah tetap mempertimbangkan daya tahan pelaku industri.
"Tergantung diskusi nanti di tim teknis. Harapannya tetap bisa (berlaku surut). Kalau saya kan maunya uang sebanyak mungkin, tapi industri kan harus dipertimbangkan juga," pungkasnya.