Daftar 12 Perusahaan Didenda Kemenaker Terkait TKA, PT BAP Terbesar
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menindak 12 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Kemenaker menjatuhkan denda total Rp 4,48 miliar terhadap ke-12 perusahaan tersebut.
Penindakan ini dilakukan sepanjang Januari hingga Februari 2026 di enam provinsi. Langkah penindakan dilakukan Kemenaker untuk memastikan kepatuhan norma ketenagakerjaan berjalan nyata di lapangan dan memberi kepastian bagi pekerja maupun dunia usaha yang taat aturan. Denda ini nantinya akan masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Baca Juga
164 TKA Tanpa RPTKA Terungkap, Kemnaker Denda Perusahaan Rp 2,17 Miliar
“Jumlah denda yang dikenakan terhadap masing-masing perusahaan berbeda-beda, tergantung pada jumlah tenaga kerja asing yang dinilai dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemenaker Ismail Pakaya dalam keterangan yang diterima, Selasa (24/2/2026).
Ismail menegaskan, operasi kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, Khususnya penggunaan TKA akan terus dilanjutkan sepanjang 2026. Menurutnya, isu TKA saat ini menjadi perhatian publik sehingga perlu direspons melalui pengawasan yang cepat, tepat, dan terukur agar penerapan norma berjalan efektif di tempat kerja.
Ia menjelaskan, pemeriksaan kepatuhan perusahaan terhadap penggunaan TKA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA serta ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan yang masih mempekerjakan TKA tidak sesuai ketentuan diminta segera melakukan penyesuaian.
“Apabila perusahaan tidak melakukan penyesuaian, akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Ismail.
Ismail juga membuka ruang pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran norma penggunaan TKA maupun penyalahgunaan izin kerja TKA. Setiap laporan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas pengawasan.
Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksa Norma Ketenagakerjaan Rinaldi Umar menjelaskan pelanggaran penggunaan TKA tersebut ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan provinsi setempat bersama pengawas ketenagakerjaan Kemnaker yang turun langsung ke lapangan.
“Selain perusahaan yang telah dikenakan denda, masih terdapat beberapa perusahaan yang dalam proses pembayaran dan penghitungan besaran denda. Tidak menutup kemungkinan jumlah penerimaan negara dari sektor ini akan bertambah,” jelas Rinaldi.
Baca Juga
Kemenaker Ungkap 99.438 Perusahaan Buka Loker untuk 938.353 Pekerja hingga September 2025
Sebanyak 12 perusahaan yang didenda tersebut berasal dari enam provinsi, dengan jumlah perusahaan terbanyak berada di Sulawesi Tengah. Namun, nilai denda terbesar dikenakan kepada PT BAP asal Kalimantan Barat sebesar Rp 2,17 miliar, disusul PT BIS di Sumatera Utara sebesar Rp 972 juta.
Berikut daftar 12 perusahaan yang dikenakan denda oleh Kemenaker:
Sulawesi Tengah
1. PT DSI: Rp 84.000.000
2. PT ITSS: Rp 180.000.000
3. PT GCNS: Rp 150.000.000
4. PT IMIP: Rp 108.000.000
5. PT RI: Rp 252.000.000
6. PT DSI: Rp 180.000.000
Kalimantan Barat
7. PT BAP: Rp 2.172.000.000
Kalimantan Tengah
8. PT UAI: Rp 12.000.000
Kepulauan Riau
9. PT HKI: Rp 336.000.000
10. PT GH: Rp 18.000.000
Sumatera Utara
11. PT BIS: Rp 972.000.000
DKI Jakarta:
12. PT CAA: Rp 18.000.000