AS Kenakan Tarif Impor Panel Surya RI 143%, Mendag Bakal Lakukan Ini
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Indonesia siap melindungi industri panel surya Tanah Air dalam menghadapi penyelidikan antisubsidi oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS).
Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso menegaskan, pemerintah siap mengawal kepentingan industri nasional hingga putusan akhir.
“Proses ini sepenuhnya berbasis data dan fakta. Pemerintah Indonesia bersikap kooperatif dan transparan agar seluruh tahapan penyelidikan berjalan sesuai ketentuan. Kami akan terus mengawal kepentingan industri nasional hingga keputusan final diumumkan,” ujar Mendag Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/2/2026).
Baca Juga
Prabowo Ingin Setiap Desa Punya Solar Panel 1,5 MW, Target 100 GW
Sebelumnya, Departemen Perdagangan AS (USDOC) mengumumkan pengenaan Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS) atas impor produk crystalline silicone photovoltaic cells, whether or not assembled into modules (panel surya) kepada beberapa negara, termasuk Indonesia.
Tarif yang dikenakan kepada Indonesia, yaitu pada kisaran 85,99-143,30%. Penyelidikan antisubsidi panel surya masih akan berproses hingga keputusan final yang dijadwalkan pada Juli 2026 mendatang.
Secara komparatif, tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih rendah dibanding sejumlah negara ASEAN lainnya. Malaysia dikenakan tarif 14-168%, Vietnam 68—542%, Tailan 99—263%, dan Kamboja yang melampaui 3.400%. “Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia relatif lebih moderat dalam struktur penetapan sementara yang diumumkan otoritas AS,” jelas Mendag Budi.
Baca Juga
Prabowo Ingin Setiap Desa Punya Solar Panel 1,5 MW, Target 100 GW
Mendag mengungkapkan, sejak kasus ini dimulai pada Agustus 2025, Indonesia telah merespons dengan menyampaikan jawaban kuesioner, data pendukung, serta klarifikasi teknis secara lengkap dan tepat waktu. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya partisipasi aktif industri untuk menghindari penerapan metode Adverse Facts Available (AFA).
Metode ini menekankan penggunaan data yang tersedia oleh otoritas penyelidik apabila negara tertuduh dinilai tidak kooperatif. Langkah tersebut berpotensi menghasilkan tarif lebih tinggi. “Dalam mekanisme trade remedies di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kelengkapan dan akurasi data menjadi faktor krusial,” ungkap Mendag Budi.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana menambahkan, Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi secara intensif dengan pelaku usaha. Salah satunya penguatan konsolidasi data dan pendampingan teknis menjelang verifikasi lapangan oleh otoritas AS yang direncanakan pada April 2026.
"Kami memastikan seluruh respons industri konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi. Semakin solid data yang disampaikan, semakin objektif hasil evaluasi yang dihasilkan,” jelas Tommy.